Pemikir Pejuang, Teguh Indrayana dan didukung oleh 230 orang elemen masyarakat sipil, menyerukan 4 poin Maklumat Penegakan Demokrasi.https://news.okezone.com/read/2023/11/19/337/2923355/aliansi-pejuang-pemikir-dorong-terciptanya-pemilu-jujur-dan-adilidhttps://news.okezone.com/read/2023/11/19/337/2923355/aliansi-pejuang-pemikir-dorong-terciptanya-pemilu-jujur-dan-adilhttps://news.okezone.com/read/2023/11/19/337/2923355/aliansi-pejuang-pemikir-dorong-terciptanya-pemilu-jujur-dan-adilMinggu 19 November 2023 21:29 WIBArief Setyadi Aliansi Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang keluarkan maklumat (Foto: Ist)https://img.okezone.com/content/2023/11/19/337/2923355/aliansi-pejuang-pemikir-dorong-terciptanya-pemilu-jujur-dan-adil-EFo2W7g9kX.jpgJAKARTA - Elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Pemikir - Pemikir Pejuang mendorong agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik. Sikap ini dilontarkan karena konstestasi lima tahunan ini diwarnai dengan berbagai drama kotor, misalnya mengenai putusan 90 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK). Aliansi Pejuang Pemikir - Pemikir Pejuang merupakan elemen masyarakat sipil yang terdiri dari antara lain, akademisi, alumni perguruan tinggi, para profesional, dan pemerhati bangsa, aktifis demokrasi, perlu menyampaikan seruan kepada publik. BACA JUGA: Pemilu 2024, JK Singgung Netralitas Aparat Koordinator Aliansi Pejuang Pemikir - Pemikir Pejuang, Teguh Indrayana dan didukung oleh 230 orang elemen masyarakat sipil, menyerukan 4 poin Maklumat Penegakan Demokrasi.  "Pertama, agar Pemilu 2024 benar-benar dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adi," ujarnya dikutip dari siaran persnya, Minggu (19/11/2023). BACA JUGA: JK Amini Penegakan Hukum Era Jokowi Anjlok: Akhir-Akhir Ini Sering Kontradiktif Kemudian, pihaknya mendesak MK, TNI-Polri, ASN (Aparatur Sipil Negara), Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dan seluruh pejabat tinggi negara hingga Kepala Desa bersikap netral, independen/imparsial dan menjaga jarak yang sama terhadap semua kontestan serta perlakuan yang sama terhadap permasalahan yang timbul. "Kami mendesak Presiden selaku Kepala Negara segera mengeluarkan peraturan hukum formil yang mengatur tentang netralitas Aparatur Negara yang disertai dengan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran," imbuhnya. BACA JUGA: Bertemu Ganjar, JK Puji Megawati Pemimpin Baik dan Demokratis Terakhir, pihaknya menyerukan kepada seluruh komponen masyarakat madani (civil society) untuk melakukan pengawasan cermat pada setiap tahap dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024, mengingat Pilpres kali ini penguasa masih memegang kekuasaan. Namun, memiliki konflik kepentingan dengan salah satu kontestan. JAKARTA - Elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Pemikir - Pemikir Pejuang mendorong agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik. Sikap ini dilontarkan karena konstestasi lima tahunan ini diwarnai dengan berbagai drama kotor, misalnya mengenai putusan 90 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK). Aliansi Pejuang Pemikir - Pemikir Pejuang merupakan elemen masyarakat sipil yang terdiri dari antara lain, akademisi, alumni perguruan tinggi, para profesional, dan pemerhati bangsa, aktifis demokrasi, perlu menyampaikan seruan kepada publik. BACA JUGA: Pemilu 2024, JK Singgung Netralitas Aparat Koordinator Aliansi Pejuang Pemikir - Pemikir Pejuang, Teguh Indrayana dan didukung oleh 230 orang elemen masyarakat sipil, menyerukan 4 poin Maklumat Penegakan Demokrasi.  "Pertama, agar Pemilu 2024 benar-benar dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adi," ujarnya dikutip dari siaran persnya, Minggu (19/11/2023). BACA JUGA: JK Amini Penegakan Hukum Era Jokowi Anjlok: Akhir-Akhir Ini Sering Kontradiktif Kemudian, pihaknya mendesak MK, TNI-Polri, ASN (Aparatur Sipil Negara), Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dan seluruh pejabat tinggi negara hingga Kepala Desa bersikap netral, independen/imparsial dan menjaga jarak yang sama terhadap semua kontestan serta perlakuan yang sama terhadap permasalahan yang timbul. "Kami mendesak Presiden selaku Kepala Negara segera mengeluarkan peraturan hukum formil yang mengatur tentang netralitas Aparatur Negara yang disertai dengan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran," imbuhnya. BACA JUGA: Bertemu Ganjar, JK Puji Megawati Pemimpin Baik dan Demokratis Terakhir, pihaknya menyerukan kepada seluruh komponen masyarakat madani (civil society) untuk melakukan pengawasan cermat pada setiap tahap dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024, mengingat Pilpres kali ini penguasa masih memegang kekuasaan. Namun, memiliki konflik kepentingan dengan salah satu kontestan.