Oleh karenanya, Komisi II DPR sudah mencarikan waktu untuk bisa menggelar rapat bersama.https://news.okezone.com/read/2023/11/20/337/2923619/komisi-ii-dpr-geram-seluruh-komisioner-kpu-ri-pergi-ke-luar-negeri-saat-rdpidhttps://news.okezone.com/read/2023/11/20/337/2923619/komisi-ii-dpr-geram-seluruh-komisioner-kpu-ri-pergi-ke-luar-negeri-saat-rdphttps://news.okezone.com/read/2023/11/20/337/2923619/komisi-ii-dpr-geram-seluruh-komisioner-kpu-ri-pergi-ke-luar-negeri-saat-rdpSenin 20 November 2023 11:36 WIBFelldy UtamaKomisioner KPU Pergi ke Luar Negeri saat RDP/Foto: Antarahttps://img.okezone.com/content/2023/11/20/337/2923619/komisi-ii-dpr-geram-seluruh-komisioner-kpu-ri-pergi-ke-luar-negeri-saat-rdp-VxQ3fmadYV.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8xNi8xLzE3Mzc4NS81L3g4cG9rZDg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung memberikan teguran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pasalnya, tak ada satupun komisioner KPU RI yang hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Penyelenggara Pemilu bersama DPR dan pemerintah pagi hari ini. Di awal rapat, Doli menyampaikan bahwa biasanya ketika DPR bersama Penyelenggara Pemilu membahas adanya permohonan konsultasi, semua pihak yang berkaitan semuanya hadir. BACA JUGA: KPU Beberkan Mekanisme Debat Capres-Cawapres Pilpres 2024    "Tapi hari ini, dari KPU tidak ada satupun yang hadir. Jadi kami baru menerima surat, terimanya surat permohonan penundaan karena semuanya sedang berada di luar negeri," ujar Doli di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/11/2023). Menurutnya, surat permohonan yang dilayangkan KPU ini sifatnya penting, perihal konsultasi penyesuaian peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). BACA JUGA: KPU Keluarkan 5 Larangan Desain Alat Peraga Kampanye  Oleh karenanya, Komisi II DPR sudah mencarikan waktu untuk bisa menggelar rapat bersama. Doli pun mengkritik KPU RI yang saat ini komisioner hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) nya pergi semua ke luar negeri. Dia menyinggung tata cara pengelolaan kantor."Terus yang ngurusin kantor di sini siapa gitu? Siapa penanggung jawabnya? Padahal mereka ngirim surat permohonan sifatnya penting," ujarnya. Dia pun menanyakan apakah tindakan yang dilakukan KPU RI ini perlu dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, hal ini sudah menjadi catatan rapat Komisi II DPR. "Ini menjadi catatan kita sebelum mulai ya, terutama DKPP, ini pelanggaran etik nggak tuh ya? Etik manajemen pekerjaan. Gimana Pak, masa kantor ditinggalin semuanya pergi? Se-sekjen Sekjennya semuanya pergi semua. Jadi ini catatan kita," pungkasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8xNi8xLzE3Mzc4NS81L3g4cG9rZDg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung memberikan teguran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pasalnya, tak ada satupun komisioner KPU RI yang hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Penyelenggara Pemilu bersama DPR dan pemerintah pagi hari ini. Di awal rapat, Doli menyampaikan bahwa biasanya ketika DPR bersama Penyelenggara Pemilu membahas adanya permohonan konsultasi, semua pihak yang berkaitan semuanya hadir. BACA JUGA: KPU Beberkan Mekanisme Debat Capres-Cawapres Pilpres 2024    "Tapi hari ini, dari KPU tidak ada satupun yang hadir. Jadi kami baru menerima surat, terimanya surat permohonan penundaan karena semuanya sedang berada di luar negeri," ujar Doli di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/11/2023). Menurutnya, surat permohonan yang dilayangkan KPU ini sifatnya penting, perihal konsultasi penyesuaian peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). BACA JUGA: KPU Keluarkan 5 Larangan Desain Alat Peraga Kampanye  Oleh karenanya, Komisi II DPR sudah mencarikan waktu untuk bisa menggelar rapat bersama. Doli pun mengkritik KPU RI yang saat ini komisioner hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) nya pergi semua ke luar negeri. Dia menyinggung tata cara pengelolaan kantor."Terus yang ngurusin kantor di sini siapa gitu? Siapa penanggung jawabnya? Padahal mereka ngirim surat permohonan sifatnya penting," ujarnya. Dia pun menanyakan apakah tindakan yang dilakukan KPU RI ini perlu dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, hal ini sudah menjadi catatan rapat Komisi II DPR. "Ini menjadi catatan kita sebelum mulai ya, terutama DKPP, ini pelanggaran etik nggak tuh ya? Etik manajemen pekerjaan. Gimana Pak, masa kantor ditinggalin semuanya pergi? Se-sekjen Sekjennya semuanya pergi semua. Jadi ini catatan kita," pungkasnya.