Mahfud MD mengungkapkan bahwa ada tumpang tindih masalah hukum yang selama ini terjadi.https://news.okezone.com/read/2023/11/21/337/2924485/singgung-politisasi-hukum-mahfud-md-dijadikan-alat-politikidhttps://news.okezone.com/read/2023/11/21/337/2924485/singgung-politisasi-hukum-mahfud-md-dijadikan-alat-politikhttps://news.okezone.com/read/2023/11/21/337/2924485/singgung-politisasi-hukum-mahfud-md-dijadikan-alat-politikSelasa 21 November 2023 14:37 WIBYohannes TobingMahfud MD (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/11/21/337/2924485/singgung-politisasi-hukum-mahfud-md-dijadikan-alat-politik-YhQKukFlmD.jpg JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini masih banyak persoalan terkait regulasi nasional. Salah satunya banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak sinkron. Hal itu disampaikan Mahfud MD saat memberikan sambutan pada Acara Pembukaan Kegiatan Anugerah Legislasi 2023 (Ditjen PPI, Kemenkumham) di Hotel Mercure Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (21/11/2023). Mahfud MD mengungkapkan bahwa ada tumpang tindih masalah hukum yang selama ini terjadi. BACA JUGA: Daftar Jalan Tol yang Dioperasikan saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Dirinya menyebutkan bahwa unprofesional yang muncul hingga ego sektoral. Bahkan setiap institusi masing-masing membuat undang-undang sendiri atau masing-masing, padahal objeknya sama. Sehingga dari sinilah dibuat satu pintu yang sama. BACA JUGA: Persib Bandung Kepincut Pemain Nomor 4 Timnas Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia "Kemudian ada upaya merapikan ketumpang tindihan yang selama ini terjadi. Makanya ada Dirjen perundangan (hadir) untuk meserasikan, untuk mensinkronisasikan, sehingga pintunya ada di sana," kata Mahfud. "Tapi apakah itu selesai? Ndak juga. Karena ada soal lain di luar itu, yaitu terjadinya politisasi hukum, bukan politik hukum. Orang sering mencampur aduk ada istilah politik hukum dan politisasi hukum," sambungnya.Menurut Mahfud, politik hukum merupakan hal yang bagus dan mulia. Hal ini dikarenakan politik hukum dibuat untuk mencapai tujuan negara.  BACA JUGA: Derita Kanker Serviks, Nenek di Gunungkidul Nekat Gantung Diri Ia menambahkan, berbeda dengan istilah dengan namanya politisasi hukum dan kerap dipakai menjadi alat berpolitik. "Kalau politisasi hukum, hukum dijadikan alat politik. sehingga kalau saya ingin ini masukkan aja pasal ini, kalau ini masukkan aja pasal ini biar orang itu ndak bisa bergerak, itu kan politisasi hukum," kata dia.  BACA JUGA: Jadwal Siaran Langsung Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Tuan Rumah Berjuang Redam Oranje di Laga Pamungkas, Live di iNews! "Kalau dalam praktik politisasi hukum menekan orang 'kamu kalau nggak kasih Ini awas anggaranmu saya potong', (itu) politisasi hukum. Kita harus meluruskan di dalam berpikir tentang politik dan tata hukum kita itu antara politik hukum dan politisasi hukum, dua hal yang sangat berbeda," sambung Mahfud MD. JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini masih banyak persoalan terkait regulasi nasional. Salah satunya banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak sinkron. Hal itu disampaikan Mahfud MD saat memberikan sambutan pada Acara Pembukaan Kegiatan Anugerah Legislasi 2023 (Ditjen PPI, Kemenkumham) di Hotel Mercure Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (21/11/2023). Mahfud MD mengungkapkan bahwa ada tumpang tindih masalah hukum yang selama ini terjadi. BACA JUGA: Daftar Jalan Tol yang Dioperasikan saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Dirinya menyebutkan bahwa unprofesional yang muncul hingga ego sektoral. Bahkan setiap institusi masing-masing membuat undang-undang sendiri atau masing-masing, padahal objeknya sama. Sehingga dari sinilah dibuat satu pintu yang sama. BACA JUGA: Persib Bandung Kepincut Pemain Nomor 4 Timnas Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia "Kemudian ada upaya merapikan ketumpang tindihan yang selama ini terjadi. Makanya ada Dirjen perundangan (hadir) untuk meserasikan, untuk mensinkronisasikan, sehingga pintunya ada di sana," kata Mahfud. "Tapi apakah itu selesai? Ndak juga. Karena ada soal lain di luar itu, yaitu terjadinya politisasi hukum, bukan politik hukum. Orang sering mencampur aduk ada istilah politik hukum dan politisasi hukum," sambungnya.Menurut Mahfud, politik hukum merupakan hal yang bagus dan mulia. Hal ini dikarenakan politik hukum dibuat untuk mencapai tujuan negara.  BACA JUGA: Derita Kanker Serviks, Nenek di Gunungkidul Nekat Gantung Diri Ia menambahkan, berbeda dengan istilah dengan namanya politisasi hukum dan kerap dipakai menjadi alat berpolitik. "Kalau politisasi hukum, hukum dijadikan alat politik. sehingga kalau saya ingin ini masukkan aja pasal ini, kalau ini masukkan aja pasal ini biar orang itu ndak bisa bergerak, itu kan politisasi hukum," kata dia.  BACA JUGA: Jadwal Siaran Langsung Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Tuan Rumah Berjuang Redam Oranje di Laga Pamungkas, Live di iNews! "Kalau dalam praktik politisasi hukum menekan orang 'kamu kalau nggak kasih Ini awas anggaranmu saya potong', (itu) politisasi hukum. Kita harus meluruskan di dalam berpikir tentang politik dan tata hukum kita itu antara politik hukum dan politisasi hukum, dua hal yang sangat berbeda," sambung Mahfud MD.