Menurutnya, mogok nasional bukan menjadi solusi atas aspirasi buruh terhadap kenaikan UMP.https://news.okezone.com/read/2023/11/22/337/2924994/ancam-mogok-nasional-gus-nabil-dorong-dialog-buruh-dengan-pihak-terkaitidhttps://news.okezone.com/read/2023/11/22/337/2924994/ancam-mogok-nasional-gus-nabil-dorong-dialog-buruh-dengan-pihak-terkaithttps://news.okezone.com/read/2023/11/22/337/2924994/ancam-mogok-nasional-gus-nabil-dorong-dialog-buruh-dengan-pihak-terkaitRabu 22 November 2023 11:35 WIBFahmi Firdaus Buruh Ancam Mogok Nasional/Foto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2023/11/22/337/2924994/ancam-mogok-nasional-gus-nabil-dorong-dialog-buruh-dengan-pihak-terkait-fm0Gyg797R.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yMS8xLzE3NDAxNi81L3g4cHRnYXo=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, M. Nabil Haroen menyoroti ancaman mogok nasional buruh lantaran ketidaksesuaian kenaikan UMP tahun 2024. Menurutnya, mogok nasional bukan menjadi solusi atas aspirasi buruh terhadap kenaikan UMP. Oleh karena itu, perlu ada jalan lain atau mencari alternatif dialog untuk menyerap aspirasi kelompok buruh. BACA JUGA: Protes Kenaikan UMP 2024, Buruh Sindir Gaji PNS Naik 8% “Meski demikian, saya menghormati aspirasi saudara-saudara kelompok buruh jika memang menginginkan mewujudkan aspirasi dengan berbagai macam cara,”ujar pria yang akrab disapa Gus Nabil ini, Rabu (22/11/2023). BACA JUGA: Memanas! Massa Buruh Rusak Pagar Balai Kota Jelang Pengumuman UMP DKI “Kita negara demokrasi, jika masih dalam koridor kepatuhan hukum dan tidak melanggar hak asasi orang lain, itu sah saja,” sambungnya. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa ini menyarankan dan mendorong agar buruh mencari jalur dialog dengan stakeholder di wilayah masing-masing. “Ini jalan terbaik untuk mencari titik temu kepentingan dan kebijakan. Jadi nantinya aspirasi dan kebijakan akan bisa bertemu dalam titik yang pas,” ujarnya.Saat ini, kata dia, tidak semua kawasan mempunyai kesanggupan yang sama dalam kapasitas ekonomi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok buruh, pertumbuhan ekonomi yang berbeda serta akses terhadap pekerjaan yang tidak sama. Pemerintah kata dia perlu mendorong perbaikan tata Kelola, sementara pekerja juga harus membantu perbaikan kualitas dan kuantitas pekerjaan dari sisi industri dengan peningkatan skill serta pengembangan diri yang terus menerus. “Kami mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, akses pendidikan, serta bahan pangan. Ini kebutuhan utama warga yang seharusnya dikawal penuh pemerintah. Jadi, kedua belah pihak harus saling bergerak,”pungkasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yMS8xLzE3NDAxNi81L3g4cHRnYXo=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, M. Nabil Haroen menyoroti ancaman mogok nasional buruh lantaran ketidaksesuaian kenaikan UMP tahun 2024. Menurutnya, mogok nasional bukan menjadi solusi atas aspirasi buruh terhadap kenaikan UMP. Oleh karena itu, perlu ada jalan lain atau mencari alternatif dialog untuk menyerap aspirasi kelompok buruh. BACA JUGA: Protes Kenaikan UMP 2024, Buruh Sindir Gaji PNS Naik 8% “Meski demikian, saya menghormati aspirasi saudara-saudara kelompok buruh jika memang menginginkan mewujudkan aspirasi dengan berbagai macam cara,”ujar pria yang akrab disapa Gus Nabil ini, Rabu (22/11/2023). BACA JUGA: Memanas! Massa Buruh Rusak Pagar Balai Kota Jelang Pengumuman UMP DKI “Kita negara demokrasi, jika masih dalam koridor kepatuhan hukum dan tidak melanggar hak asasi orang lain, itu sah saja,” sambungnya. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa ini menyarankan dan mendorong agar buruh mencari jalur dialog dengan stakeholder di wilayah masing-masing. “Ini jalan terbaik untuk mencari titik temu kepentingan dan kebijakan. Jadi nantinya aspirasi dan kebijakan akan bisa bertemu dalam titik yang pas,” ujarnya.Saat ini, kata dia, tidak semua kawasan mempunyai kesanggupan yang sama dalam kapasitas ekonomi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok buruh, pertumbuhan ekonomi yang berbeda serta akses terhadap pekerjaan yang tidak sama. Pemerintah kata dia perlu mendorong perbaikan tata Kelola, sementara pekerja juga harus membantu perbaikan kualitas dan kuantitas pekerjaan dari sisi industri dengan peningkatan skill serta pengembangan diri yang terus menerus. “Kami mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, akses pendidikan, serta bahan pangan. Ini kebutuhan utama warga yang seharusnya dikawal penuh pemerintah. Jadi, kedua belah pihak harus saling bergerak,”pungkasnya.