Dikatakan Yusuf, seharusnya Apdesi juga mengundang seluruh paslon.https://news.okezone.com/read/2023/11/24/1/2926672/mobilisasi-kades-dukung-prabowo-gibran-partai-perindo-soroti-netralitas-apdesiidhttps://news.okezone.com/read/2023/11/24/1/2926672/mobilisasi-kades-dukung-prabowo-gibran-partai-perindo-soroti-netralitas-apdesihttps://news.okezone.com/read/2023/11/24/1/2926672/mobilisasi-kades-dukung-prabowo-gibran-partai-perindo-soroti-netralitas-apdesiJum'at 24 November 2023 17:43 WIBDimas ChoirulKades Dukung Prabowo-Gibran Tuai Sorotan/Foto: MNC Portalhttps://img.okezone.com/content/2023/11/24/1/2926672/mobilisasi-kades-dukung-prabowo-gibran-partai-perindo-soroti-netralitas-apdesi-FvGmp5Z38a.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yNC8xLzE3NDE2OC81L3g4cHdzd2s=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengimbau para kepala desa untuk mewaspadai upaya kelompok-kelompok tertentu untuk menarik ke politik praktis. Hal itu dikatakan Yusuf menanggapi Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jawa Barat 2023 di Gedung Olahraga C-Tra Arena Bandung, Kamis, 23 November 2023. Acara itu dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Calon Presiden (Capres) 2024. BACA JUGA: Deklarasi Kepala Desa ke Prabowo-Gibran Dinilai Ada Pelanggaran, Bawaslu Turun Tangan! "Organisasi Apdesi sudah jelas menggerakkan dukungan politik para kades dan perangkat desa serta masyarakat di desa untuk mendukung salah satu pasangan dengan bahasa simbolik," kata Yusuf kepada wartawan, Jumat (23/11/2023). Yusuf -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah itu -- menilai, tindakan Apdesi tersebut diduga melanggar prinsip netralitas perangkat pada Pemilu 2024, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. BACA JUGA: Dugaan Pengerahan Aparat Desa Dukung Prabowo-Gibran, Begini Reaksi Mahfud "Dengan memainkan bahasa simbolik seperti itu di tengah proses Pilpres sudah melawati tahapan penetapan calon dan nomor urut, seharusnya sudah dianggap sebagai pelanggaran terhadap netralitas para kades dan perangkat desa," tuturnya. Dikatakan Yusuf, seharusnya Apdesi juga mengundang seluruh paslon. Hal itu untuk untuk mengetahui dan menguji visi misi dan program konkret seluruh paslon soal pembangunan kesejahteraan masyarakat desa. "Agar para kades dan perangkat desa serta masyarakat desa mendapatkan pencerahan untuk jadi referensi mereka dalam menentukan pilihan," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu, Apdesi turut menghadiri deklarasi desa bersatu guna mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres di Indonesia Arena, GBK, Minggu 19 November 2023. Belasan ribu kades dan perangkat desa yang berkumpul tersebut mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka dan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yNC8xLzE3NDE2OC81L3g4cHdzd2s=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengimbau para kepala desa untuk mewaspadai upaya kelompok-kelompok tertentu untuk menarik ke politik praktis. Hal itu dikatakan Yusuf menanggapi Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jawa Barat 2023 di Gedung Olahraga C-Tra Arena Bandung, Kamis, 23 November 2023. Acara itu dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Calon Presiden (Capres) 2024. BACA JUGA: Deklarasi Kepala Desa ke Prabowo-Gibran Dinilai Ada Pelanggaran, Bawaslu Turun Tangan! "Organisasi Apdesi sudah jelas menggerakkan dukungan politik para kades dan perangkat desa serta masyarakat di desa untuk mendukung salah satu pasangan dengan bahasa simbolik," kata Yusuf kepada wartawan, Jumat (23/11/2023). Yusuf -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah itu -- menilai, tindakan Apdesi tersebut diduga melanggar prinsip netralitas perangkat pada Pemilu 2024, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. BACA JUGA: Dugaan Pengerahan Aparat Desa Dukung Prabowo-Gibran, Begini Reaksi Mahfud "Dengan memainkan bahasa simbolik seperti itu di tengah proses Pilpres sudah melawati tahapan penetapan calon dan nomor urut, seharusnya sudah dianggap sebagai pelanggaran terhadap netralitas para kades dan perangkat desa," tuturnya. Dikatakan Yusuf, seharusnya Apdesi juga mengundang seluruh paslon. Hal itu untuk untuk mengetahui dan menguji visi misi dan program konkret seluruh paslon soal pembangunan kesejahteraan masyarakat desa. "Agar para kades dan perangkat desa serta masyarakat desa mendapatkan pencerahan untuk jadi referensi mereka dalam menentukan pilihan," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu, Apdesi turut menghadiri deklarasi desa bersatu guna mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres di Indonesia Arena, GBK, Minggu 19 November 2023. Belasan ribu kades dan perangkat desa yang berkumpul tersebut mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka dan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.