Ketua KPK, Firli Bahuri mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan tentang sah tidaknya penetapan dia sebagai tersangka.https://news.okezone.com/read/2023/11/24/337/2926708/firli-bahuri-ajukan-gugatan-minta-kasus-dugaan-pemerasannya-dihentikanidhttps://news.okezone.com/read/2023/11/24/337/2926708/firli-bahuri-ajukan-gugatan-minta-kasus-dugaan-pemerasannya-dihentikanhttps://news.okezone.com/read/2023/11/24/337/2926708/firli-bahuri-ajukan-gugatan-minta-kasus-dugaan-pemerasannya-dihentikanJum'at 24 November 2023 18:27 WIBAri Sandita MurtiKetua KPK Firli Bahuri (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/11/24/337/2926708/firli-bahuri-ajukan-gugatan-minta-kasus-dugaan-pemerasannya-dihentikan-GbpQVEWdF4.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yNC8xLzE3NDE4My81L3g4cHgwbGQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Ketua KPK, Firli Bahuri mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan tentang sah tidaknya penetapan dia sebagai tersangka dugaan kasus pemeasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Polda Metro Jaya. Firli meminta agar hakim PN Jaksel bisa menghentikan penyidikan kasus tersebut. Dalam gugatannya itu, ada sejumlah poin yang diminta oleh Firli Bahuri pada hakim PN Jakarta Selatan yang bakal menangani perkaranya tersebut. Diantaranya, meminta agar hakim menyatakan penetapan tersangka Firli oleh Polda Metro Jaya tidaklah sah. BACA JUGA: Ditetapkan Tersangka, Firli Bahuri Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel Lalu, Firli juga meminta hakim menyatakan penyidikan dugaan kasus pemerasan terhadap Mantan Mentan SYL yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak sah. Maka itu, Firli meminta agar Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus tersebut padanya. Bahkan, Firli meminta agar hakim PN Jaksel nantinya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan alias SP3 terhadap kasus tersebut. Hal itu disampaikam Firli Bahuri dalam petitumnya saat mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto mengatakan, gugatan praperadilan sah tidaknya penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka dilayangkan Firli sebagai pihak Pemohon dan Kapolri Cq Kapolda Metro Jaya sebagai pihak Termohonnya. Gugatan dilayangkan Firli ke PN Jakarta Selatan pada Jumat (24/11/2023). "Hari sidang pertama pada Senin, tanggal 11 Desember 2023," kata Djuyamto saat dikonfirmasi, Jumat (24/11/2023).<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yNC8xLzE3NDE4My81L3g4cHgwbGQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Ketua KPK, Firli Bahuri mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan tentang sah tidaknya penetapan dia sebagai tersangka dugaan kasus pemeasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Polda Metro Jaya. Firli meminta agar hakim PN Jaksel bisa menghentikan penyidikan kasus tersebut. Dalam gugatannya itu, ada sejumlah poin yang diminta oleh Firli Bahuri pada hakim PN Jakarta Selatan yang bakal menangani perkaranya tersebut. Diantaranya, meminta agar hakim menyatakan penetapan tersangka Firli oleh Polda Metro Jaya tidaklah sah. BACA JUGA: Ditetapkan Tersangka, Firli Bahuri Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel Lalu, Firli juga meminta hakim menyatakan penyidikan dugaan kasus pemerasan terhadap Mantan Mentan SYL yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak sah. Maka itu, Firli meminta agar Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus tersebut padanya. Bahkan, Firli meminta agar hakim PN Jaksel nantinya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan alias SP3 terhadap kasus tersebut. Hal itu disampaikam Firli Bahuri dalam petitumnya saat mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto mengatakan, gugatan praperadilan sah tidaknya penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka dilayangkan Firli sebagai pihak Pemohon dan Kapolri Cq Kapolda Metro Jaya sebagai pihak Termohonnya. Gugatan dilayangkan Firli ke PN Jakarta Selatan pada Jumat (24/11/2023). "Hari sidang pertama pada Senin, tanggal 11 Desember 2023," kata Djuyamto saat dikonfirmasi, Jumat (24/11/2023).