Aturan tersebut diteken Jokowi pada 21 November 2023.https://news.okezone.com/read/2023/11/24/337/2926736/jokowi-teken-pp-menteri-dan-kepala-daerah-yang-maju-pilpres-2024-tak-harus-munduridhttps://news.okezone.com/read/2023/11/24/337/2926736/jokowi-teken-pp-menteri-dan-kepala-daerah-yang-maju-pilpres-2024-tak-harus-mundurhttps://news.okezone.com/read/2023/11/24/337/2926736/jokowi-teken-pp-menteri-dan-kepala-daerah-yang-maju-pilpres-2024-tak-harus-mundurJum'at 24 November 2023 19:03 WIBRaka Dwi NoviantoPresiden Jokowi Terbitkan PP/ Okezonehttps://img.okezone.com/content/2023/11/24/337/2926736/jokowi-teken-pp-menteri-dan-kepala-daerah-yang-maju-pilpres-2024-tak-harus-mundur-pbJUhnzb9X.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yNC8xLzE3NDE2Ni81L3g4cHdyZWI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan mengenai menteri serta kepala daerah khususnya wali kota tidak perlu mundur dari jabatannya jika secara resmi mendaftarkan diri pada Pilpres 2024. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Cuti Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Aturan tersebut diteken Jokowi pada 21 November 2023. BACA JUGA: Jokowi Terbitkan Aturan Cuti bagi Menteri hingga Wali Kota pada Masa Kampanye "Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota majelis permusyawaratan rakyat, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota," bunyi Pasal 18 dikutip dari PP tersebut, Jumat (24/11/22023). BACA JUGA: Jokowi Resmikan Proyek Strategis Nasional Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni Menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden. Dalam Pasal 31 PP tersebut, Menteri dan pejabat setingkat menteri dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, berstatus sebagai anggota partai politik; atau anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.Hal yang sama juga berlaku untuk Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota "Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti," demikian bunyi Pasal 31 ayat 3 dalam PP tersebut. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yNC8xLzE3NDE2Ni81L3g4cHdyZWI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan mengenai menteri serta kepala daerah khususnya wali kota tidak perlu mundur dari jabatannya jika secara resmi mendaftarkan diri pada Pilpres 2024. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Cuti Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Aturan tersebut diteken Jokowi pada 21 November 2023. BACA JUGA: Jokowi Terbitkan Aturan Cuti bagi Menteri hingga Wali Kota pada Masa Kampanye "Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota majelis permusyawaratan rakyat, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota," bunyi Pasal 18 dikutip dari PP tersebut, Jumat (24/11/22023). BACA JUGA: Jokowi Resmikan Proyek Strategis Nasional Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni Menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden. Dalam Pasal 31 PP tersebut, Menteri dan pejabat setingkat menteri dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, berstatus sebagai anggota partai politik; atau anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.Hal yang sama juga berlaku untuk Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota "Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti," demikian bunyi Pasal 31 ayat 3 dalam PP tersebut.