Pendeta bernama Marry mengungkapkan kekhawatiran terhadap hak-hak perempuan dan meminta tanggapan Ganjar terkait isu ini.https://news.okezone.com/read/2023/11/27/337/2928039/suarakan-isu-perlindungan-perempuan-ganjar-ungkap-angka-kekerasan-berbasis-gender-tinggiidhttps://news.okezone.com/read/2023/11/27/337/2928039/suarakan-isu-perlindungan-perempuan-ganjar-ungkap-angka-kekerasan-berbasis-gender-tinggihttps://news.okezone.com/read/2023/11/27/337/2928039/suarakan-isu-perlindungan-perempuan-ganjar-ungkap-angka-kekerasan-berbasis-gender-tinggiSenin 27 November 2023 15:35 WIBFakhrizal Fakhri Ganjar Pranowo (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/11/27/337/2928039/suarakan-isu-perlindungan-perempuan-ganjar-ungkap-angka-kekerasan-berbasis-gender-tinggi-DbBCIWza44.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yNy8xLzE3NDMwMi81L3g4cHp2OXE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi sejumlah tokoh masyarakat di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, terkait isu perlindungan perempuan. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Sabtu 25 November 2023. Pendeta bernama Marry mengungkapkan kekhawatiran terhadap hak-hak perempuan dan meminta tanggapan Ganjar terkait isu ini. “Kira-kira menurut bapak, bagaimana tanggapan bapak tentang perempuan yang seringkali boleh dikatakan belum mendapat haknya?" ungkap Marry. BACA JUGA: Viral! Emak-Emak Fashion Show di KRL, Langsung Dirujak Netizen Melalui jawabannya, Ganjar menekankan pentingnya menempatkan kelompok perempuan, disabilitas, dan anak-anak sebagai fokus utama dalam proses pembangunan. Ia berpendapat bahwa kelompok ini perlu memiliki peran utama dalam menyelaraskan perspektif gender dalam setiap kebijakan. "Kelompok perempuan, disabilitas, dan anak-anak. Dialah yang boleh berbicara lebih dulu, yang lainnya nanti. Agar semua punya frame, agar setiap pembangunan yang selama ini maskulin punya perspektif gender," tutur Ganjar. BACA JUGA: Hadiri Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Sentra Terpadu, Ferry Kurnia Tekankan Proses Pemilu Berjalan Damai Namun, saat membahas perlindungan perempuan, terungkap bahwa angka kekerasan berbasis gender (KBG) di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan informasi dari situs web Komisi Nasional Perempuan, pada tahun 2022, terdapat pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan, dan Badilag. Totalnya, terdapat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan, dengan rincian 3.838 kasus pengaduan ke Komnas Perempuan, 7.029 kasus di lembaga layanan, dan 327.629 kasus di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG).Angka-angka tersebut mencerminkan peningkatan signifikan sebesar 50% dalam kasus KBG terhadap perempuan, yakni mencapai 338.496 kasus pada tahun 2021, dibandingkan dengan 226.062 kasus pada tahun 2020.  BACA JUGA: Riwayat Pendidikan Nawawi Pomolango, Ketua KPK Sementara Gantikan Firli Bahuri Lonjakan yang tajam juga terjadi pada data BADILAG, meningkat sebesar 52% menjadi 327.629 kasus dari 215.694 kasus pada tahun 2020. Pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada tahun 2020 menjadi 3.838 kasus pada tahun 2021. Sementara itu, data dari lembaga layanan mengalami penurunan sebesar 15%, terutama disebabkan oleh beberapa lembaga layanan yang tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, kurangnya sistem pendokumentasian kasus, dan terbatasnya sumber daya.  BACA JUGA: 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia U-17 jika Bima Sakti Tak Lagi Menjabat, Nomor 1 Matang di Tim Senior! Semua data tersebut diungkapkan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang diluncurkan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. Setiap tahun, CATAHU menyoroti berbagai aspek kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk tren dan penanganannya. Dalam konteks penanganan dan penyelesaian kasus, Komnas Perempuan mencatat bahwa hanya sekitar 15% dari total kasus yang dicatat oleh lembaga layanan dan Komnas Perempuan yang memiliki informasi yang tersedia. Upaya penyelesaian lebih banyak dilakukan secara hukum (12%) dibandingkan dengan cara non hukum (3%). Bahkan, sebagian besar kasus tidak memiliki informasi penyelesaiannya (85%). Beberapa kendala dalam penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan termasuk dalam substansi hukum, yang tercermin dari penggunaan basis hukum dan pasalnya. Selain itu, keterbatasan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus, termasuk SDM, fasilitas, dan anggaran, menjadi keluhan umum lembaga layanan dalam menjalankan layanannya secara optimal. Peningkatan jumlah kasus yang diterima oleh Komnas Perempuan (16 kasus/hari) tanpa didukung oleh sumber daya kelembagaan yang memadai telah membuat penyelesaian kasus menjadi tidak optimal. Dalam konteks peningkatan pelaporan kasus KBG terhadap perempuan yang semakin kompleks, keterbatasan daya penanganan kasus ini dapat menyebabkan stagnasi dalam kapasitas penanganan kasus. Melalui presentasi data terkait kekerasan berbasis gender, terungkap bahwa angka yang tinggi ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga penanganan yang memadai. Pertanyaan dari Pendeta Marry menjadi catatan penting bagi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk serius mempertimbangkan peningkatan kasus ini dan merancang program yang dapat membantu perempuan dan anak-anak.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yNy8xLzE3NDMwMi81L3g4cHp2OXE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi sejumlah tokoh masyarakat di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, terkait isu perlindungan perempuan. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Sabtu 25 November 2023. Pendeta bernama Marry mengungkapkan kekhawatiran terhadap hak-hak perempuan dan meminta tanggapan Ganjar terkait isu ini. “Kira-kira menurut bapak, bagaimana tanggapan bapak tentang perempuan yang seringkali boleh dikatakan belum mendapat haknya?" ungkap Marry. BACA JUGA: Viral! Emak-Emak Fashion Show di KRL, Langsung Dirujak Netizen Melalui jawabannya, Ganjar menekankan pentingnya menempatkan kelompok perempuan, disabilitas, dan anak-anak sebagai fokus utama dalam proses pembangunan. Ia berpendapat bahwa kelompok ini perlu memiliki peran utama dalam menyelaraskan perspektif gender dalam setiap kebijakan. "Kelompok perempuan, disabilitas, dan anak-anak. Dialah yang boleh berbicara lebih dulu, yang lainnya nanti. Agar semua punya frame, agar setiap pembangunan yang selama ini maskulin punya perspektif gender," tutur Ganjar. BACA JUGA: Hadiri Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Sentra Terpadu, Ferry Kurnia Tekankan Proses Pemilu Berjalan Damai Namun, saat membahas perlindungan perempuan, terungkap bahwa angka kekerasan berbasis gender (KBG) di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan informasi dari situs web Komisi Nasional Perempuan, pada tahun 2022, terdapat pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan, dan Badilag. Totalnya, terdapat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan, dengan rincian 3.838 kasus pengaduan ke Komnas Perempuan, 7.029 kasus di lembaga layanan, dan 327.629 kasus di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG).Angka-angka tersebut mencerminkan peningkatan signifikan sebesar 50% dalam kasus KBG terhadap perempuan, yakni mencapai 338.496 kasus pada tahun 2021, dibandingkan dengan 226.062 kasus pada tahun 2020.  BACA JUGA: Riwayat Pendidikan Nawawi Pomolango, Ketua KPK Sementara Gantikan Firli Bahuri Lonjakan yang tajam juga terjadi pada data BADILAG, meningkat sebesar 52% menjadi 327.629 kasus dari 215.694 kasus pada tahun 2020. Pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada tahun 2020 menjadi 3.838 kasus pada tahun 2021. Sementara itu, data dari lembaga layanan mengalami penurunan sebesar 15%, terutama disebabkan oleh beberapa lembaga layanan yang tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, kurangnya sistem pendokumentasian kasus, dan terbatasnya sumber daya.  BACA JUGA: 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia U-17 jika Bima Sakti Tak Lagi Menjabat, Nomor 1 Matang di Tim Senior! Semua data tersebut diungkapkan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang diluncurkan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. Setiap tahun, CATAHU menyoroti berbagai aspek kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk tren dan penanganannya. Dalam konteks penanganan dan penyelesaian kasus, Komnas Perempuan mencatat bahwa hanya sekitar 15% dari total kasus yang dicatat oleh lembaga layanan dan Komnas Perempuan yang memiliki informasi yang tersedia. Upaya penyelesaian lebih banyak dilakukan secara hukum (12%) dibandingkan dengan cara non hukum (3%). Bahkan, sebagian besar kasus tidak memiliki informasi penyelesaiannya (85%). Beberapa kendala dalam penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan termasuk dalam substansi hukum, yang tercermin dari penggunaan basis hukum dan pasalnya. Selain itu, keterbatasan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus, termasuk SDM, fasilitas, dan anggaran, menjadi keluhan umum lembaga layanan dalam menjalankan layanannya secara optimal. Peningkatan jumlah kasus yang diterima oleh Komnas Perempuan (16 kasus/hari) tanpa didukung oleh sumber daya kelembagaan yang memadai telah membuat penyelesaian kasus menjadi tidak optimal. Dalam konteks peningkatan pelaporan kasus KBG terhadap perempuan yang semakin kompleks, keterbatasan daya penanganan kasus ini dapat menyebabkan stagnasi dalam kapasitas penanganan kasus. Melalui presentasi data terkait kekerasan berbasis gender, terungkap bahwa angka yang tinggi ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga penanganan yang memadai. Pertanyaan dari Pendeta Marry menjadi catatan penting bagi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk serius mempertimbangkan peningkatan kasus ini dan merancang program yang dapat membantu perempuan dan anak-anak.