Mahasiswa sempat menggelar aksi di beberapa titik di Yogyakarta.https://news.okezone.com/read/2023/11/27/510/2928305/demo-di-yogya-cermin-kegelisahan-mahasiswa-terhadap-kondisi-bangsaidhttps://news.okezone.com/read/2023/11/27/510/2928305/demo-di-yogya-cermin-kegelisahan-mahasiswa-terhadap-kondisi-bangsahttps://news.okezone.com/read/2023/11/27/510/2928305/demo-di-yogya-cermin-kegelisahan-mahasiswa-terhadap-kondisi-bangsaSenin 27 November 2023 23:49 WIBArief Setyadi Demo di Yogyakarta (Foto: Gunanto Farhan)https://img.okezone.com/content/2023/11/27/510/2928305/demo-di-yogya-cermin-kegelisahan-mahasiswa-terhadap-kondisi-bangsa-8fayqvctai.jpgJAKARTA - Mahasiswa sempat menggelar aksi di beberapa titik di Yogyakarta pada Kamis 23 November 2023 lalu. Dalam aksi tersebut mereka menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Selain di sekitar Tugu Yogyakarta, demonstrasi juga diadakan di kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogya. Mahasiswa dan warga setempat kompak menggelar mimbar demokrasi. BACA JUGA: Unjuk Rasa Pakai Topeng, Mahasiswa di Yogyakarta Sebut Demokrasi di Indonesia Sudah Mati Mereka mengkritik skandal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PPU-XXI/2023. Bentuk kritik juga ditunjukan oleh para demonstran memakai topeng kertas terhadap para penguasa. BACA JUGA: Survei Indopol: Publik Percaya Ganjar-Mahfud Paling Pas untuk Reformasi Hukum MK saat masih diketuai Anwar Usman mengeluarkan putusan Nomor 90. Putusan tersebut merevisi syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam UU Pemilu. Yakni, orang yang belum mencapai usia 40 tahun diperbolehkan menjadi calon presiden atau wakil presiden, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Putusan tersebut ditengarai memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. BACA JUGA: Kontak Tembak dengan KKB Papua, 4 Prajurit TNI yang Gugur Dapat KPLB Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu saat putusan tersebut diumumkan baru berusia 36 tahun. Ditengarai ada konflik kepentingan, karena Anwar Usman adalah besan Jokowi alias paman Gibran. Menyusul adanya putusan tersebut, Anwar Usman dijatuh sanksi pelanggaran berat karena melanggar kode etik dipecat sebagai Ketua MK oleh Mahkamah Kehormatan MK (MKMK). BACA JUGA: Ganjar ke Relawan: Hanya Kekuatan Rakyat yang Bisa Menangkan Pemilu Sementara analis politik dari Universitas Ade Reza Hariyadi mengatakan aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa mencerminkan kegelisahan terhadap manuver politik penguasa. Sebab, sudah menerobos batasan konstitusi. "Ini menjadi kegelisahan anak-anak muda terdidik dan juga sebagai bentuk koreksi terhadap perilaku para elite yang memperebutkan kekuasaan ini keluar dari pakem-pakem yang ditentukan dalam konstitusi," kata Ade dalam keterangannya, Senin (27/11/2023). Sikap kritis kelompok mahasiswa di Yogyakarta diapresiasi Ade, meski dirinya pesimistis gelombang protes akan membesar, karena isu politik dinasti Jokowi dan kontroversi putusan MK dianggap sebagai konsumsi elite. Atau tidak bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. "Isunya tidak cukup kuat mengakselerasi gerakan politik yang lebih besar, kecuali jika masalah ini berkelindan dengan masalah dengan masyarakat," kata Ade. BACA JUGA: Masa Kampanye Dimulai, Capres Ganjar Pranowo Siapkan Buku Saku Relawan Ade menyarankan mahasiswa berkolaborasi dengan kaum buruh, mengingat mereka juga resah dengan aturan kenaikan upah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut dianggap tidak memenuhi kebutuhan kaum buruh. Sebab, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang diamanatkan oleh PP jauh dari harapan kaum buruh, yang sebelumnya menginginkan kenaikan sekitar 15%. BACA JUGA: Relawan Perkuat Silaturahmi dan Dukungan Untuk Ganjar-Mahfud di Sumsel "Gerakan ini saat ini masih bersifat parsial. Jika kegelisahan kaum buruh dapat direspon dan dipercepat oleh kelompok mahasiswa di berbagai wilayah, ini bisa menjadi salah satu faktor percepatan gerakan yang lebih besar," ujar Ade.JAKARTA - Mahasiswa sempat menggelar aksi di beberapa titik di Yogyakarta pada Kamis 23 November 2023 lalu. Dalam aksi tersebut mereka menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Selain di sekitar Tugu Yogyakarta, demonstrasi juga diadakan di kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogya. Mahasiswa dan warga setempat kompak menggelar mimbar demokrasi. BACA JUGA: Unjuk Rasa Pakai Topeng, Mahasiswa di Yogyakarta Sebut Demokrasi di Indonesia Sudah Mati Mereka mengkritik skandal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PPU-XXI/2023. Bentuk kritik juga ditunjukan oleh para demonstran memakai topeng kertas terhadap para penguasa. BACA JUGA: Survei Indopol: Publik Percaya Ganjar-Mahfud Paling Pas untuk Reformasi Hukum MK saat masih diketuai Anwar Usman mengeluarkan putusan Nomor 90. Putusan tersebut merevisi syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam UU Pemilu. Yakni, orang yang belum mencapai usia 40 tahun diperbolehkan menjadi calon presiden atau wakil presiden, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Putusan tersebut ditengarai memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. BACA JUGA: Kontak Tembak dengan KKB Papua, 4 Prajurit TNI yang Gugur Dapat KPLB Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu saat putusan tersebut diumumkan baru berusia 36 tahun. Ditengarai ada konflik kepentingan, karena Anwar Usman adalah besan Jokowi alias paman Gibran. Menyusul adanya putusan tersebut, Anwar Usman dijatuh sanksi pelanggaran berat karena melanggar kode etik dipecat sebagai Ketua MK oleh Mahkamah Kehormatan MK (MKMK). BACA JUGA: Ganjar ke Relawan: Hanya Kekuatan Rakyat yang Bisa Menangkan Pemilu Sementara analis politik dari Universitas Ade Reza Hariyadi mengatakan aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa mencerminkan kegelisahan terhadap manuver politik penguasa. Sebab, sudah menerobos batasan konstitusi. "Ini menjadi kegelisahan anak-anak muda terdidik dan juga sebagai bentuk koreksi terhadap perilaku para elite yang memperebutkan kekuasaan ini keluar dari pakem-pakem yang ditentukan dalam konstitusi," kata Ade dalam keterangannya, Senin (27/11/2023). Sikap kritis kelompok mahasiswa di Yogyakarta diapresiasi Ade, meski dirinya pesimistis gelombang protes akan membesar, karena isu politik dinasti Jokowi dan kontroversi putusan MK dianggap sebagai konsumsi elite. Atau tidak bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. "Isunya tidak cukup kuat mengakselerasi gerakan politik yang lebih besar, kecuali jika masalah ini berkelindan dengan masalah dengan masyarakat," kata Ade. BACA JUGA: Masa Kampanye Dimulai, Capres Ganjar Pranowo Siapkan Buku Saku Relawan Ade menyarankan mahasiswa berkolaborasi dengan kaum buruh, mengingat mereka juga resah dengan aturan kenaikan upah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut dianggap tidak memenuhi kebutuhan kaum buruh. Sebab, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang diamanatkan oleh PP jauh dari harapan kaum buruh, yang sebelumnya menginginkan kenaikan sekitar 15%. BACA JUGA: Relawan Perkuat Silaturahmi dan Dukungan Untuk Ganjar-Mahfud di Sumsel "Gerakan ini saat ini masih bersifat parsial. Jika kegelisahan kaum buruh dapat direspon dan dipercepat oleh kelompok mahasiswa di berbagai wilayah, ini bisa menjadi salah satu faktor percepatan gerakan yang lebih besar," ujar Ade.