Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi media sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bogor. https://news.okezone.com/read/2023/11/28/338/2928669/masa-kampanye-pilpres-dimulai-bawaslu-awasi-medsos-asn-kota-bogoridhttps://news.okezone.com/read/2023/11/28/338/2928669/masa-kampanye-pilpres-dimulai-bawaslu-awasi-medsos-asn-kota-bogorhttps://news.okezone.com/read/2023/11/28/338/2928669/masa-kampanye-pilpres-dimulai-bawaslu-awasi-medsos-asn-kota-bogorSelasa 28 November 2023 14:01 WIBBawaslu awasi sosmed ASN di masa kampanye Pilpres 2024/Foto: Putra Ramadhanihttps://img.okezone.com/content/2023/11/28/338/2928669/masa-kampanye-pilpres-dimulai-bawaslu-awasi-medsos-asn-kota-bogor-WXApWFgrqf.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yOC8xLzE3NDM0NC81L3g4cTB1bWw=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> BOGOR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi media sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bogor. Hal itu guna memastikan netralitas ASN agar tidak terlibat aktif dalam masa kampanye salah satu pasangan calon Pilpres 2024. "Kami membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait yakni pemerintah daerah. Kaitan dengan sosialisasi dan netralitas ASN seperti apa dan juga kaitan dengan pengawasan partisipatif. Kaitan pengawasan medsos, bagian dari salah satu fokus kita apakah itu di medsosnya dan media lainnya itu kita pastikan ASN ini kita awasi," kata Ketua Bawaslu Kota Bogor Herdiyatna, Selasa (28/11/2023).  BACA JUGA: Ganjar-Mahfud Gagas Program Kesejahteraan bagi Pengurus Masjid Selain itu, lanjut Herdiyatna, dalan konteks pencegahan pihaknya juga akan mengidentifikasi potensi pelanggaran lainnya. Yakni berkaitan dengan materi kampanye dan bentuk kampanye itu sendiri. "Dari sisi analisis data kami kaitan kerawanan potensi pelanggaran seperti apa, tentunya karena ini dihadapkan situasi jaman digital, bilamana fokus pengawasan kita ke materi kampanye," jelasnya.  BACA JUGA: Isi Safe Deposit Box Rafael Alun Terbongkar di Persidangan, dari Mana Saja Asetnya? Materi yang diawasi terkait isu-isu hoax berbasis digital baik itu foto, video dan lainnya. Termasuk di dalamnya juga pelaku kampanye yang mana netritas ASN, TNI, Polri turut menjadi fokus pengawasan. "Di samping memang kita pastikan bahwa kaitan dengan hal-hal yang menjadi pedoman kita baik itu Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023, kemudian pencermatan yang diatur dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023, itulah yang menjadi fokus-fokus pengawasan kami," tutup Herdiyatna. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yOC8xLzE3NDM0NC81L3g4cTB1bWw=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> BOGOR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi media sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bogor. Hal itu guna memastikan netralitas ASN agar tidak terlibat aktif dalam masa kampanye salah satu pasangan calon Pilpres 2024. "Kami membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait yakni pemerintah daerah. Kaitan dengan sosialisasi dan netralitas ASN seperti apa dan juga kaitan dengan pengawasan partisipatif. Kaitan pengawasan medsos, bagian dari salah satu fokus kita apakah itu di medsosnya dan media lainnya itu kita pastikan ASN ini kita awasi," kata Ketua Bawaslu Kota Bogor Herdiyatna, Selasa (28/11/2023).  BACA JUGA: Ganjar-Mahfud Gagas Program Kesejahteraan bagi Pengurus Masjid Selain itu, lanjut Herdiyatna, dalan konteks pencegahan pihaknya juga akan mengidentifikasi potensi pelanggaran lainnya. Yakni berkaitan dengan materi kampanye dan bentuk kampanye itu sendiri. "Dari sisi analisis data kami kaitan kerawanan potensi pelanggaran seperti apa, tentunya karena ini dihadapkan situasi jaman digital, bilamana fokus pengawasan kita ke materi kampanye," jelasnya.  BACA JUGA: Isi Safe Deposit Box Rafael Alun Terbongkar di Persidangan, dari Mana Saja Asetnya? Materi yang diawasi terkait isu-isu hoax berbasis digital baik itu foto, video dan lainnya. Termasuk di dalamnya juga pelaku kampanye yang mana netritas ASN, TNI, Polri turut menjadi fokus pengawasan. "Di samping memang kita pastikan bahwa kaitan dengan hal-hal yang menjadi pedoman kita baik itu Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023, kemudian pencermatan yang diatur dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023, itulah yang menjadi fokus-fokus pengawasan kami," tutup Herdiyatna.