Hal ini penting untuk meyakinkan publik bahwa proses pemilihan baik-baik saja.https://news.okezone.com/read/2023/11/30/337/2930155/data-kpu-bocor-ganjar-pranowo-minta-aparat-penegak-hukum-segera-bertindakidhttps://news.okezone.com/read/2023/11/30/337/2930155/data-kpu-bocor-ganjar-pranowo-minta-aparat-penegak-hukum-segera-bertindakhttps://news.okezone.com/read/2023/11/30/337/2930155/data-kpu-bocor-ganjar-pranowo-minta-aparat-penegak-hukum-segera-bertindakKamis 30 November 2023 15:37 WIBFakhrizal Fakhri Capres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/11/30/337/2930155/data-kpu-bocor-ganjar-pranowo-minta-aparat-penegak-hukum-segera-bertindak-hJ4qImhxcC.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8zMC83LzE3NDQ2NC81L3g4cTNjMWQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Capres 2024, Ganjar Pranowo meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun menangani kasus kebocoran data di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini penting untuk meyakinkan publik bahwa proses pemilihan baik-baik saja. "Sekarang sedang ditangani, mudah-mudahan APH langsung terlibat dalam menyelesaikan kasus ini. Kami harap APH segera bertindak," ucap Ganjar ditemui usai menghadiri Munes PGPI di Gereja Mawar Saron Jakarta, Kamis (30/11/2023). BACA JUGA: MNC Insurance Sabet Penghargaan Perusahaan Asuransi Umum Terbaik 2023 Pihaknya lanjut Ganjar juga terus memantau perkembangan penanganan kasus terjadinya kebocoran data itu. Tim Pemenangan Nasional (TPN) sudah terus memantau itu. "Termasuk dari tim IT kami juga kami minta terus memantau. Kami ingin tahu apa kekurangan yang ada di sana (KPU) atas kasus ini," tegasnya. BACA JUGA: Harta dan Sumber Kekayaan Jonatan Christie yang Siap Nikahi Shanju Eks JKT48 Ganjar juga mendesak KPU segera memperbaiki sistem agar tidak boleh rentan. Sebab, kejadian ini yang membuat publik punya anasir-anasir negatif. "Segera KPU perbaiki, segera proteksi dan cari orang yang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa sistemnya itu beres," pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, dara DPT Pemilu 2024 di KPU bocor pada Senin lalu. Dara berupa NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap RT/RW sampai kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta TPS itu bocor ke publik. Dikhawatirkan, data itu disalahgunakan dan bisa mengancam proses pelaksanaan Pemilu 2024. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8zMC83LzE3NDQ2NC81L3g4cTNjMWQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Capres 2024, Ganjar Pranowo meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun menangani kasus kebocoran data di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini penting untuk meyakinkan publik bahwa proses pemilihan baik-baik saja. "Sekarang sedang ditangani, mudah-mudahan APH langsung terlibat dalam menyelesaikan kasus ini. Kami harap APH segera bertindak," ucap Ganjar ditemui usai menghadiri Munes PGPI di Gereja Mawar Saron Jakarta, Kamis (30/11/2023). BACA JUGA: MNC Insurance Sabet Penghargaan Perusahaan Asuransi Umum Terbaik 2023 Pihaknya lanjut Ganjar juga terus memantau perkembangan penanganan kasus terjadinya kebocoran data itu. Tim Pemenangan Nasional (TPN) sudah terus memantau itu. "Termasuk dari tim IT kami juga kami minta terus memantau. Kami ingin tahu apa kekurangan yang ada di sana (KPU) atas kasus ini," tegasnya. BACA JUGA: Harta dan Sumber Kekayaan Jonatan Christie yang Siap Nikahi Shanju Eks JKT48 Ganjar juga mendesak KPU segera memperbaiki sistem agar tidak boleh rentan. Sebab, kejadian ini yang membuat publik punya anasir-anasir negatif. "Segera KPU perbaiki, segera proteksi dan cari orang yang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa sistemnya itu beres," pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, dara DPT Pemilu 2024 di KPU bocor pada Senin lalu. Dara berupa NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap RT/RW sampai kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta TPS itu bocor ke publik. Dikhawatirkan, data itu disalahgunakan dan bisa mengancam proses pelaksanaan Pemilu 2024.