Hal tersebut disampaikan Caleg DPRD Partai Perindo Dapil 5 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Bambang Pamudji.    https://news.okezone.com/read/2023/12/07/1/2934672/caleg-perindo-sebut-ada-ketimpangan-jumlah-sd-dan-smp-negeri-di-tangselidhttps://news.okezone.com/read/2023/12/07/1/2934672/caleg-perindo-sebut-ada-ketimpangan-jumlah-sd-dan-smp-negeri-di-tangselhttps://news.okezone.com/read/2023/12/07/1/2934672/caleg-perindo-sebut-ada-ketimpangan-jumlah-sd-dan-smp-negeri-di-tangselKamis 07 Desember 2023 18:49 WIBDimas ChoirulPodcast Perindo.https://img.okezone.com/content/2023/12/07/1/2934672/caleg-perindo-sebut-ada-ketimpangan-jumlah-sd-dan-smp-negeri-di-tangsel-PQnsRm6aGY.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8wNy8xLzE3NDc5OS81L3g4cWJnc3o=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Masalah kualitas pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih menjadi pekerjaan rumah. Padahal Tangsel merupakan daerah yang dekat dengan Ibu Kota Jakarta. Hal tersebut disampaikan Caleg DPRD Partai Perindo Dapil 5 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Bambang Pamudji. "Untuk Tangsel kualitas pendidikannya belum memadai," kata Bambang dalam diskusi Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Kamis (7/12/2023). Bambang menjelaskan, beberapa masalah tersebut yakni terjadi ketimpangan jumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Diketahui, jumlah SMP di Tangsel hanya sekitar 15 persen dari jumlah SD, sehingga tingkat keterserapan alumni di SD negeri dan SMP negeri terbilang minim.  BACA JUGA: Soroti Masalah Pendidikan di Tangsel, Caleg Perindo: Jika Terpilih Saya Perbaiki Dampak dari ketimpangan tersebut menyebabkan banyaknya orang tua wali menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dengan biayanya cukup mahal. Bahkan, ada siswa yang sampai putus sekolah (drop out). "Tidak tertampungnya dari SD ke SMP negeri, belum sebanding dengan anggaran negara yang diatur di Undang-undang bahwa minimum 20 persen dana pendidikan," jelas dia.  BACA JUGA: Partai Perindo Apresiasi Komitmen Ganjar-Mahfud Permudah Akses Pendidikan bagi Disabilitas Senada dengan hal tersebut, Caleg DPRD Partai Perindo Provinsi Banten Dapil 9 Budy Tjoanda mengatakan, penyebab adanya siswa putus sekolah di Tangsel yakni selain karena faktor kemiskinan, juga karena banyaknya lulusan siswa SD negeri yang tidak tertampung di SMP negeri. "Nah yang menjadi pernyataan, mereka putus sekolah karena tidak masuk sekolah negeri (SMP). Karena ketersediaan sekolah negeri itu sangat minim," kata dia.Selain itu, kata Budy, adanya oknum-oknum yang melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) seperti pungutan biaya masuk sekolah negeri juga menjadi masalah yang serius. "Setelah mereka lulus SMP mau ke SMA negeri itu kesulitan padahal nem mereka memenuhi persyaraatan. Kenapa? Karena khusus di Tangsel masih ada oknum-oknum bermain KKN. Untuk masuk ke skolah negeri dia bayar Rp15-20 juta ke sekolah negeri. Inilah keprihatinan saya. Jika masuk, ini akan saya perjuangkan dan perbaiki," pungkasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8wNy8xLzE3NDc5OS81L3g4cWJnc3o=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Masalah kualitas pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih menjadi pekerjaan rumah. Padahal Tangsel merupakan daerah yang dekat dengan Ibu Kota Jakarta. Hal tersebut disampaikan Caleg DPRD Partai Perindo Dapil 5 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Bambang Pamudji. "Untuk Tangsel kualitas pendidikannya belum memadai," kata Bambang dalam diskusi Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Kamis (7/12/2023). Bambang menjelaskan, beberapa masalah tersebut yakni terjadi ketimpangan jumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Diketahui, jumlah SMP di Tangsel hanya sekitar 15 persen dari jumlah SD, sehingga tingkat keterserapan alumni di SD negeri dan SMP negeri terbilang minim.  BACA JUGA: Soroti Masalah Pendidikan di Tangsel, Caleg Perindo: Jika Terpilih Saya Perbaiki Dampak dari ketimpangan tersebut menyebabkan banyaknya orang tua wali menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dengan biayanya cukup mahal. Bahkan, ada siswa yang sampai putus sekolah (drop out). "Tidak tertampungnya dari SD ke SMP negeri, belum sebanding dengan anggaran negara yang diatur di Undang-undang bahwa minimum 20 persen dana pendidikan," jelas dia.  BACA JUGA: Partai Perindo Apresiasi Komitmen Ganjar-Mahfud Permudah Akses Pendidikan bagi Disabilitas Senada dengan hal tersebut, Caleg DPRD Partai Perindo Provinsi Banten Dapil 9 Budy Tjoanda mengatakan, penyebab adanya siswa putus sekolah di Tangsel yakni selain karena faktor kemiskinan, juga karena banyaknya lulusan siswa SD negeri yang tidak tertampung di SMP negeri. "Nah yang menjadi pernyataan, mereka putus sekolah karena tidak masuk sekolah negeri (SMP). Karena ketersediaan sekolah negeri itu sangat minim," kata dia.Selain itu, kata Budy, adanya oknum-oknum yang melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) seperti pungutan biaya masuk sekolah negeri juga menjadi masalah yang serius. "Setelah mereka lulus SMP mau ke SMA negeri itu kesulitan padahal nem mereka memenuhi persyaraatan. Kenapa? Karena khusus di Tangsel masih ada oknum-oknum bermain KKN. Untuk masuk ke skolah negeri dia bayar Rp15-20 juta ke sekolah negeri. Inilah keprihatinan saya. Jika masuk, ini akan saya perjuangkan dan perbaiki," pungkasnya.