Kata dia, Pemerintah menyediakan anggaran Pemilu 2024 apabila terjadi dalam situasi Pademi Covid-19 https://news.okezone.com/read/2023/12/07/337/2934127/jika-terpaksa-pemilu-di-tengah-pandemi-covid-19-kpu-anggaran-sudah-disiapkanidhttps://news.okezone.com/read/2023/12/07/337/2934127/jika-terpaksa-pemilu-di-tengah-pandemi-covid-19-kpu-anggaran-sudah-disiapkanhttps://news.okezone.com/read/2023/12/07/337/2934127/jika-terpaksa-pemilu-di-tengah-pandemi-covid-19-kpu-anggaran-sudah-disiapkanKamis 07 Desember 2023 04:01 WIBIrfan MaulanaIlustrasi/Foto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2023/12/07/337/2934127/jika-terpaksa-pemilu-di-tengah-pandemi-covid-19-kpu-anggaran-sudah-disiapkan-NhLsKcsuYZ.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8wNi8xLzE3NDc3MC81L3g4cWFwYjE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan mitigasi apabila Pemilu 2024 berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Contoh, seperti menyiapkan anggaran pelaksanaannya. Kata dia, Pemerintah menyediakan anggaran Pemilu 2024 apabila terjadi dalam situasi Pademi Covid-19. Namun, anggaran itu turun setelah penentuan kedaruratannya.  BACA JUGA: Panas Jelang Pemilu 2024, Romo Budi Purnomo: Budayawan Jadi Suluh Pencerah Bukan Pemecah Belah "Istilah yang digunakan dalam bencana non alam covid kan yang punya kebijakan menentukan adalah pemerintah. Jadi, anggaran itu digunakan atau tidak nanti tentu saja kami merujuk pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah," jelasnya dikutip Kamis, (7/12/2023). Dia pun kembali menegaskan bahwa ada anggaran tersebut. Kendati, digunakannya atau tidak itu tergantung keputusan Pemerintah.  BACA JUGA: Kompolnas Belum Terima Laporan dan Bukti Polri Tidak Netral pada Pemilu 2024 "Yang menentukan kebijakan ini darurat atau tidak kan bukan kewenangan KPU, kewenangannya pemerintah," tuturnya. Diketahui, kasus Covid-19 naik lagi di Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan, kenaikan kasusnya hingga 80 persen. Jika biasanya kasus mingguan Covid-19 berkisar 30 hingga 40, kini tembus 267 kasus per 28 November hingga 2 Desember 2023. "Omicron subvarian XBB.1.5 masih mendominasi kasus Covid-19 di Indonesia," kata Maxi saat konferensi pers virtual, Rabu (6/12/2023).  BACA JUGA: KH Yasin Nawawi Ajak Rakyat Indonesia Pilih Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 Untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas, Kemenkes pun menyarankan agar masyarakat melengkapi vaksin booster-nya. "Paling penting adalah lakukan booster. Vaksinnya sendiri masih gratis hingga akhir tahun ini," ungkap Maxi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8wNi8xLzE3NDc3MC81L3g4cWFwYjE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan mitigasi apabila Pemilu 2024 berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Contoh, seperti menyiapkan anggaran pelaksanaannya. Kata dia, Pemerintah menyediakan anggaran Pemilu 2024 apabila terjadi dalam situasi Pademi Covid-19. Namun, anggaran itu turun setelah penentuan kedaruratannya.  BACA JUGA: Panas Jelang Pemilu 2024, Romo Budi Purnomo: Budayawan Jadi Suluh Pencerah Bukan Pemecah Belah "Istilah yang digunakan dalam bencana non alam covid kan yang punya kebijakan menentukan adalah pemerintah. Jadi, anggaran itu digunakan atau tidak nanti tentu saja kami merujuk pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah," jelasnya dikutip Kamis, (7/12/2023). Dia pun kembali menegaskan bahwa ada anggaran tersebut. Kendati, digunakannya atau tidak itu tergantung keputusan Pemerintah.  BACA JUGA: Kompolnas Belum Terima Laporan dan Bukti Polri Tidak Netral pada Pemilu 2024 "Yang menentukan kebijakan ini darurat atau tidak kan bukan kewenangan KPU, kewenangannya pemerintah," tuturnya. Diketahui, kasus Covid-19 naik lagi di Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan, kenaikan kasusnya hingga 80 persen. Jika biasanya kasus mingguan Covid-19 berkisar 30 hingga 40, kini tembus 267 kasus per 28 November hingga 2 Desember 2023. "Omicron subvarian XBB.1.5 masih mendominasi kasus Covid-19 di Indonesia," kata Maxi saat konferensi pers virtual, Rabu (6/12/2023).  BACA JUGA: KH Yasin Nawawi Ajak Rakyat Indonesia Pilih Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 Untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas, Kemenkes pun menyarankan agar masyarakat melengkapi vaksin booster-nya. "Paling penting adalah lakukan booster. Vaksinnya sendiri masih gratis hingga akhir tahun ini," ungkap Maxi.