Ganjar Pranowo optimistis TNI dan Polri dapat bersikap netral dalam Pemilu 2024.https://news.okezone.com/read/2023/12/08/337/2935320/ganjar-pranowo-yakin-tni-dan-polri-netral-di-pemilu-2024idhttps://news.okezone.com/read/2023/12/08/337/2935320/ganjar-pranowo-yakin-tni-dan-polri-netral-di-pemilu-2024https://news.okezone.com/read/2023/12/08/337/2935320/ganjar-pranowo-yakin-tni-dan-polri-netral-di-pemilu-2024Jum'at 08 Desember 2023 17:35 WIBAchmad Al FiqriCapres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)https://img.okezone.com/content/2023/12/08/337/2935320/ganjar-pranowo-yakin-tni-dan-polri-netral-di-pemilu-2024-8RjzhD16YM.jpg JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo optimistis TNI dan Polri dapat bersikap netral dalam Pemilu 2024. Ia juga meyakini berpegang teguh pada integritas Pemilu 2024. “Kami sangat optimistis TNI Polri netral dalam Pemiu 2024,” kata Ganjar saat ditemui di Gedung SMESCO, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023). Menurutnya, netralitas TNI dan Polri berdampak siginifikan bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Karena itu, ia merasa, seluruh rakyat Indonesia tentu berperan untuk mengawasi netralitas TNI dan Polri. BACA JUGA: Bertemu Mahasiswa Indonesia di Malaysia, Mahfud MD Didoakan Menang Pemilu 2024       “Sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, pertahanan, dan kedaulatan negara, TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional,” katanya. Ganjar menjelaskan, netralitas institusi dan seluruh anggota TNI dan Polri mutlak dibutuhkan demi menciptakan Pemilu yang damai. “Selama pesta demokrasi, tugas utama TNI dan Polri adalah memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai, dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan. Sebagai institusi negara, TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu,” tuturnya. BACA JUGA: Partai Perindo Jayapura Gelar Rapat Koordinasi Hadapi Pemilu 2024 Menurutnya, peraturan perundang-undangan yang ada di Tanah Air telah menegaskan TNI dan Polri wajib netral. Bahkan, anggota TNI dan Polri dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat [3] UU Pemilu 7/2017. TNI dan Polri dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana dan tim kampanye sesuai Pasal 306 UU Pemilu dan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016. “Untuk bisa menjaga netralitas TNI dan Polri, bukan hanya komitmen setiap pribadi anggota TNI dan Polri, melainkan juga membutuhkan pengawasan dari mata rakyat,” ujarnya. JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo optimistis TNI dan Polri dapat bersikap netral dalam Pemilu 2024. Ia juga meyakini berpegang teguh pada integritas Pemilu 2024. “Kami sangat optimistis TNI Polri netral dalam Pemiu 2024,” kata Ganjar saat ditemui di Gedung SMESCO, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023). Menurutnya, netralitas TNI dan Polri berdampak siginifikan bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Karena itu, ia merasa, seluruh rakyat Indonesia tentu berperan untuk mengawasi netralitas TNI dan Polri. BACA JUGA: Bertemu Mahasiswa Indonesia di Malaysia, Mahfud MD Didoakan Menang Pemilu 2024       “Sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, pertahanan, dan kedaulatan negara, TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional,” katanya. Ganjar menjelaskan, netralitas institusi dan seluruh anggota TNI dan Polri mutlak dibutuhkan demi menciptakan Pemilu yang damai. “Selama pesta demokrasi, tugas utama TNI dan Polri adalah memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai, dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan. Sebagai institusi negara, TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu,” tuturnya. BACA JUGA: Partai Perindo Jayapura Gelar Rapat Koordinasi Hadapi Pemilu 2024 Menurutnya, peraturan perundang-undangan yang ada di Tanah Air telah menegaskan TNI dan Polri wajib netral. Bahkan, anggota TNI dan Polri dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat [3] UU Pemilu 7/2017. TNI dan Polri dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana dan tim kampanye sesuai Pasal 306 UU Pemilu dan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016. “Untuk bisa menjaga netralitas TNI dan Polri, bukan hanya komitmen setiap pribadi anggota TNI dan Polri, melainkan juga membutuhkan pengawasan dari mata rakyat,” ujarnya.