Ia menuturkan, masih adanya fenomena ‘uang ketok’ yang terjadi di daerah.https://news.okezone.com/read/2023/12/12/337/2937195/hakordia-2023-ketua-kpk-soroti-perilaku-korupsi-berulang-di-daerahidhttps://news.okezone.com/read/2023/12/12/337/2937195/hakordia-2023-ketua-kpk-soroti-perilaku-korupsi-berulang-di-daerahhttps://news.okezone.com/read/2023/12/12/337/2937195/hakordia-2023-ketua-kpk-soroti-perilaku-korupsi-berulang-di-daerahSelasa 12 Desember 2023 11:00 WIBRiyan Rizki RoshaliPlt Ketua KPK Nawawi Pomolango (Foto: Tangkapan layar)https://img.okezone.com/content/2023/12/12/337/2937195/hakordia-2023-ketua-kpk-soroti-perilaku-korupsi-berulang-di-daerah-oU7bxJGfxX.jpgJAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango menyoroti masalah berulang yang ada di daerah. Ia menuturkan, masih adanya fenomena ‘uang ketok’ yang terjadi di daerah. “Selain fenomena uang ketok di daerah saat ini, prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang membuat Bapak Presiden (Jokowi) kecewa di provinsi Lampung,” kata Nawawi dalam sambutannya di acara Hakordia 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). BACA JUGA: Hakordia 2023, KPK: Sinergi Antar-Elemen Perlu Diperkuat untuk Berantas Korupsi Selain ‘uang ketok’, Nawawi menyebutkan masalah lainnya di daerah yakni soal rendahnya serapan anggaran yang masih terjadi. "Masih sangat rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah, yang merupakan issue berulang dari tahun ke tahun. Masih besarnya saldo kas pemerintah daerah yang tersimpan di Bank pada akhir tahun anggaran,” ujarnya. BACA JUGA: Hakordia 2022, Ketua KPK Ajak Masyarakat Bersatu Berantas Korupsi Selain itu, ia menuturkan permasalahan lain masih terjadinya ketidak sinkronan program prioritas nasional dengan penganggaran daerah.Tidak sinkronnya program prioritas nasional dengan penganggaran daerah. Yang kerap ditemui adalah pengentasan Stunting, kemiskinan ekstrim, pemberantasan TBC, program pendidikan dan kesehatan yang kerapkali pada tingkat lapangan justru tidak tersedia anggarannya,” ujarnya. Menurutnya, permasalahan itu terjadi lantaran penerapan aplikasi terpadu belum dimaksimalkan. Padahal, lanjut dia, teknologi itu sudah ada sejak lama. “Teknologi informasi juga mendorong sinergi 14 Kementerian/Lembaga di pusat dan pemerintah daerah pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara-Simbara. Pemenuhan kewajiban pengusaha untuk membayar PNBP, pajak penghasilan dan penyediaan batubara untuk domestik (DMO) dapat dimonitor melalui SIMBARA,” jelasnya.JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango menyoroti masalah berulang yang ada di daerah. Ia menuturkan, masih adanya fenomena ‘uang ketok’ yang terjadi di daerah. “Selain fenomena uang ketok di daerah saat ini, prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang membuat Bapak Presiden (Jokowi) kecewa di provinsi Lampung,” kata Nawawi dalam sambutannya di acara Hakordia 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). BACA JUGA: Hakordia 2023, KPK: Sinergi Antar-Elemen Perlu Diperkuat untuk Berantas Korupsi Selain ‘uang ketok’, Nawawi menyebutkan masalah lainnya di daerah yakni soal rendahnya serapan anggaran yang masih terjadi. "Masih sangat rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah, yang merupakan issue berulang dari tahun ke tahun. Masih besarnya saldo kas pemerintah daerah yang tersimpan di Bank pada akhir tahun anggaran,” ujarnya. BACA JUGA: Hakordia 2022, Ketua KPK Ajak Masyarakat Bersatu Berantas Korupsi Selain itu, ia menuturkan permasalahan lain masih terjadinya ketidak sinkronan program prioritas nasional dengan penganggaran daerah.Tidak sinkronnya program prioritas nasional dengan penganggaran daerah. Yang kerap ditemui adalah pengentasan Stunting, kemiskinan ekstrim, pemberantasan TBC, program pendidikan dan kesehatan yang kerapkali pada tingkat lapangan justru tidak tersedia anggarannya,” ujarnya. Menurutnya, permasalahan itu terjadi lantaran penerapan aplikasi terpadu belum dimaksimalkan. Padahal, lanjut dia, teknologi itu sudah ada sejak lama. “Teknologi informasi juga mendorong sinergi 14 Kementerian/Lembaga di pusat dan pemerintah daerah pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara-Simbara. Pemenuhan kewajiban pengusaha untuk membayar PNBP, pajak penghasilan dan penyediaan batubara untuk domestik (DMO) dapat dimonitor melalui SIMBARA,” jelasnya.