Nawawi Pomolango membeberkan sejumlah kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah selama 2023.https://news.okezone.com/read/2023/12/12/337/2937203/ketua-kpk-minta-jokowi-tegur-pejabat-yang-doyan-flexing-hartaidhttps://news.okezone.com/read/2023/12/12/337/2937203/ketua-kpk-minta-jokowi-tegur-pejabat-yang-doyan-flexing-hartahttps://news.okezone.com/read/2023/12/12/337/2937203/ketua-kpk-minta-jokowi-tegur-pejabat-yang-doyan-flexing-hartaSelasa 12 Desember 2023 11:09 WIBRiyan Rizki RoshaliIlustrasi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/12/12/337/2937203/ketua-kpk-minta-jokowi-tegur-pejabat-yang-doyan-flexing-harta-seV79CEoj1.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8xMi81LzE3NTAyNC81L3g4cWd6aWE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango membeberkan sejumlah kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah selama 2023. Di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Nawawi mengungkit kasus pejabat yang melakukan flexing atau pamer harta. Nawawi mengatakan bahwa kasus pejabat yang flexing atau pamer harta ini menjadi fenomena yang menarik. Sebab, hal itu terungkap adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan. BACA JUGA: Hakordia 2023, Ketua KPK Soroti Perilaku Korupsi Berulang di Daerah “Tahun 2023 ini fenomena baru, flexing pamer kekayaan para pejabat pemerintah di media sosial direspons masyarakat dengan membandingkan laporan harta kekayaannya yang dapat diakses secara terbuka di laman KPK. Beberapa berujung pada pengungkapan kasus korupsi,” ucap Nawawi di acara Hakordia 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). BACA JUGA: Di Depan Jokowi, Ketua KPK Sebut Korupsi Masih Ada, Indonesia Emas 2045 Sulit Terwujud Nawawi pun meminta agar fenomena itu menjadi perhatian khusus dari Jokowi. Ia berharap Kepala Negara bisa memberikan teguran kepada pejabat yang tidak patuh dan jujur dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Khusus untuk isu ini, kami berharap Bapak Presiden dapat memberikan teguran untuk mereka yang tidak menyampaikan LHKPN secara tepat waktu, lengkap dengan surat kuasa dan benar isinya,” ucapnya.Sebagai informasi, berdasarkan catatan MNC Portal Indonesia ada tiga kasus korupsi di KPK yang berawal dari pamer harta. Pertama, mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Kini, Rafael Alun dituntut 14 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kemudian kasus lainnya ada Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono dan mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta, Edi Darmanto. Keduanya saat ini diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8xMi81LzE3NTAyNC81L3g4cWd6aWE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango membeberkan sejumlah kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah selama 2023. Di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Nawawi mengungkit kasus pejabat yang melakukan flexing atau pamer harta. Nawawi mengatakan bahwa kasus pejabat yang flexing atau pamer harta ini menjadi fenomena yang menarik. Sebab, hal itu terungkap adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan. BACA JUGA: Hakordia 2023, Ketua KPK Soroti Perilaku Korupsi Berulang di Daerah “Tahun 2023 ini fenomena baru, flexing pamer kekayaan para pejabat pemerintah di media sosial direspons masyarakat dengan membandingkan laporan harta kekayaannya yang dapat diakses secara terbuka di laman KPK. Beberapa berujung pada pengungkapan kasus korupsi,” ucap Nawawi di acara Hakordia 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). BACA JUGA: Di Depan Jokowi, Ketua KPK Sebut Korupsi Masih Ada, Indonesia Emas 2045 Sulit Terwujud Nawawi pun meminta agar fenomena itu menjadi perhatian khusus dari Jokowi. Ia berharap Kepala Negara bisa memberikan teguran kepada pejabat yang tidak patuh dan jujur dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Khusus untuk isu ini, kami berharap Bapak Presiden dapat memberikan teguran untuk mereka yang tidak menyampaikan LHKPN secara tepat waktu, lengkap dengan surat kuasa dan benar isinya,” ucapnya.Sebagai informasi, berdasarkan catatan MNC Portal Indonesia ada tiga kasus korupsi di KPK yang berawal dari pamer harta. Pertama, mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Kini, Rafael Alun dituntut 14 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kemudian kasus lainnya ada Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono dan mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta, Edi Darmanto. Keduanya saat ini diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK.