August Mellaz menyampaikan, pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu surat resmi yang telah diberikan PPATK.https://news.okezone.com/read/2023/12/15/337/2939099/kpu-bakal-dalami-laporan-ppatk-soal-transaksi-mencurigakan-di-pemilu-2024idhttps://news.okezone.com/read/2023/12/15/337/2939099/kpu-bakal-dalami-laporan-ppatk-soal-transaksi-mencurigakan-di-pemilu-2024https://news.okezone.com/read/2023/12/15/337/2939099/kpu-bakal-dalami-laporan-ppatk-soal-transaksi-mencurigakan-di-pemilu-2024Jum'at 15 Desember 2023 02:30 WIBFelldy UtamaAnggota KPU August Mellaz (Foto: Felldy Utama)https://img.okezone.com/content/2023/12/14/337/2939099/kpu-bakal-dalami-laporan-ppatk-soal-transaksi-mencurigakan-di-pemilu-2024-Ho7gxALUkm.jpgJAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan mendalami laporan yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Anggota KPU RI, August Mellaz menyampaikan, pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu surat resmi yang telah diberikan PPATK. Mengingat, PPATK disebut telah berkirim surat. “Surat akan kami cek. Nanti akan didalami dan setelahnya kami akan memberikan respons menyeluruh,” kata Mellaz saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023). BACA JUGA: KPU Pastikan Debat Lanjutan Capres-Cawapres Formatnya Masih Sama Diberitakan sebelumnya, PPATK menyebut adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Sebaliknya, rekening khusus kampanya malah tidak terlihat adanya pergerakan alias flat. “Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya, terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, daftar calon tetap (DCT) itu kita udah dapat,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, kepada wartawan, Kamis (14/12/2023). BACA JUGA: Dianggap Provokatif saat Debat Capres, Gibran Dapat Teguran KPU RI Ivan membeberkan, temuan transaksi ilegal itu ditemukan usai pihaknya mendapatkan dan mengikuti data Daftar Caleg Sementara (DCT). “Nah, dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK,” ungkapnya. BACA JUGA: TPN Sarankan KPU Tambah Sesi Debat: 5 Menit Capres-Cawapres Saling Sanggah Bahas Satu Isu Dia mengatakan, terdapat kenaikan lebih dari 100 persen yang berkutat di transaksi keuangan tunai. Ivan mengaku PPATK masih mendalami terkait temuan tersebut.JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan mendalami laporan yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Anggota KPU RI, August Mellaz menyampaikan, pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu surat resmi yang telah diberikan PPATK. Mengingat, PPATK disebut telah berkirim surat. “Surat akan kami cek. Nanti akan didalami dan setelahnya kami akan memberikan respons menyeluruh,” kata Mellaz saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023). BACA JUGA: KPU Pastikan Debat Lanjutan Capres-Cawapres Formatnya Masih Sama Diberitakan sebelumnya, PPATK menyebut adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Sebaliknya, rekening khusus kampanya malah tidak terlihat adanya pergerakan alias flat. “Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya, terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, daftar calon tetap (DCT) itu kita udah dapat,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, kepada wartawan, Kamis (14/12/2023). BACA JUGA: Dianggap Provokatif saat Debat Capres, Gibran Dapat Teguran KPU RI Ivan membeberkan, temuan transaksi ilegal itu ditemukan usai pihaknya mendapatkan dan mengikuti data Daftar Caleg Sementara (DCT). “Nah, dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK,” ungkapnya. BACA JUGA: TPN Sarankan KPU Tambah Sesi Debat: 5 Menit Capres-Cawapres Saling Sanggah Bahas Satu Isu Dia mengatakan, terdapat kenaikan lebih dari 100 persen yang berkutat di transaksi keuangan tunai. Ivan mengaku PPATK masih mendalami terkait temuan tersebut.