Mahfud juga mendorong agar lembaga penegak hukum ikut terlibat dalam memantau temuan ini.    https://news.okezone.com/read/2023/12/17/340/2940371/mahfud-minta-kpk-dan-bawaslu-turun-tangan-soal-transaksi-janggal-kampanyeidhttps://news.okezone.com/read/2023/12/17/340/2940371/mahfud-minta-kpk-dan-bawaslu-turun-tangan-soal-transaksi-janggal-kampanyehttps://news.okezone.com/read/2023/12/17/340/2940371/mahfud-minta-kpk-dan-bawaslu-turun-tangan-soal-transaksi-janggal-kampanyeMinggu 17 Desember 2023 16:47 WIBFelldy UtamaMahfud MD (Foto: Felldy Utama)https://img.okezone.com/content/2023/12/17/340/2940371/mahfud-minta-kpk-dan-bawaslu-turun-tangan-soal-transaksi-janggal-kampanye-5oukwxn9uE.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8xNS8xLzE3NTE5My81L3g4cWxkbGM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> PADANG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindaklanjuti adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. "Pertama, Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik," ujar Mahfud saat berbincang dengan media lokal di kantor DPD Sumbar Partai Hanura, Minggu (17/12/2023). BACA JUGA: Mahfud Sebut Banyak Suami Terjerumus Berbuat Kejahatan karena Istri Tak Baik Jika memang benar transaksi mencurigakan itu merupakan 'uang haram', maka biasanya transaksi tersebut berasal dari tindakan pencucian uang. Untuk itu, Mahfud juga mendorong agar lembaga penegak hukum ikut terlibat dalam memantau temuan ini. "Supaya ditangkap, supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," ujarnya.  "Jadi jangan diam, KPK-nya maupun Bawaslu-nya, dipanggil itu. Jadi saya dorong itu untuk diperiksa," tutur dia. BACA JUGA: Orasi Ilmiah di UNP, Mahfud MD: Banyak Sarjana Hukum Pakai Pasal untuk Menipu Orang Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Sebaliknya, rekening khusus kampanya malah tidak terlihat adanya pergerakan alias flat.  “Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya, terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, daftar calon tetap (DCT) itu kita udah dapat,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, kepada wartawan, Kamis 14 Desember 2023.Ivan membeberkan, temuan transaksi ilegal itu ditemukan usai pihaknya mendapatkan dan mengikuti data Daftar Caleg Sementara (DCT). “Nah, dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK,” ungkapnya. Dia mengatakan, terdapat kenaikan lebih dari 100 persen yang berkutat di transaksi keuangan tunai. Ivan mengaku PPATK masih mendalami terkait temuan tersebut. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8xNS8xLzE3NTE5My81L3g4cWxkbGM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> PADANG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindaklanjuti adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. "Pertama, Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik," ujar Mahfud saat berbincang dengan media lokal di kantor DPD Sumbar Partai Hanura, Minggu (17/12/2023). BACA JUGA: Mahfud Sebut Banyak Suami Terjerumus Berbuat Kejahatan karena Istri Tak Baik Jika memang benar transaksi mencurigakan itu merupakan 'uang haram', maka biasanya transaksi tersebut berasal dari tindakan pencucian uang. Untuk itu, Mahfud juga mendorong agar lembaga penegak hukum ikut terlibat dalam memantau temuan ini. "Supaya ditangkap, supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," ujarnya.  "Jadi jangan diam, KPK-nya maupun Bawaslu-nya, dipanggil itu. Jadi saya dorong itu untuk diperiksa," tutur dia. BACA JUGA: Orasi Ilmiah di UNP, Mahfud MD: Banyak Sarjana Hukum Pakai Pasal untuk Menipu Orang Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Sebaliknya, rekening khusus kampanya malah tidak terlihat adanya pergerakan alias flat.  “Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya, terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, daftar calon tetap (DCT) itu kita udah dapat,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, kepada wartawan, Kamis 14 Desember 2023.Ivan membeberkan, temuan transaksi ilegal itu ditemukan usai pihaknya mendapatkan dan mengikuti data Daftar Caleg Sementara (DCT). “Nah, dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK,” ungkapnya. Dia mengatakan, terdapat kenaikan lebih dari 100 persen yang berkutat di transaksi keuangan tunai. Ivan mengaku PPATK masih mendalami terkait temuan tersebut.