Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh KPKhttps://news.okezone.com/read/2023/12/20/337/2942069/gubernur-malut-jadi-tersangka-kpk-ini-risiko-jabatanidhttps://news.okezone.com/read/2023/12/20/337/2942069/gubernur-malut-jadi-tersangka-kpk-ini-risiko-jabatanhttps://news.okezone.com/read/2023/12/20/337/2942069/gubernur-malut-jadi-tersangka-kpk-ini-risiko-jabatanRabu 20 Desember 2023 13:34 WIBNur KhabibiGubernur Malut Abdul Gani Kasuba (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/12/20/337/2942069/gubernur-malut-jadi-tersangka-kpk-ini-risiko-jabatan-3Z00i2pKps.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8yMC8xLzE3NTMxNy81L3g4cXFjM3I=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Abdul Gani ditetapkan tersangka bersama enam orang lainnya. Atas hal tersebut, Abdul Gani pun meminta maaf kepada masyarakat Malut. "Sebagai gubernur saya meminta maaf kepada masyarakat kalau ada hal-hal sampai terjadi seperti ini," kata Abdul Gani seusai pengumuman tersangka dirinya, Rabu (20/12/2023). BACA JUGA: Ditahan KPK, Abdul Gani Kasuba Ditetapkan Tersangka Bersama 6 Orang Abdul Gani melanjutkan, perkara hukum yang menjerat dirinya merupakan risiko jabatan. "Menurut saya, artinya sudah berusaha selama dua periode tapi akhirnya di jabatan terakhir tersandung persoalan seperti ini, saya kira itu risiko jabatan," ujarnya. BACA JUGA: PAN Klarifikasi Pernyataan Zulhas Diduga Lecehkan Ibadah Sholat Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka perkara dugaan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penetapan tersangka tersebut merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah. Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan 18 orang. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, KPK menetapkan Abdul Gani beserta enam orang lainnya sebagai tersangka pengadaan barang dan jasa.Enam orang yang dimaksud adalah Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, Daud Ismail (DI) selaku Kadis PUPR, Ridwan Arsan (RA) selaku Kepala BPPBJ, Ramadhan Ibrahim (RI) selaku Ajudan, serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pihak Swasta. Usai ditetapkan tersangka, mereka pun akan dilakukan penahanan selama 20 hari pertama. Penahan tersebut tidak lain demi kepentingan penyidikan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8yMC8xLzE3NTMxNy81L3g4cXFjM3I=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Abdul Gani ditetapkan tersangka bersama enam orang lainnya. Atas hal tersebut, Abdul Gani pun meminta maaf kepada masyarakat Malut. "Sebagai gubernur saya meminta maaf kepada masyarakat kalau ada hal-hal sampai terjadi seperti ini," kata Abdul Gani seusai pengumuman tersangka dirinya, Rabu (20/12/2023). BACA JUGA: Ditahan KPK, Abdul Gani Kasuba Ditetapkan Tersangka Bersama 6 Orang Abdul Gani melanjutkan, perkara hukum yang menjerat dirinya merupakan risiko jabatan. "Menurut saya, artinya sudah berusaha selama dua periode tapi akhirnya di jabatan terakhir tersandung persoalan seperti ini, saya kira itu risiko jabatan," ujarnya. BACA JUGA: PAN Klarifikasi Pernyataan Zulhas Diduga Lecehkan Ibadah Sholat Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka perkara dugaan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penetapan tersangka tersebut merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah. Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan 18 orang. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, KPK menetapkan Abdul Gani beserta enam orang lainnya sebagai tersangka pengadaan barang dan jasa.Enam orang yang dimaksud adalah Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, Daud Ismail (DI) selaku Kadis PUPR, Ridwan Arsan (RA) selaku Kepala BPPBJ, Ramadhan Ibrahim (RI) selaku Ajudan, serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pihak Swasta. Usai ditetapkan tersangka, mereka pun akan dilakukan penahanan selama 20 hari pertama. Penahan tersebut tidak lain demi kepentingan penyidikan.