Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024, anak muda diajak melek politik.https://news.okezone.com/read/2023/12/20/525/2941792/suara-anak-muda-diperebutkan-ketua-bem-unpad-tidak-boleh-antipolitikidhttps://news.okezone.com/read/2023/12/20/525/2941792/suara-anak-muda-diperebutkan-ketua-bem-unpad-tidak-boleh-antipolitikhttps://news.okezone.com/read/2023/12/20/525/2941792/suara-anak-muda-diperebutkan-ketua-bem-unpad-tidak-boleh-antipolitikRabu 20 Desember 2023 00:18 WIBAgung Bakti Sarasafoto: dok MPIhttps://img.okezone.com/content/2023/12/20/525/2941792/suara-anak-muda-diperebutkan-ketua-bem-unpad-tidak-boleh-antipolitik-6kIM4ozjPd.jpg BANDUNG - Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024, anak muda diajak melek politik. Pasalnya, besarnya proporsi pemilih membuat suara generasi muda diperebutkan para kontestan pemilu. Begitu disampaikan Ketua BEM Unpad, Haikal Febriansyah dalam Event Debat Jubir Muda Capres-Cawapres Vol. 3 yang berlangsung di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 21, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Selasa (19/12/2023) malam. "Suara anak muda diperebutkan, saya percaya, tidak boleh antipolitik agar tidak jadi korban politik," ucap Haikal. BACA JUGA: Pemuda Perindo dan TMP Segera Selenggarakan Diskusi Demi Kemenangan Ganjar-Mahfud Berbicara tentang Pilpres 2024, Haikal memandang, tiga figur capres yang terdiri dari dua mantan gubernur dan satu menhan memiliki wewenang untuk mengendalikan aparat. "Tapi kita lihat di Jakarta dan Semarang, di ibu kota provinsi masih terjadi gas air mata, represifitas aparat. Dan juga menhan kita, ingat 98, bagaimana hilangnya aktivis sampai hari ini dan tidak pernah dijawab," ungkapnya. Oleh karena itu, dirinya pun meminta komitmen setiap pasangan capres-cawapres untuk menjamin bahwa tidak akan ada represivitas aparat terhadap rakyat-rakyat kecil dan juga orang-orang yang menyuarakan keadilan jika terpilih nanti. BACA JUGA: TMP Konsolidasi dengan Pemuda Perindo untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud "Ini bisa didengar komitmen dari tiga jubir capres ini. Mungkin buat Pak Prabowo boleh nih ikut aksi Kamisan isu HAM, itu bukan sekedar gorengan politik. Kalau untuk 01 yo wiss kenapa jualan isu agama terus? Kalau dimana saja Anies membanggakan track record ketika memimpin Jakarta, kok gak pernah disebut banggain refresivitas aparat di Jakarta?" tuturnya. "Terus yang 03 kalau mau ada reformasi Polri ataupun menjaga statmen bahwa tidak ada represivitas, kenapa Wadas itu kewenangan pusat? Kenapa ketika ada represivitas berkali-kali tidak pernah ada rasanya kooordinasi Pak Ganjar dengan Kapolda untuk segera menghentikan, tapi sampai dua bulan terjadi represivitas terjadi," tandasnya. Menanggapi hal ini, Juru Bicara Muda TPN Ganjar-Mahfud, Virdian Aurellio mengatakan, soal reformasi Polri dan keamanan bahwa dalam 8 visi gerak cepatnya Ganjar-Mahfud, nomor 7 itu bicara soal kualitas layanan dan juga reformasi kepolisian. "Di beberapa poinnya, kalau tadi ngomongin soal komitmen, ini komitmennya tertulis dalam beberapa poin, jadi lebih konkret, bahkan turun kepada yang lebih teknis," ungkapnya, Virdian mencontohkan, program peningkatkan jumlah polwan menjadi 40 persen. Menurutnya, kebijakan Ganjar- Mahfud ini tidak gender netral, bahkan cukup mengafirmasi berbagai kelompok. "Terus ada lagi revisi Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang kepolisian. Kemudian adanya pembuatan kepolisian di jabatan sipil. Kalau temen-temen NKRI itu Negara Kepolisian Republik Indonesia dan hak itu disadari oleh Ganjar-Mahfud, makanya mau dibikin lebih pembatasan kepolisian ada di sipil," tuturnya. Virdian mengatakan, Ganjar-Mahfud akan mendorong reformasi Polri yang utuh dan sistemik, tidak menjadi individu per individu. "Kalau mau lihat trek record Mahfud selama beberapa tahun terakhir, membongkar kasus Ferdy Sambo, membongkar kasus pencucian uang Rp300 triliun yang di situ, mendorong RUU Perampasan Aset yang mengobrak abrik DPR sendirian. Apalagi, bayangkan, sebagai wapres yang tidak menjadi satu boneka, tapi satu otonom yang kuat dimiliki oleh Ganjar Mahfud," tandasnya. BANDUNG - Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024, anak muda diajak melek politik. Pasalnya, besarnya proporsi pemilih membuat suara generasi muda diperebutkan para kontestan pemilu. Begitu disampaikan Ketua BEM Unpad, Haikal Febriansyah dalam Event Debat Jubir Muda Capres-Cawapres Vol. 3 yang berlangsung di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 21, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Selasa (19/12/2023) malam. "Suara anak muda diperebutkan, saya percaya, tidak boleh antipolitik agar tidak jadi korban politik," ucap Haikal. BACA JUGA: Pemuda Perindo dan TMP Segera Selenggarakan Diskusi Demi Kemenangan Ganjar-Mahfud Berbicara tentang Pilpres 2024, Haikal memandang, tiga figur capres yang terdiri dari dua mantan gubernur dan satu menhan memiliki wewenang untuk mengendalikan aparat. "Tapi kita lihat di Jakarta dan Semarang, di ibu kota provinsi masih terjadi gas air mata, represifitas aparat. Dan juga menhan kita, ingat 98, bagaimana hilangnya aktivis sampai hari ini dan tidak pernah dijawab," ungkapnya. Oleh karena itu, dirinya pun meminta komitmen setiap pasangan capres-cawapres untuk menjamin bahwa tidak akan ada represivitas aparat terhadap rakyat-rakyat kecil dan juga orang-orang yang menyuarakan keadilan jika terpilih nanti. BACA JUGA: TMP Konsolidasi dengan Pemuda Perindo untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud "Ini bisa didengar komitmen dari tiga jubir capres ini. Mungkin buat Pak Prabowo boleh nih ikut aksi Kamisan isu HAM, itu bukan sekedar gorengan politik. Kalau untuk 01 yo wiss kenapa jualan isu agama terus? Kalau dimana saja Anies membanggakan track record ketika memimpin Jakarta, kok gak pernah disebut banggain refresivitas aparat di Jakarta?" tuturnya. "Terus yang 03 kalau mau ada reformasi Polri ataupun menjaga statmen bahwa tidak ada represivitas, kenapa Wadas itu kewenangan pusat? Kenapa ketika ada represivitas berkali-kali tidak pernah ada rasanya kooordinasi Pak Ganjar dengan Kapolda untuk segera menghentikan, tapi sampai dua bulan terjadi represivitas terjadi," tandasnya. Menanggapi hal ini, Juru Bicara Muda TPN Ganjar-Mahfud, Virdian Aurellio mengatakan, soal reformasi Polri dan keamanan bahwa dalam 8 visi gerak cepatnya Ganjar-Mahfud, nomor 7 itu bicara soal kualitas layanan dan juga reformasi kepolisian. "Di beberapa poinnya, kalau tadi ngomongin soal komitmen, ini komitmennya tertulis dalam beberapa poin, jadi lebih konkret, bahkan turun kepada yang lebih teknis," ungkapnya, Virdian mencontohkan, program peningkatkan jumlah polwan menjadi 40 persen. Menurutnya, kebijakan Ganjar- Mahfud ini tidak gender netral, bahkan cukup mengafirmasi berbagai kelompok. "Terus ada lagi revisi Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang kepolisian. Kemudian adanya pembuatan kepolisian di jabatan sipil. Kalau temen-temen NKRI itu Negara Kepolisian Republik Indonesia dan hak itu disadari oleh Ganjar-Mahfud, makanya mau dibikin lebih pembatasan kepolisian ada di sipil," tuturnya. Virdian mengatakan, Ganjar-Mahfud akan mendorong reformasi Polri yang utuh dan sistemik, tidak menjadi individu per individu. "Kalau mau lihat trek record Mahfud selama beberapa tahun terakhir, membongkar kasus Ferdy Sambo, membongkar kasus pencucian uang Rp300 triliun yang di situ, mendorong RUU Perampasan Aset yang mengobrak abrik DPR sendirian. Apalagi, bayangkan, sebagai wapres yang tidak menjadi satu boneka, tapi satu otonom yang kuat dimiliki oleh Ganjar Mahfud," tandasnya.