Demonstrasi yang berlangsung di Serbia disebut sebagai sebuah bentuk "revolusi warna" yang didalangi Barat.https://news.okezone.com/read/2023/12/26/18/2945127/rusia-tuding-barat-dalangi-upaya-kudeta-di-serbiaidhttps://news.okezone.com/read/2023/12/26/18/2945127/rusia-tuding-barat-dalangi-upaya-kudeta-di-serbiahttps://news.okezone.com/read/2023/12/26/18/2945127/rusia-tuding-barat-dalangi-upaya-kudeta-di-serbiaSelasa 26 Desember 2023 15:29 WIBRahman AsmardikaJuru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2023/12/26/18/2945127/rusia-tuding-barat-dalangi-upaya-kudeta-di-serbia-W7217RIPDo.JPGMOSKOW – Rusia menuding Barat berada di balik upaya menggulingkan pemerintahan Serbia, menyusul hasil pemilihan umum di negara Balkan tersebut. Pihak Serbia sebelumnya menyebut upaya “revolusi warna” itu diantsipasi atas informasi dari intelijen Rusia. BACA JUGA:  Ribuan Demonstran Gelar Protes di Beograd, Tuntut Hasil Pemilu Serbia Dibatalkan  Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menagatakan bahwa upaya para pengunjuk rasa untuk menyerbu gedung pemerintahan kota Beograd pada Minggu, (24/12/2023) adalah bagian dari rencana negara-negara Barat untuk menggulingkan pemerintah Serbia. Ribuan demonstran pro-Barat berusaha masuk ke gedung-gedung pemerintah di ibu kota pada Minggu malam menyusul kemenangan Partai Progresif Serbia (SNS) yang berkuasa atas koalisi Serbia Melawan Kekerasan (SPN) yang pro-Uni Eropa dalam pemilihan parlemen. Diwartakan RT, Presiden Serbia Aleksandar Vucic menyebut protes tersebut sebagai upaya revolusi warna – sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan yang didanai dan diorganisir oleh negara-negara Barat, biasanya Amerika Serikat (AS), yang bertujuan untuk menggulingkan para pemimpin dunia yang menentang kepentingan Washington. BACA JUGA: Ketegangan Kian Memanas, AS Desak Serbia Tarik Pasukan dari Perbatasan Kosovo  Dalam sebuah pernyataan kepada TASS pada Senin, (25/12/2023) Zakharova setuju dengan kecurigaan pemimpin Serbia tersebut dan mengatakan bahwa “upaya kolektif Barat untuk mengguncang situasi di (Serbia) dengan menggunakan teknik kudeta Maidan sudah jelas”, merujuk pada “revolusi warna” yang terjad di Ukraina pada 2013. Zakharova menyatakan bahwa “satu-satunya reaksi yang mungkin” terhadap hasil pemilu akhir pekan ini adalah kepatuhan yang ketat terhadap isi dan semangat konstitusi Serbia serta menghormati pilihan rakyatnya. Salah satu tuduhan yang memicu demonstrasi pada hari Minggu adalah bahwa SNS telah melakukan “pencurian suara” selama pemilu. Presiden Vucic dengan keras menolak klaim tersebut dan menyebutnya sebagai “kebohongan” dan menegaskan bahwa protes tersebut disponsori oleh negara-negara Barat, yang menurutnya ingin menggulingkannya dari kekuasaan karena hubungan persahabatannya dengan Rusia dan penolakannya untuk mengakui kemerdekaan Kosovo dari Serbia. BACA JUGA: Rusia Klaim Rebut Kota Strategis Maryinka di Ukraina Timur, Kyiv Membantah Setelah protes Minggu dibubarkan oleh polisi, Perdana Menteri Serbia Ana Brnabic mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada dinas keamanan Rusia, yang menurutnya telah memberikan peringatan dini mengenai rencana para demonstran untuk memulai kerusuhan. Dalam pidato awalnya, Vucic juga mengucapkan terima kasih kepada “dinas asing” yang tidak disebutkan namanya karena telah memperingatkan pemerintahnya mengenai kerusuhan yang akan datang.MOSKOW – Rusia menuding Barat berada di balik upaya menggulingkan pemerintahan Serbia, menyusul hasil pemilihan umum di negara Balkan tersebut. Pihak Serbia sebelumnya menyebut upaya “revolusi warna” itu diantsipasi atas informasi dari intelijen Rusia. BACA JUGA:  Ribuan Demonstran Gelar Protes di Beograd, Tuntut Hasil Pemilu Serbia Dibatalkan  Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menagatakan bahwa upaya para pengunjuk rasa untuk menyerbu gedung pemerintahan kota Beograd pada Minggu, (24/12/2023) adalah bagian dari rencana negara-negara Barat untuk menggulingkan pemerintah Serbia. Ribuan demonstran pro-Barat berusaha masuk ke gedung-gedung pemerintah di ibu kota pada Minggu malam menyusul kemenangan Partai Progresif Serbia (SNS) yang berkuasa atas koalisi Serbia Melawan Kekerasan (SPN) yang pro-Uni Eropa dalam pemilihan parlemen. Diwartakan RT, Presiden Serbia Aleksandar Vucic menyebut protes tersebut sebagai upaya revolusi warna – sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan yang didanai dan diorganisir oleh negara-negara Barat, biasanya Amerika Serikat (AS), yang bertujuan untuk menggulingkan para pemimpin dunia yang menentang kepentingan Washington. BACA JUGA: Ketegangan Kian Memanas, AS Desak Serbia Tarik Pasukan dari Perbatasan Kosovo  Dalam sebuah pernyataan kepada TASS pada Senin, (25/12/2023) Zakharova setuju dengan kecurigaan pemimpin Serbia tersebut dan mengatakan bahwa “upaya kolektif Barat untuk mengguncang situasi di (Serbia) dengan menggunakan teknik kudeta Maidan sudah jelas”, merujuk pada “revolusi warna” yang terjad di Ukraina pada 2013. Zakharova menyatakan bahwa “satu-satunya reaksi yang mungkin” terhadap hasil pemilu akhir pekan ini adalah kepatuhan yang ketat terhadap isi dan semangat konstitusi Serbia serta menghormati pilihan rakyatnya. Salah satu tuduhan yang memicu demonstrasi pada hari Minggu adalah bahwa SNS telah melakukan “pencurian suara” selama pemilu. Presiden Vucic dengan keras menolak klaim tersebut dan menyebutnya sebagai “kebohongan” dan menegaskan bahwa protes tersebut disponsori oleh negara-negara Barat, yang menurutnya ingin menggulingkannya dari kekuasaan karena hubungan persahabatannya dengan Rusia dan penolakannya untuk mengakui kemerdekaan Kosovo dari Serbia. BACA JUGA: Rusia Klaim Rebut Kota Strategis Maryinka di Ukraina Timur, Kyiv Membantah Setelah protes Minggu dibubarkan oleh polisi, Perdana Menteri Serbia Ana Brnabic mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada dinas keamanan Rusia, yang menurutnya telah memberikan peringatan dini mengenai rencana para demonstran untuk memulai kerusuhan. Dalam pidato awalnya, Vucic juga mengucapkan terima kasih kepada “dinas asing” yang tidak disebutkan namanya karena telah memperingatkan pemerintahnya mengenai kerusuhan yang akan datang.