Hasil pleno KPU itu, lanjut Ronny, menunjukkan bahwa kelalaian itu sifatnya seriushttps://news.okezone.com/read/2023/12/28/337/2945999/wni-di-taipei-sudah-terima-surat-suara-pemilu-tpn-ganjar-mahfud-kelalaian-seriusidhttps://news.okezone.com/read/2023/12/28/337/2945999/wni-di-taipei-sudah-terima-surat-suara-pemilu-tpn-ganjar-mahfud-kelalaian-seriushttps://news.okezone.com/read/2023/12/28/337/2945999/wni-di-taipei-sudah-terima-surat-suara-pemilu-tpn-ganjar-mahfud-kelalaian-seriusKamis 28 Desember 2023 08:35 WIBQur'anul HidayatSurat suara. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/12/28/337/2945999/wni-di-taipei-sudah-terima-surat-suara-pemilu-tpn-ganjar-mahfud-kelalaian-serius-NIgkIGsv5g.jpeg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8yNy8xLzE3NTU1NS81L3g4cXhjcWM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menyoroti kabar Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Taipei, Taiwan, sudah menerima lembaran surat Pemilu 2024 dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Sebagaimana diketahui, sebuah akun di TikTok dengan nama @hany_ajja88 mengunggah sebuah video memperlihatkan surat pemilih capres untuk Pemilu 2024. Dirinya menyertakan narasi apakah WNI lain yang berada di Taiwan sudah mendapat surat serupa. BACA JUGA: KPU Evaluasi Debat Pilpres 2024: Calon Hanya Pakai Satu Mikrofon  Ronny mengatakan, sudah ada hasil rapat pleno KPU yang menyimpulkan bahwa pengiriman surat suara untuk pilpres dan pileg yang lebih cepat dari jadwal yang ditentukan PKPU oleh PPLN Taiwan telah menyalahi aturan. “Karena itu, KPU menyatakan surat suara itu rusak dan akan diganti sesuai dengan jumlahnya,” ucapnya, Kamis (28/12/2023). BACA JUGA: KPU Evaluasi Debat Pilpres 2024 soal Singkatan, Moderator Jangan Potong Waktu Paslon  Hasil pleno KPU itu, lanjut Ronny, menunjukkan bahwa kelalaian itu sifatnya serius sehingga KPU tak boleh main-main dalam menyelenggarakan pemilu kali ini. “Karena kejadian ini, maka tak bisa disalahkan berbagai tafsir atau analisis publik terkait dengan kelalaian itu. Publik menilainya bisa macam-macam yang intinya mempertanyakan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilu,” katanya.Menurut Ronny, dengan anggaran pemilu sangat besar, bimbingan-bimbingan teknis harusnya sudah dilakukan. Dia menyesalkan masih terjadi kesalahan seperti ini. “Jika KPU tidak ingin ada tafsir macam-macam maka bekerjalah secara profesional dan tunjukkanlah itu lewat tindakan. Tanpa itu, KPU sendiri akan kesulitan meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu kali ini sesuai dengan prinsip luber serta jujur dan adil,” tegasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8yNy8xLzE3NTU1NS81L3g4cXhjcWM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menyoroti kabar Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Taipei, Taiwan, sudah menerima lembaran surat Pemilu 2024 dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Sebagaimana diketahui, sebuah akun di TikTok dengan nama @hany_ajja88 mengunggah sebuah video memperlihatkan surat pemilih capres untuk Pemilu 2024. Dirinya menyertakan narasi apakah WNI lain yang berada di Taiwan sudah mendapat surat serupa. BACA JUGA: KPU Evaluasi Debat Pilpres 2024: Calon Hanya Pakai Satu Mikrofon  Ronny mengatakan, sudah ada hasil rapat pleno KPU yang menyimpulkan bahwa pengiriman surat suara untuk pilpres dan pileg yang lebih cepat dari jadwal yang ditentukan PKPU oleh PPLN Taiwan telah menyalahi aturan. “Karena itu, KPU menyatakan surat suara itu rusak dan akan diganti sesuai dengan jumlahnya,” ucapnya, Kamis (28/12/2023). BACA JUGA: KPU Evaluasi Debat Pilpres 2024 soal Singkatan, Moderator Jangan Potong Waktu Paslon  Hasil pleno KPU itu, lanjut Ronny, menunjukkan bahwa kelalaian itu sifatnya serius sehingga KPU tak boleh main-main dalam menyelenggarakan pemilu kali ini. “Karena kejadian ini, maka tak bisa disalahkan berbagai tafsir atau analisis publik terkait dengan kelalaian itu. Publik menilainya bisa macam-macam yang intinya mempertanyakan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilu,” katanya.Menurut Ronny, dengan anggaran pemilu sangat besar, bimbingan-bimbingan teknis harusnya sudah dilakukan. Dia menyesalkan masih terjadi kesalahan seperti ini. “Jika KPU tidak ingin ada tafsir macam-macam maka bekerjalah secara profesional dan tunjukkanlah itu lewat tindakan. Tanpa itu, KPU sendiri akan kesulitan meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu kali ini sesuai dengan prinsip luber serta jujur dan adil,” tegasnya.