Gerakan yang dibuat untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman hak-hak politik, Jaga Pemilu meluncurkan website https://jagapemilu.com. https://news.okezone.com/read/2024/01/05/337/2950334/website-jaga-pemilu-jadi-bagian-sistem-pemantauan-uu-pemiluidhttps://news.okezone.com/read/2024/01/05/337/2950334/website-jaga-pemilu-jadi-bagian-sistem-pemantauan-uu-pemiluhttps://news.okezone.com/read/2024/01/05/337/2950334/website-jaga-pemilu-jadi-bagian-sistem-pemantauan-uu-pemiluJum'at 05 Januari 2024 23:08 WIBWidya MichellaKonpers laman Jaga Pemilu (foto: MPI/Widya)https://img.okezone.com/content/2024/01/05/337/2950334/website-jaga-pemilu-jadi-bagian-sistem-pemantauan-uu-pemilu-XoiAYGpFVV.jpg JAKARTA - Gerakan yang dibuat untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman hak-hak politik, Jaga Pemilu meluncurkan website https://jagapemilu.com. Laman ini diharapkan sebagai bentuk pengawasan rakyat terhadap penyimpangan dan ketidakadilan dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang. Ahli hukum Tata Negara, Pendiri PSHK, Bivitri Susanti menyebut pemilihan umum (pemilu) 2024 kini cukup spesial karena ada salah satu kandidat yang berkompetisi dengan mempertahankan jabatan pertahanan dengan memajukan anak ikut berkontestasi di tahun politik. "Pemilu tahun ini spesial karena sebuah pemilu mempertahankan jabatan pertahanan, maka anaknya yang maju. Kalau berkompetisi selalu ada pemihakan, terselubung tapi anaknya, jangan malu-maluvuntuk membicarakan fakta ini,"ujar dia dalam Launching Website https://jagapemilu.com, di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2024). BACA JUGA: Ini Cara Rakyat Laporkan Pelanggaran di Laman Jaga Pemilu    Oleh karena itu, dia berharap masyarakat harus lebih aktif menjaga pemilu supaya dapat terlaksana dengan jujur dan adil. Menurutnya, hal tersebut mer upakan salah satu tugas kewarganegaraan rakyat Indonesia dengan saling berkolaborasi cara untuk menjaga pemilu dengan cara yang sederhana. "Semua upaya menjaga pemilu harus kita dukung dan manfaatkan, website ini bagian sistem pemantauan dari UU pemilu," kata dia. Selain itu, website ini juga turut diawasi oleh Bawaslu sehingga legalitasnya terjamin. "Website ini sudah terdaftar dalam kerangka pemantauan Bawaslu, buat saya lainnya semua inisiatif harus kita dukung kita di manfaatkan," pungkasnya. BACA JUGA: Launching Website Jaga Pemilu, Bentuk Pengawasan Rakyat Terhadap Penyimpangan dan Ketidakadilan JAKARTA - Gerakan yang dibuat untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman hak-hak politik, Jaga Pemilu meluncurkan website https://jagapemilu.com. Laman ini diharapkan sebagai bentuk pengawasan rakyat terhadap penyimpangan dan ketidakadilan dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang. Ahli hukum Tata Negara, Pendiri PSHK, Bivitri Susanti menyebut pemilihan umum (pemilu) 2024 kini cukup spesial karena ada salah satu kandidat yang berkompetisi dengan mempertahankan jabatan pertahanan dengan memajukan anak ikut berkontestasi di tahun politik. "Pemilu tahun ini spesial karena sebuah pemilu mempertahankan jabatan pertahanan, maka anaknya yang maju. Kalau berkompetisi selalu ada pemihakan, terselubung tapi anaknya, jangan malu-maluvuntuk membicarakan fakta ini,"ujar dia dalam Launching Website https://jagapemilu.com, di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2024). BACA JUGA: Ini Cara Rakyat Laporkan Pelanggaran di Laman Jaga Pemilu    Oleh karena itu, dia berharap masyarakat harus lebih aktif menjaga pemilu supaya dapat terlaksana dengan jujur dan adil. Menurutnya, hal tersebut mer upakan salah satu tugas kewarganegaraan rakyat Indonesia dengan saling berkolaborasi cara untuk menjaga pemilu dengan cara yang sederhana. "Semua upaya menjaga pemilu harus kita dukung dan manfaatkan, website ini bagian sistem pemantauan dari UU pemilu," kata dia. Selain itu, website ini juga turut diawasi oleh Bawaslu sehingga legalitasnya terjamin. "Website ini sudah terdaftar dalam kerangka pemantauan Bawaslu, buat saya lainnya semua inisiatif harus kita dukung kita di manfaatkan," pungkasnya. BACA JUGA: Launching Website Jaga Pemilu, Bentuk Pengawasan Rakyat Terhadap Penyimpangan dan Ketidakadilan