Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Hal itu sebagaimana sidang putusan Majelis Hakim.https://news.okezone.com/read/2024/01/08/337/2951492/rafael-alun-divonis-14-tahun-penjara-terdakwa-dan-jpu-kompak-pikir-pikiridhttps://news.okezone.com/read/2024/01/08/337/2951492/rafael-alun-divonis-14-tahun-penjara-terdakwa-dan-jpu-kompak-pikir-pikirhttps://news.okezone.com/read/2024/01/08/337/2951492/rafael-alun-divonis-14-tahun-penjara-terdakwa-dan-jpu-kompak-pikir-pikirSenin 08 Januari 2024 16:00 WIBNur KhabibiSidang vonis Rafael Alun (foto: MPI/Habibi)https://img.okezone.com/content/2024/01/08/337/2951492/rafael-alun-divonis-14-tahun-penjara-terdakwa-dan-jpu-kompak-pikir-pikir-Cx1nRG4fet.jpgJAKARTA - Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Hal itu sebagaimana sidang putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024). Usai mendengarkan amar putusan tersebut, Rafael Alun dan tim hukum belum menentukan sikap menerima atau mengajukan banding atas vonis tersebut. "Pikir-pikir Yang Mulia," kata Alun kepada Hakim usai berkoordinasi dengan tim hukumnya. BACA JUGA: Divonis 14 Tahun Penjara, Ini yang Meringankan dan Memberatkan Rafael Alun    Hal senada juga disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka akan menentukan sikap atas putusan tersebut dalam kurun satu pekan mendatang. "Kami juga menyatakan pikir-pikir Yang Mulia," ujar JPU. Sebelumnya, Terdakwa kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rafael Alun divonis 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan badan. BACA JUGA: Breaking News! Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara    Kemudian, mantan Pejabat Ditjen Pajak itu juga dikenai untuk membayar uang pengganti senilai Rp10 miliar subsider 3 tahun.Hukuman tersebut diberikan lantaran Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ketua Majelis Hakim, Suparman Nyompa pun menyebutkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Menurutnya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa belum pernah mendapatkan hukuman pidana. "Terdakwa telah bekerja kepada negara sebagai pegawai negeri selama lebih 30 tahun," kata Hakim membacakan hal yang meringankan untuk terdakwa. Dalam kesempatan tersebut, Hakim juga menyebutkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa. Menurutnya, apa yang dilakukan terdakwa berlawanan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. "Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi," ucapnya.JAKARTA - Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Hal itu sebagaimana sidang putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024). Usai mendengarkan amar putusan tersebut, Rafael Alun dan tim hukum belum menentukan sikap menerima atau mengajukan banding atas vonis tersebut. "Pikir-pikir Yang Mulia," kata Alun kepada Hakim usai berkoordinasi dengan tim hukumnya. BACA JUGA: Divonis 14 Tahun Penjara, Ini yang Meringankan dan Memberatkan Rafael Alun    Hal senada juga disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka akan menentukan sikap atas putusan tersebut dalam kurun satu pekan mendatang. "Kami juga menyatakan pikir-pikir Yang Mulia," ujar JPU. Sebelumnya, Terdakwa kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rafael Alun divonis 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan badan. BACA JUGA: Breaking News! Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara    Kemudian, mantan Pejabat Ditjen Pajak itu juga dikenai untuk membayar uang pengganti senilai Rp10 miliar subsider 3 tahun.Hukuman tersebut diberikan lantaran Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ketua Majelis Hakim, Suparman Nyompa pun menyebutkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Menurutnya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa belum pernah mendapatkan hukuman pidana. "Terdakwa telah bekerja kepada negara sebagai pegawai negeri selama lebih 30 tahun," kata Hakim membacakan hal yang meringankan untuk terdakwa. Dalam kesempatan tersebut, Hakim juga menyebutkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa. Menurutnya, apa yang dilakukan terdakwa berlawanan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. "Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi," ucapnya.