Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkap rencana pencegahan korupsi.https://news.okezone.com/read/2024/01/17/337/2956415/ganjar-ungkap-rencana-cegah-korupsi-e-budgeting-batasi-transaksi-tunaiidhttps://news.okezone.com/read/2024/01/17/337/2956415/ganjar-ungkap-rencana-cegah-korupsi-e-budgeting-batasi-transaksi-tunaihttps://news.okezone.com/read/2024/01/17/337/2956415/ganjar-ungkap-rencana-cegah-korupsi-e-budgeting-batasi-transaksi-tunaiRabu 17 Januari 2024 22:50 WIBJonathan SimanjuntakCapres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)https://img.okezone.com/content/2024/01/17/337/2956415/ganjar-ungkap-rencana-cegah-korupsi-e-budgeting-batasi-transaksi-tunai-UgoF1DBoSW.jpg JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkap rencana pencegahan korupsi. Salah satunya ialah melakukan digitalisasi sistem keuangan. "Yang pertama dengan cara digitalisasi sistem keuangan. Dengan cara ini sebenarnya penghematan bisa dilakukan," kata Ganjar Pranowo dalam acara Paku Integritas di Gedung KPK, Rabu (17/1/2024). BACA JUGA: Bakal Libas Praktik Korupsi, Ganjar Sebut Pengusaha Akan Nyaman karena Ada Kepastian Hukum Ganjar menyebut bahwa transaksi tunai mesti dibatasi. Sebab transaksi tunai itu susah untuk dilacak. "Kalau tidak salah yang Rp100 juta itu yang mesti jadi komitmen," ucap Ganjar. BACA JUGA: Ganjar Pranowo Nilai Teladan Pemimpin Jadi Kunci Pencegahan Korupsi    Oleh karenanya, ia pun menegaskan digitalisasi sistem keuangan wajib dilakukan. Setelahnya, seluruh transaksi itu pun perlu tetap dikontrol dan diawasi. "Tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal usulnya, serta anggaran yang benar-benar sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi," pungkasnya. JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkap rencana pencegahan korupsi. Salah satunya ialah melakukan digitalisasi sistem keuangan. "Yang pertama dengan cara digitalisasi sistem keuangan. Dengan cara ini sebenarnya penghematan bisa dilakukan," kata Ganjar Pranowo dalam acara Paku Integritas di Gedung KPK, Rabu (17/1/2024). BACA JUGA: Bakal Libas Praktik Korupsi, Ganjar Sebut Pengusaha Akan Nyaman karena Ada Kepastian Hukum Ganjar menyebut bahwa transaksi tunai mesti dibatasi. Sebab transaksi tunai itu susah untuk dilacak. "Kalau tidak salah yang Rp100 juta itu yang mesti jadi komitmen," ucap Ganjar. BACA JUGA: Ganjar Pranowo Nilai Teladan Pemimpin Jadi Kunci Pencegahan Korupsi    Oleh karenanya, ia pun menegaskan digitalisasi sistem keuangan wajib dilakukan. Setelahnya, seluruh transaksi itu pun perlu tetap dikontrol dan diawasi. "Tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal usulnya, serta anggaran yang benar-benar sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi," pungkasnya.