Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengakui bahwa di setiap pembentukan undang-undang (UU), https://news.okezone.com/read/2024/01/18/337/2956436/soal-ruu-perampasan-aset-ganjar-mahfud-tahu-caranya-agar-tak-mandekidhttps://news.okezone.com/read/2024/01/18/337/2956436/soal-ruu-perampasan-aset-ganjar-mahfud-tahu-caranya-agar-tak-mandekhttps://news.okezone.com/read/2024/01/18/337/2956436/soal-ruu-perampasan-aset-ganjar-mahfud-tahu-caranya-agar-tak-mandekKamis 18 Januari 2024 03:26 WIBRiana RizkiaGanjar - Mahfud (foto: dok MPI)https://img.okezone.com/content/2024/01/18/337/2956436/soal-ruu-perampasan-aset-ganjar-mahfud-tahu-caranya-agar-tak-mandek-KRfWwPb8UI.jpeg JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengakui bahwa di setiap pembentukan undang-undang (UU), akan terjadi lobi yang menyebabkan prosesnya menjadi mandek. Hal itu diungkap Ganjar setelah menghadiri program Penguatan Antikorupsi Berintegritas (Paku Integritas) untuk Capres-cawapres, yang diselenggarakan oleh KPK, Rabu (17/1/2024). "Kalau kita bicara perampasan aset maka itu RUU. RUU ada dua, satu dari eksekutif, dua dari legislatif. Di sana ada partai-partai. Setiap pembentukan (Undang-undang) pasti ada lobi," kata Ganjar. BACA JUGA: Ganjar Ungkap Rencana Cegah Korupsi: E-Budgeting, Batasi Transaksi Tunai    Namun, Ganjar menegaskan, ia bersama cawapresnya yakni Mahfud MD, mengetahui cara agar proses pembentukan tidak mandek, dan berhasil menjadi undang-undang. "Saya dan pak Mahfud pernah di badan legislasi, kita mengerti caranya," ucapnya. Kendati demikian, capres yang didukung Partai Perindo itu enggan menyalahkan pihak tertentu soal mandeknya proses RUU Perampasan Aset. "Kalau komitmennya ada, ya turun. Tidak bisa kan kita hanya ngelempar-lempar, itu salahmu, ini salah sini, kemudian tidak dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, didorong," katanya. BACA JUGA: Ganjar Minta Regulasi yang Punya Efek Jera Cegah Praktik Korupsi Mesti Didorong    JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengakui bahwa di setiap pembentukan undang-undang (UU), akan terjadi lobi yang menyebabkan prosesnya menjadi mandek. Hal itu diungkap Ganjar setelah menghadiri program Penguatan Antikorupsi Berintegritas (Paku Integritas) untuk Capres-cawapres, yang diselenggarakan oleh KPK, Rabu (17/1/2024). "Kalau kita bicara perampasan aset maka itu RUU. RUU ada dua, satu dari eksekutif, dua dari legislatif. Di sana ada partai-partai. Setiap pembentukan (Undang-undang) pasti ada lobi," kata Ganjar. BACA JUGA: Ganjar Ungkap Rencana Cegah Korupsi: E-Budgeting, Batasi Transaksi Tunai    Namun, Ganjar menegaskan, ia bersama cawapresnya yakni Mahfud MD, mengetahui cara agar proses pembentukan tidak mandek, dan berhasil menjadi undang-undang. "Saya dan pak Mahfud pernah di badan legislasi, kita mengerti caranya," ucapnya. Kendati demikian, capres yang didukung Partai Perindo itu enggan menyalahkan pihak tertentu soal mandeknya proses RUU Perampasan Aset. "Kalau komitmennya ada, ya turun. Tidak bisa kan kita hanya ngelempar-lempar, itu salahmu, ini salah sini, kemudian tidak dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, didorong," katanya. BACA JUGA: Ganjar Minta Regulasi yang Punya Efek Jera Cegah Praktik Korupsi Mesti Didorong