Sandra Moniaga, menegaskan bahwa Ganjar-Mahfud telah merumuskan sejumlah strategi untuk menjaga kepentingan masyarakat adat di Indonesia.https://news.okezone.com/read/2024/01/18/337/2956893/ganjar-mahfud-paslon-paling-komitmen-lindungi-masyarakat-adatidhttps://news.okezone.com/read/2024/01/18/337/2956893/ganjar-mahfud-paslon-paling-komitmen-lindungi-masyarakat-adathttps://news.okezone.com/read/2024/01/18/337/2956893/ganjar-mahfud-paslon-paling-komitmen-lindungi-masyarakat-adatKamis 18 Januari 2024 20:50 WIBArief Setyadi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Dok MPI)https://img.okezone.com/content/2024/01/18/337/2956893/ganjar-mahfud-paslon-paling-komitmen-lindungi-masyarakat-adat-JgfyeHgmjP.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8xNy8xLzE3NjI0MS81L3g4cmptbG0=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), Sandra Moniaga, menegaskan bahwa Ganjar-Mahfud telah merumuskan sejumlah strategi untuk menjaga kepentingan masyarakat adat di Indonesia. Upaya utama yang akan dilakukan pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga itu adalah dengan mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. "Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat juga jelas ada dalam visi dan misi Ganjar-Mahfud yang tercakup dalam misi percepatan reforma agraria dan tata ruang yang adil, demokratis, dan berkelanjutan dalam rangka tercapainya keadilan sosial," ucap Sandra kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/1/2024). BACA JUGA: Di Depan Ribuan Relawan, Ganjar Bakal Kampanye Terbuka di Bandung dan Sidoarjo Adapun RUU Masyarakat Adat telah diajukan masyarakat sipil sejak 2003. Saat ini, sudah melalui penyelarasan oleh Badan Legislasi DPR. Namun, nasib RUU tersebut masih belum jelas di tangan pimpinan DPR, dengan beberapa laporan yang menyebutkan bahwa pengesahannya terkendala oleh kepentingan investor. Ganjar-Mahfud juga telah menyiapkan berbagai program untuk menjaga hak dan kesejahteraan masyarakat adat. Program-program ini difokuskan pada pengakuan hak ulayat, hutan, tanah, dan sumber daya lain sebagai satu kesatuan ekosistem yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. "Kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat melalui penatausahaan hak ulayat, baik yang beraspek publik maupun yang beraspek privat (hak komunal). Selain itu, percepatan dan perluasan pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat dan tanah adat sebagai bagian dari wilayah adatnya," kata Sandra. BACA JUGA: MNC Group Undang Ketua TPN Jadi Pembicara MNC Forum LXXIV, Paparkan Ganjar-Mahfud Presiden Rakyat Sandra Moniaga juga membandingkan rekam jejak pasangan Ganjar-Mahfud dengan pasangan calon lainnya. Ia menegaskan bahwa pasangan tersebut memiliki rekam jejak yang lebih unggul dalam melindungi masyarakat adat, khususnya dalam menjamin kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat. "Masing-masing memiliki rekam jejak melakukan pemenuhan hak masyarkat adat atas hasil-hasil pembangunan sebelum menjadi pasangan calon capres-cawapres. Saya pikir paslon lain tidak setajam Ganjar-Mahfud dalam memerhatikan masyarakat adat," tuturnya. Merujuk data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) per 9 Agustus 2023, setidaknya ada sekitar 4,57 juta masyarakat adat di Indonesia. Dari jumlah tersebut dengan mayoritas berada di Kalimantan dan Sumatera. Kendati jumlahnya besar, masyarakat adat sering kali menghadapi tantangan seperti penindasan dan kehilangan hak atas tanah oleh pemerintah dan sektor swasta. BACA JUGA: Warga Madiun Curhat Bantuan Tak Tepat Sasaran, Ganjar: Makanya, Kita Buat KTP Sakti Ganjar Pranowo saat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlangsungan masyarakat adat di IKN dan wilayah lainnya. Itu akan ia wujudkan jika dirinya dan pasangannya berhasil memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mereka berjanji untuk tidak mengesampingkan masyarakat adat dan menyediakan pendidikan bagi generasi muda agar dapat berintegrasi dengan masyarakat umum. "Kita tengahkan, bukan kita pinggirkan. Artinya mereka tetap kita rangkul, kita berikan pendidikan kenapa anak- anak mereka agar nantinya bisa beradaptasi dengan masyarakat umum lainnya," ujar Ganjar kala itu.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8xNy8xLzE3NjI0MS81L3g4cmptbG0=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), Sandra Moniaga, menegaskan bahwa Ganjar-Mahfud telah merumuskan sejumlah strategi untuk menjaga kepentingan masyarakat adat di Indonesia. Upaya utama yang akan dilakukan pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga itu adalah dengan mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. "Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat juga jelas ada dalam visi dan misi Ganjar-Mahfud yang tercakup dalam misi percepatan reforma agraria dan tata ruang yang adil, demokratis, dan berkelanjutan dalam rangka tercapainya keadilan sosial," ucap Sandra kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/1/2024). BACA JUGA: Di Depan Ribuan Relawan, Ganjar Bakal Kampanye Terbuka di Bandung dan Sidoarjo Adapun RUU Masyarakat Adat telah diajukan masyarakat sipil sejak 2003. Saat ini, sudah melalui penyelarasan oleh Badan Legislasi DPR. Namun, nasib RUU tersebut masih belum jelas di tangan pimpinan DPR, dengan beberapa laporan yang menyebutkan bahwa pengesahannya terkendala oleh kepentingan investor. Ganjar-Mahfud juga telah menyiapkan berbagai program untuk menjaga hak dan kesejahteraan masyarakat adat. Program-program ini difokuskan pada pengakuan hak ulayat, hutan, tanah, dan sumber daya lain sebagai satu kesatuan ekosistem yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. "Kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat melalui penatausahaan hak ulayat, baik yang beraspek publik maupun yang beraspek privat (hak komunal). Selain itu, percepatan dan perluasan pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat dan tanah adat sebagai bagian dari wilayah adatnya," kata Sandra. BACA JUGA: MNC Group Undang Ketua TPN Jadi Pembicara MNC Forum LXXIV, Paparkan Ganjar-Mahfud Presiden Rakyat Sandra Moniaga juga membandingkan rekam jejak pasangan Ganjar-Mahfud dengan pasangan calon lainnya. Ia menegaskan bahwa pasangan tersebut memiliki rekam jejak yang lebih unggul dalam melindungi masyarakat adat, khususnya dalam menjamin kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat. "Masing-masing memiliki rekam jejak melakukan pemenuhan hak masyarkat adat atas hasil-hasil pembangunan sebelum menjadi pasangan calon capres-cawapres. Saya pikir paslon lain tidak setajam Ganjar-Mahfud dalam memerhatikan masyarakat adat," tuturnya. Merujuk data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) per 9 Agustus 2023, setidaknya ada sekitar 4,57 juta masyarakat adat di Indonesia. Dari jumlah tersebut dengan mayoritas berada di Kalimantan dan Sumatera. Kendati jumlahnya besar, masyarakat adat sering kali menghadapi tantangan seperti penindasan dan kehilangan hak atas tanah oleh pemerintah dan sektor swasta. BACA JUGA: Warga Madiun Curhat Bantuan Tak Tepat Sasaran, Ganjar: Makanya, Kita Buat KTP Sakti Ganjar Pranowo saat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlangsungan masyarakat adat di IKN dan wilayah lainnya. Itu akan ia wujudkan jika dirinya dan pasangannya berhasil memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mereka berjanji untuk tidak mengesampingkan masyarakat adat dan menyediakan pendidikan bagi generasi muda agar dapat berintegrasi dengan masyarakat umum. "Kita tengahkan, bukan kita pinggirkan. Artinya mereka tetap kita rangkul, kita berikan pendidikan kenapa anak- anak mereka agar nantinya bisa beradaptasi dengan masyarakat umum lainnya," ujar Ganjar kala itu.