Sebelumnya, Jokowi menyebut Presiden hingga Menteri boleh memihak dan berkampanye karena mempunyai hak demokrasi.https://news.okezone.com/read/2024/01/24/337/2959866/jimly-asshiddiqie-minta-jokowi-tak-turun-kampanye-banyak-mudharatidhttps://news.okezone.com/read/2024/01/24/337/2959866/jimly-asshiddiqie-minta-jokowi-tak-turun-kampanye-banyak-mudharathttps://news.okezone.com/read/2024/01/24/337/2959866/jimly-asshiddiqie-minta-jokowi-tak-turun-kampanye-banyak-mudharatRabu 24 Januari 2024 16:30 WIBJonathan SimanjuntakPresiden Jokowi/Biro Setpreshttps://img.okezone.com/content/2024/01/24/337/2959866/jimly-asshiddiqie-minta-jokowi-tak-turun-kampanye-banyak-mudharat-Q035vLxRbe.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yNC8xLzE3NjQ4MS81L3g4cnFtcnM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak turun langsung berkampanye dan memihak pasangan calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi menyebut Presiden hingga Menteri boleh memihak dan berkampanye karena mempunyai hak demokrasi. BACA JUGA: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Mahfud MD: Ya Enggak Apa-Apa Jimly mengakui bahwa tidak ada aturan yang akan dilanggar. Namun menurutnya preferensi politik Jokowi bisa membawa keadaan lebih panas dan mudharat yang lebih banyak. "Maka, meskipun tidak ada aturan hukum yang dilanggar, akan lebih baik dan bijaksana jika tidak dilakukan. Untuk Indonesia kini mudaratnya pasti lebih banyak dan makin memperpanas keadaan dengan sikap pro-kontra yang tidak terkendali," kata Jimly saat dimintai tanggapan, Rabu (24/1/2024). BACA JUGA: Respons Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024, KIP: Cuti Musti Tertulis dan Diinformasikan Terbuka Jimly menyebut bahwa budaya politik di Indonesia lah salah satu alasan mengapa Jokowi disarankan untuk tidak terjun langsung berkampanye. Menurutnya budaya politik di Indonesia masih feodal serta institusi politiknya juga belum kuat. "Seperti Presiden Obama kampanye terbuka untuk capres Hillary di AS tidak dilarang karena budaya politiknya tidak feodal lagi dan institusi demokrasinya sudah kuat dan profesional. Dan nyatanya rakyat yang berdaulat tentukan pemenangnya adalah Donald Trump," jelas dia. "Tapi kalau di Indonesia sebaliknya, budaya politik masih feodal dan institusi politiknya belum kuat," sambungnya. Oleh karena itu, dia menyarankan kembali agar Jokowi mempertimbangkan aspek emosional di tengah waktu yang mendekati Pemilu. "Jadi saya sarankan Presiden Jokowi tidak usah dan tidak perlu ikut kampanye secara resmi dan terbuka," tutupnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yNC8xLzE3NjQ4MS81L3g4cnFtcnM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak turun langsung berkampanye dan memihak pasangan calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi menyebut Presiden hingga Menteri boleh memihak dan berkampanye karena mempunyai hak demokrasi. BACA JUGA: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Mahfud MD: Ya Enggak Apa-Apa Jimly mengakui bahwa tidak ada aturan yang akan dilanggar. Namun menurutnya preferensi politik Jokowi bisa membawa keadaan lebih panas dan mudharat yang lebih banyak. "Maka, meskipun tidak ada aturan hukum yang dilanggar, akan lebih baik dan bijaksana jika tidak dilakukan. Untuk Indonesia kini mudaratnya pasti lebih banyak dan makin memperpanas keadaan dengan sikap pro-kontra yang tidak terkendali," kata Jimly saat dimintai tanggapan, Rabu (24/1/2024). BACA JUGA: Respons Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024, KIP: Cuti Musti Tertulis dan Diinformasikan Terbuka Jimly menyebut bahwa budaya politik di Indonesia lah salah satu alasan mengapa Jokowi disarankan untuk tidak terjun langsung berkampanye. Menurutnya budaya politik di Indonesia masih feodal serta institusi politiknya juga belum kuat. "Seperti Presiden Obama kampanye terbuka untuk capres Hillary di AS tidak dilarang karena budaya politiknya tidak feodal lagi dan institusi demokrasinya sudah kuat dan profesional. Dan nyatanya rakyat yang berdaulat tentukan pemenangnya adalah Donald Trump," jelas dia. "Tapi kalau di Indonesia sebaliknya, budaya politik masih feodal dan institusi politiknya belum kuat," sambungnya. Oleh karena itu, dia menyarankan kembali agar Jokowi mempertimbangkan aspek emosional di tengah waktu yang mendekati Pemilu. "Jadi saya sarankan Presiden Jokowi tidak usah dan tidak perlu ikut kampanye secara resmi dan terbuka," tutupnya.