<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Megawati Penuh Ketenangan Mendengar Jokowi Katakan Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024</title><description>Hal itu disampaikan Sekertaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto.</description><link>https://news.okezone.com/read/2024/01/26/337/2960234/megawati-penuh-ketenangan-mendengar-jokowi-katakan-presiden-boleh-memihak-di-pilpres-2024</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2024/01/26/337/2960234/megawati-penuh-ketenangan-mendengar-jokowi-katakan-presiden-boleh-memihak-di-pilpres-2024"/><item><title>Megawati Penuh Ketenangan Mendengar Jokowi Katakan Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024</title><link>https://news.okezone.com/read/2024/01/26/337/2960234/megawati-penuh-ketenangan-mendengar-jokowi-katakan-presiden-boleh-memihak-di-pilpres-2024</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2024/01/26/337/2960234/megawati-penuh-ketenangan-mendengar-jokowi-katakan-presiden-boleh-memihak-di-pilpres-2024</guid><pubDate>Jum'at 26 Januari 2024 05:00 WIB</pubDate><dc:creator>Fakhrizal Fakhri </dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2024/01/25/337/2960234/megawati-penuh-ketenangan-mendengar-jokowi-katakan-presiden-boleh-memihak-di-pilpres-2024-i7Y0ozRvTL.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Jokowi dan Megawati Soekarnoputri (Foto: BPMI)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2024/01/25/337/2960234/megawati-penuh-ketenangan-mendengar-jokowi-katakan-presiden-boleh-memihak-di-pilpres-2024-i7Y0ozRvTL.jpg</image><title>Jokowi dan Megawati Soekarnoputri (Foto: BPMI)</title></images><description>&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yNC8xLzE3NjQ4Mi81L3g4cnFuMGk=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
JAKARTA - Presiden kelima yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri penuh ketenangan mendengar pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara.
Hal itu disampaikan Sekertaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto. Kata dia, Megawati merespons dengan penuh ketenangan, yang justru memfokuskan agar TPN Ganjar-Mahfud agar tetap turun ke bawah menengok rakyat.

BACA JUGA:
Jokowi Terima Kunjungan Presiden Tanzania di Istana Bogor

&quot;Ibu Mega ini berkontemplasi mendengarkan suara rakyat dan memberikan direction kepada seluruh tim pemenangan Ganjar-Mahfud,&quot; kata Hasto, Rabu (24/1/2024) malam.
&quot;Juga kepada anak-anak beliau mulai dari anak ranting, DPC, DPD, dan DPW simpatisan dan kader PDIP untuk pd koridor kerakyatan bergerak turun ke bawah. Suara itu dr rakyat, bukan dari elite,&quot; tambahnya.

BACA JUGA:
 Istana: Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak Banyak Disalahartikan

Sebelumnya, pada Rabu Pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik.Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.

&quot;Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh,&quot; kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kepala Negara mengatakan bahwa meskipun Kepala Negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.

&quot;Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh boleh. Menteri juga boleh,&quot; kata Jokowi.

</description><content:encoded>&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yNC8xLzE3NjQ4Mi81L3g4cnFuMGk=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
JAKARTA - Presiden kelima yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri penuh ketenangan mendengar pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara.
Hal itu disampaikan Sekertaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto. Kata dia, Megawati merespons dengan penuh ketenangan, yang justru memfokuskan agar TPN Ganjar-Mahfud agar tetap turun ke bawah menengok rakyat.

BACA JUGA:
Jokowi Terima Kunjungan Presiden Tanzania di Istana Bogor

&quot;Ibu Mega ini berkontemplasi mendengarkan suara rakyat dan memberikan direction kepada seluruh tim pemenangan Ganjar-Mahfud,&quot; kata Hasto, Rabu (24/1/2024) malam.
&quot;Juga kepada anak-anak beliau mulai dari anak ranting, DPC, DPD, dan DPW simpatisan dan kader PDIP untuk pd koridor kerakyatan bergerak turun ke bawah. Suara itu dr rakyat, bukan dari elite,&quot; tambahnya.

BACA JUGA:
 Istana: Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak Banyak Disalahartikan

Sebelumnya, pada Rabu Pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik.Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.

&quot;Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh,&quot; kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kepala Negara mengatakan bahwa meskipun Kepala Negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.

&quot;Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh boleh. Menteri juga boleh,&quot; kata Jokowi.

</content:encoded></item></channel></rss>
