Partai politik, ormas hingga pondok pesantren juga menerapkan politik dinasti.https://news.okezone.com/read/2024/01/26/337/2960808/jimly-asshiddiqie-indonesia-bentuknya-republik-perilaku-politiknya-seperti-kerajaanidhttps://news.okezone.com/read/2024/01/26/337/2960808/jimly-asshiddiqie-indonesia-bentuknya-republik-perilaku-politiknya-seperti-kerajaanhttps://news.okezone.com/read/2024/01/26/337/2960808/jimly-asshiddiqie-indonesia-bentuknya-republik-perilaku-politiknya-seperti-kerajaanJum'at 26 Januari 2024 12:14 WIBRiana RizkiaJimly Asshiddiqie (Foto: Okezone.com/Heru)https://img.okezone.com/content/2024/01/26/337/2960808/jimly-asshiddiqie-indonesia-bentuknya-republik-perilaku-politiknya-seperti-kerajaan-WnKR3z9b5T.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yNC8xLzE3NjQ4MS81L3g4cnFtcnM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai bahwa perilaku politik masyarakat Indonesia belum menggambarkan struktur pemerintahan republik. Justru masih terlihat monarki atau seperti kerajaan. "Sampai sekarang kalau kita evaluasi, apakah perilaku politik masyarakat Indonesia ini sudah republikanisme atau masih monarki? Masih feodal? Jawabnya menurut saya yang nomor dua itu, bentuknya republik, kelakuannya kerajaan," kata Jimly dalam kuliah kebangsaan yang disiarkan langsung melalui YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (26/1/2024). Jimly menegaskan, dirinya bukan menyalahkan pihak tertentu, namun hal tersebut merupakan fakta yang jelas tergambar di lapangan. Bahkan, menurut Jimly, hampir seluruh partai politik di Indonesia berbentuk dinasti. "Ya kan? Ini soal realitas, ini bukan salah benar tapi soal kenyataanya kayak begitu. Coba liat partai politik, ada gak parpol yang tidak dinasti? Semuanya," katanya.  BACA JUGA: Muncul Gerakan Unfollow Akun Jokowi, Netizen Kecewa Presiden Memihak di Pilpres 2024 "Cuma kalau udah menjelang pemilu ini saling tunjuk tunjuk, you dinasti tapi tangan yang paling banyak ke dia, dia juga dinasti sebetulnya," sambungnya. Menurutnya, hal itu terjadi karena cara berpikir yang salah mengenai makna demokrasi, sehingga merusak struktur organisasi bernegara, termasuk organisasi politik. "Sampai ormas pun begitu, lebih gawat lagi kalau ponpes, itu kan kerajaan juga itu. Jadi kultur berorganisasi kita ini masih kerajaan," ucapnya. Jimly menjelaskan, untuk membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang, kebiasaan-kebiasaan yang salah itu harus diperbaiki. Bentuk-bentuk kerajaan juga harus dihilangkan.  BACA JUGA: Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak di Pilpres Merusak Demokrasi "Kalau kita mau membangun peradaban bangsa untuk jangka panjang, mau ga mau kita harus melakukan modernisasi budaya politik dan modernisasi pelembagaan politik," katanya. "institusi bernegara berbangsa itu harus inklusif dan modern, dia tidak boleh mengikuti kebiasaan lama, kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa," sambungnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yNC8xLzE3NjQ4MS81L3g4cnFtcnM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai bahwa perilaku politik masyarakat Indonesia belum menggambarkan struktur pemerintahan republik. Justru masih terlihat monarki atau seperti kerajaan. "Sampai sekarang kalau kita evaluasi, apakah perilaku politik masyarakat Indonesia ini sudah republikanisme atau masih monarki? Masih feodal? Jawabnya menurut saya yang nomor dua itu, bentuknya republik, kelakuannya kerajaan," kata Jimly dalam kuliah kebangsaan yang disiarkan langsung melalui YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (26/1/2024). Jimly menegaskan, dirinya bukan menyalahkan pihak tertentu, namun hal tersebut merupakan fakta yang jelas tergambar di lapangan. Bahkan, menurut Jimly, hampir seluruh partai politik di Indonesia berbentuk dinasti. "Ya kan? Ini soal realitas, ini bukan salah benar tapi soal kenyataanya kayak begitu. Coba liat partai politik, ada gak parpol yang tidak dinasti? Semuanya," katanya.  BACA JUGA: Muncul Gerakan Unfollow Akun Jokowi, Netizen Kecewa Presiden Memihak di Pilpres 2024 "Cuma kalau udah menjelang pemilu ini saling tunjuk tunjuk, you dinasti tapi tangan yang paling banyak ke dia, dia juga dinasti sebetulnya," sambungnya. Menurutnya, hal itu terjadi karena cara berpikir yang salah mengenai makna demokrasi, sehingga merusak struktur organisasi bernegara, termasuk organisasi politik. "Sampai ormas pun begitu, lebih gawat lagi kalau ponpes, itu kan kerajaan juga itu. Jadi kultur berorganisasi kita ini masih kerajaan," ucapnya. Jimly menjelaskan, untuk membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang, kebiasaan-kebiasaan yang salah itu harus diperbaiki. Bentuk-bentuk kerajaan juga harus dihilangkan.  BACA JUGA: Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak di Pilpres Merusak Demokrasi "Kalau kita mau membangun peradaban bangsa untuk jangka panjang, mau ga mau kita harus melakukan modernisasi budaya politik dan modernisasi pelembagaan politik," katanya. "institusi bernegara berbangsa itu harus inklusif dan modern, dia tidak boleh mengikuti kebiasaan lama, kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa," sambungnya.