Bawaslu diminta lebih tegas dan profesional untuk mengantisipasi adanya kecurangan pada Pilpres 2024.https://news.okezone.com/read/2024/01/31/337/2963612/bawaslu-diminta-profesional-antisipasi-kecurangan-pada-pilpres-2024idhttps://news.okezone.com/read/2024/01/31/337/2963612/bawaslu-diminta-profesional-antisipasi-kecurangan-pada-pilpres-2024https://news.okezone.com/read/2024/01/31/337/2963612/bawaslu-diminta-profesional-antisipasi-kecurangan-pada-pilpres-2024Rabu 31 Januari 2024 21:15 WIBArie Dwi SatrioBawaslu diminta profesional hadapi kecurangan Pilpres 2024 (Foto : Istimewa)https://img.okezone.com/content/2024/01/31/337/2963612/bawaslu-diminta-profesional-antisipasi-kecurangan-pada-pilpres-2024-a7I70EVF7f.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yNS8xLzE3NjUzMi81L3g4cnM0Z2s=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta lebih tegas dan profesional untuk mengantisipasi adanya kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, beberapa waktu belakangan ini muncul isu dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Demikian disampaikan Komite Pemilu Jurdil (KPJ) yang diinisiasi Alumni SMA Jaringan Bersama Indonesia (ASJBI) di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (31/1/2024). BACA JUGA: Debat Kelima Pilpres Kembali Digelar di JCC 4 Februari 2024 Sejumlah pihak yang tergabung dalam kelompok ini antara lain Bob Randilawe, Lukas Luwarso, dan Sirra Prayuna. Penasihat KPJ, Sirra Prayuna menilai pemilu yang jujur dan adil adalah prasyarat tegaknya demokrasi. Di mana, Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi. Namun, sambungnya proses pemilu-pilpres 2024 justru terlihat semakin tidak demokratis. "Sejumlah kasus kecurangan dan intimidasi mewarnai proses pelaksanaannya. Dari pencabutan baliho, tekanan dan kekerasan terhadap relawan, pengiriman surat suara, termasuk fenomena ketidak netralan aparat negara dan presiden," kata Sirra melalui keterangan resminya. BACA JUGA: Bawaslu Resmi Terima Laporan Jarnas Gamki Gama Buntut Pose 2 Jari di Mobil Kepresidenan Sementara itu, Anggota KPJ, Bob Randilawe meminta agar Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya secara jujur dan adil, berintegritas dan transparan. "Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu wajib bersikap lugas, tegas, dan tanpa kompromi untuk mengawasi fenomena keberpihakan Presiden serta penyelenggara negara lainnya terhadap salah satu paslon capres/cawapres," ujarnya.Menurut Bob, pemilu adalah tonggak penting untuk konsolidasi demokrasi Indonesia menuju negara demokratis yang diakui dan dihormati dunia internasional. Hak pilih warga harus dihormati dan dijunjung tinggi, serta ada kepastian proses pemilu, termasuk pada tahapan penghitungan suara berlangsung dengan transparan serta bebas dari praktik curang. "Perlu ada jaminan setiap suara pemilih dilindungi dan dihitung dengan benar," ucap dia.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yNS8xLzE3NjUzMi81L3g4cnM0Z2s=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta lebih tegas dan profesional untuk mengantisipasi adanya kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, beberapa waktu belakangan ini muncul isu dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Demikian disampaikan Komite Pemilu Jurdil (KPJ) yang diinisiasi Alumni SMA Jaringan Bersama Indonesia (ASJBI) di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (31/1/2024). BACA JUGA: Debat Kelima Pilpres Kembali Digelar di JCC 4 Februari 2024 Sejumlah pihak yang tergabung dalam kelompok ini antara lain Bob Randilawe, Lukas Luwarso, dan Sirra Prayuna. Penasihat KPJ, Sirra Prayuna menilai pemilu yang jujur dan adil adalah prasyarat tegaknya demokrasi. Di mana, Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi. Namun, sambungnya proses pemilu-pilpres 2024 justru terlihat semakin tidak demokratis. "Sejumlah kasus kecurangan dan intimidasi mewarnai proses pelaksanaannya. Dari pencabutan baliho, tekanan dan kekerasan terhadap relawan, pengiriman surat suara, termasuk fenomena ketidak netralan aparat negara dan presiden," kata Sirra melalui keterangan resminya. BACA JUGA: Bawaslu Resmi Terima Laporan Jarnas Gamki Gama Buntut Pose 2 Jari di Mobil Kepresidenan Sementara itu, Anggota KPJ, Bob Randilawe meminta agar Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya secara jujur dan adil, berintegritas dan transparan. "Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu wajib bersikap lugas, tegas, dan tanpa kompromi untuk mengawasi fenomena keberpihakan Presiden serta penyelenggara negara lainnya terhadap salah satu paslon capres/cawapres," ujarnya.Menurut Bob, pemilu adalah tonggak penting untuk konsolidasi demokrasi Indonesia menuju negara demokratis yang diakui dan dihormati dunia internasional. Hak pilih warga harus dihormati dan dijunjung tinggi, serta ada kepastian proses pemilu, termasuk pada tahapan penghitungan suara berlangsung dengan transparan serta bebas dari praktik curang. "Perlu ada jaminan setiap suara pemilih dilindungi dan dihitung dengan benar," ucap dia.