Menurut Usman Hamid langkah mundur dari jabatan publik perlu diikuti oleh menteri yang ikut terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024.https://news.okezone.com/read/2024/02/01/337/2964052/mahfud-mundur-dari-kabinet-usman-hamid-harusnya-diikuti-menteri-lain-yang-ikut-pemiluidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/01/337/2964052/mahfud-mundur-dari-kabinet-usman-hamid-harusnya-diikuti-menteri-lain-yang-ikut-pemiluhttps://news.okezone.com/read/2024/02/01/337/2964052/mahfud-mundur-dari-kabinet-usman-hamid-harusnya-diikuti-menteri-lain-yang-ikut-pemiluKamis 01 Februari 2024 16:55 WIBAchmad Al FiqriMahfud MD (Foto: Riana Rizkia)https://img.okezone.com/content/2024/02/01/337/2964052/mahfud-mundur-dari-kabinet-usman-hamid-harusnya-diikuti-menteri-lain-yang-ikut-pemilu-f2Brtq6xyu.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8zMS8xLzE3Njc0OS81L3g4cnk2Mm4=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menilai, keputusan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sangat patut dihormati. Bahkan, menurut Usman Hamid langkah mundur dari jabatan publik perlu diikuti oleh menteri yang ikut terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024. Bila tidak, ia merasa, potensi penyalahgunaan sumber daya negara sangat mungkin terjadi. “Karena itu, seharusnya tindakan mundur ini dilakukan menteri lain yang mau terlibat dalam kontestasi Pemilu atau terlibat dalam kampanye politik praktis Pemilu,” kata Usman dalam keterangannya, Kamis (1/2/2024). BACA JUGA: 134 Ribu Relawan Ganjar-Mahfud Bakal Hadiri Kampanye Akbar dan Konser Metal di GBK Tak hanya itu, Usman juga menilai, para kontestan Pilpres 2024 dan pejabat negara yang menjadi juru kampanye harus cuti atau mundur. Tujuannya, untuk memastikan kepentingan publik, negara, dan kementerian tidak campur aduk dengan kepentingan politik. Keputusan Mahfud mundur terjadi di tengah krisis etika dari penyelenggara negara terutama eksekutif dan legislatif. Di bidang legislatif, ujarnya, dia tidak melihat ada lagi pengawasan pada jalannya pemerintahan, dan ada praktik di level eksekutif yang menyimpang dari etika. BACA JUGA: Mundur Sebagai Menko Polhukam, Mahfud Tak Ingin Ganggu Jalannya Pemerintahan Salah satu contohnya, lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga yang menyimpang dari etika saat memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Cawapres Prabowo dalam Pilpres 2024. Mahfud MD yang merupakan Cawapres dari Capres Ganjar Pranowo diketahui segera menyampaikan surat mundur sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun pengunduran dirinya diungkapkan saat mengunjungi Pura Ulun Danu di kawasan Danau Tirta Gangga, Desa Swastika Buana, Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pada Rabu, 31 Januari 2024.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8zMS8xLzE3Njc0OS81L3g4cnk2Mm4=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menilai, keputusan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sangat patut dihormati. Bahkan, menurut Usman Hamid langkah mundur dari jabatan publik perlu diikuti oleh menteri yang ikut terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024. Bila tidak, ia merasa, potensi penyalahgunaan sumber daya negara sangat mungkin terjadi. “Karena itu, seharusnya tindakan mundur ini dilakukan menteri lain yang mau terlibat dalam kontestasi Pemilu atau terlibat dalam kampanye politik praktis Pemilu,” kata Usman dalam keterangannya, Kamis (1/2/2024). BACA JUGA: 134 Ribu Relawan Ganjar-Mahfud Bakal Hadiri Kampanye Akbar dan Konser Metal di GBK Tak hanya itu, Usman juga menilai, para kontestan Pilpres 2024 dan pejabat negara yang menjadi juru kampanye harus cuti atau mundur. Tujuannya, untuk memastikan kepentingan publik, negara, dan kementerian tidak campur aduk dengan kepentingan politik. Keputusan Mahfud mundur terjadi di tengah krisis etika dari penyelenggara negara terutama eksekutif dan legislatif. Di bidang legislatif, ujarnya, dia tidak melihat ada lagi pengawasan pada jalannya pemerintahan, dan ada praktik di level eksekutif yang menyimpang dari etika. BACA JUGA: Mundur Sebagai Menko Polhukam, Mahfud Tak Ingin Ganggu Jalannya Pemerintahan Salah satu contohnya, lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga yang menyimpang dari etika saat memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Cawapres Prabowo dalam Pilpres 2024. Mahfud MD yang merupakan Cawapres dari Capres Ganjar Pranowo diketahui segera menyampaikan surat mundur sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun pengunduran dirinya diungkapkan saat mengunjungi Pura Ulun Danu di kawasan Danau Tirta Gangga, Desa Swastika Buana, Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pada Rabu, 31 Januari 2024.