Berkas kasus Firli Bahuri dikembalikan untuk kali kedua oleh Kejati ke Polda Metro Jaya karena dianggap belum lengkap.https://news.okezone.com/read/2024/02/04/337/2965144/berkas-kasusnya-dikembalikan-kejati-polda-metro-bakal-periksa-lagi-firli-bahuriidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/04/337/2965144/berkas-kasusnya-dikembalikan-kejati-polda-metro-bakal-periksa-lagi-firli-bahurihttps://news.okezone.com/read/2024/02/04/337/2965144/berkas-kasusnya-dikembalikan-kejati-polda-metro-bakal-periksa-lagi-firli-bahuriMinggu 04 Februari 2024 04:51 WIBIrfan Ma'rufMantan Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: MPI/Riyan Rizki)https://img.okezone.com/content/2024/02/04/337/2965144/berkas-kasusnya-dikembalikan-kejati-polda-metro-bakal-periksa-lagi-firli-bahuri-bOPXyUSf4Q.jpg JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya bakal kembali memeriksa mantan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pemeriksaan itu tindaklanjuti atas berkas perkara Firli yang sudah dua kali dikembalikan Kejati DKI Jakarta karena belum lengkap. "Termasuk akan dimintai keterangan tambahan terhadap tersangka FB," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Sabtu (3/2//2024). Selain Firli Bahuri, penyidik juga bakal memeriksaa kembali beberapa saksi lainnya. Namun, tak dirinci siapa saja saksi tersebut. "Ada beberapa saksi yang akan diperiksa kembali untuk pendalaman," ungkapnya.  BACA JUGA: Kejati Kembalikan Lagi Berkas Perkara Firli Bahuri ke Polda Metro Kendati demikian, mengenai waktu pemeriksaan terhadap Firli Bahuri dan saksi lainnya, Ade menyebut belum bisa memastikan. Penyidik yang nantinya akan menjadwalkannya. "Sesegera mungkin akan dilengkapi penyidik dan dikirimkan kembali ke JPU Kejati DKI Jakarta," kata Ade. Sebelumnya diberitakan, Kejati DKI Jakarta mengembalikan lagi untuk kali kedua berkas perkara Firli Bahuri ke Polda Metro Jaya karena belum lengkap.   Firli Bahuri ngobrol bersama Syahrul Yasin Limpo "Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengembalikan hasil penyidikan Berkas Perkara atas nama tersangka Firli Bahuri," ujar Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Syahron Hasibuan.  BACA JUGA: Gelar Sidang Praperadilan Firli Bahuri, PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan       Berkas perkara itu dikembalikan pasa Jumat, 2 Februari. Jaksa peneliti menilai masih ada kekurangan baik formil maupun materiil sesuai dengan Pasal 110 dan Pasal 138 (1) KUHAP. Sedianya, penyidik Polda Metro Jaya pertama kali melimpahkan berkas perkara Firli Bahuri pada 15 Desember. Namun, dari proses pemeriksaan, jaksa menilai masih ada kekurangan dan mengembalikannya pad 28 Desember. Menindaklanjuti hal itu, penyidik mulai melengkapinya. Setelah dirasa cukup, berkas perkara itu kembali dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 24 Januari.Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan Rabu, 22 November Beberapa alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka yakni, dokumen penukaran valas senilai Rp7,4 miliar. Ada juga hasil ekstraksi 21 ponsel. Namun, Firli Bahuri hingga saat ini belum dilakukan penahanan. Meski, sudah berstatus tersangka. Dalam kasus ini, Firli Bahuri dijerat dengan Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya bakal kembali memeriksa mantan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pemeriksaan itu tindaklanjuti atas berkas perkara Firli yang sudah dua kali dikembalikan Kejati DKI Jakarta karena belum lengkap. "Termasuk akan dimintai keterangan tambahan terhadap tersangka FB," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Sabtu (3/2//2024). Selain Firli Bahuri, penyidik juga bakal memeriksaa kembali beberapa saksi lainnya. Namun, tak dirinci siapa saja saksi tersebut. "Ada beberapa saksi yang akan diperiksa kembali untuk pendalaman," ungkapnya.  BACA JUGA: Kejati Kembalikan Lagi Berkas Perkara Firli Bahuri ke Polda Metro Kendati demikian, mengenai waktu pemeriksaan terhadap Firli Bahuri dan saksi lainnya, Ade menyebut belum bisa memastikan. Penyidik yang nantinya akan menjadwalkannya. "Sesegera mungkin akan dilengkapi penyidik dan dikirimkan kembali ke JPU Kejati DKI Jakarta," kata Ade. Sebelumnya diberitakan, Kejati DKI Jakarta mengembalikan lagi untuk kali kedua berkas perkara Firli Bahuri ke Polda Metro Jaya karena belum lengkap.   Firli Bahuri ngobrol bersama Syahrul Yasin Limpo "Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengembalikan hasil penyidikan Berkas Perkara atas nama tersangka Firli Bahuri," ujar Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Syahron Hasibuan.  BACA JUGA: Gelar Sidang Praperadilan Firli Bahuri, PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan       Berkas perkara itu dikembalikan pasa Jumat, 2 Februari. Jaksa peneliti menilai masih ada kekurangan baik formil maupun materiil sesuai dengan Pasal 110 dan Pasal 138 (1) KUHAP. Sedianya, penyidik Polda Metro Jaya pertama kali melimpahkan berkas perkara Firli Bahuri pada 15 Desember. Namun, dari proses pemeriksaan, jaksa menilai masih ada kekurangan dan mengembalikannya pad 28 Desember. Menindaklanjuti hal itu, penyidik mulai melengkapinya. Setelah dirasa cukup, berkas perkara itu kembali dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 24 Januari.Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan Rabu, 22 November Beberapa alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka yakni, dokumen penukaran valas senilai Rp7,4 miliar. Ada juga hasil ekstraksi 21 ponsel. Namun, Firli Bahuri hingga saat ini belum dilakukan penahanan. Meski, sudah berstatus tersangka. Dalam kasus ini, Firli Bahuri dijerat dengan Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.