Saat Orde Baru misalnya, ketika rakyat berbeda pendapat atau melawan negara ancamannya penjara.https://news.okezone.com/read/2024/02/04/337/2965182/wawancara-ekslusif-ganjar-ungkap-ada-ancaman-baru-era-demokrasi-saat-beda-pendapat-dan-pilihanidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/04/337/2965182/wawancara-ekslusif-ganjar-ungkap-ada-ancaman-baru-era-demokrasi-saat-beda-pendapat-dan-pilihanhttps://news.okezone.com/read/2024/02/04/337/2965182/wawancara-ekslusif-ganjar-ungkap-ada-ancaman-baru-era-demokrasi-saat-beda-pendapat-dan-pilihanMinggu 04 Februari 2024 07:42 WIBAvirista MidaadaGanjar saat wawancar ekslusif. (Foto: iNews)https://img.okezone.com/content/2024/02/04/337/2965182/wawancara-ekslusif-ganjar-ungkap-ada-ancaman-baru-era-demokrasi-saat-beda-pendapat-dan-pilihan-H3qtEE5Q3B.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wNC8xLzE3Njg3MS81L3g4czN3b2s=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> PONTIANAK - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyebut, ada model-model ancaman baru di era reformasi yang berbeda dengan Orde Baru. Saat Orde Baru misalnya, ketika rakyat berbeda pendapat atau melawan negara ancamannya penjara. Tapi kata Ganjar, yang terjadi saat ini berbeda dengan ketika masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Justru ketika berbeda pendapat negara atau mendukung calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres), yang berbeda dengan penguasa, maka ancamannya diseret ke ranah hukum dengan dicari-cari kesalahannya.  BACA JUGA: Alam Ganjar Berharap Ayahnya Selalu Menjaga Amanah dan Tak Berubah Sikap "Dulu era Orde Baru itu kalau mengancam subversi, kamu melawan negara, kamu melawan Pemerintah dipenjara, telepon melarang, mengancam, kalau sekarang ancamannya korupsi, dicari persoalannya, ada enggak ada," kata Ganjar Pranowo, saat wawancara ekslusif di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (3/2/2024). Ganjar mengaku, ia mendapatkan informasi dan keluh kesah beberapa pejabat di daerah mulai tingkat kepala daerah, hingga kepala desa yang mengaku diintervensi dengan gaya-gaya baru era demokrasi. Maka mereka kemudian melaporkan ke dirinya, sehingga ia pun meminta para aparat penegak hukum semuanya di Indonesia, untuk bersikap netral. BACA JUGA: Miliki Integritas dan Pengalaman Mumpuni Jadi Alasan Alumni UI Dukung Ganjar-Mahfud  "Teman-teman saya pada ketakutan lapor ke saya, kades sudah ada, Bupati wali kota sudah ada (melapor), hentikanlah, saya sampai saat ini meyakini, TNI Polri sanggup, karena mereka orang-orang merah putih, ASN (Aparatur Sipil Negara) sanggup (netral)," ujar dia kembali. Menurutnya, kasus-kasus seperti itu kian masif ketika Presiden memberikan statemen presiden boleh memihak dan berkampanye ke salah satu pasangan calon, sesuai hak politik perorangan. Tapi sayangnya pada perjalanannya kata Ganjar, hal itu justru membuat jalannya pemerintahan dan roda demokrasi kian amburadul. "Makanya dulu diperintahkan ASN, TNI, Polri harus netral, gubernur bupati harus netral itu perintah bapak presiden, bahwa hari ini berubah maka kekacauan mulai terjadi. Kembalikan pada prinsip awal cabut statemen itu!," tegas Ganjar kembali. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wNC8xLzE3Njg3MS81L3g4czN3b2s=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> PONTIANAK - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyebut, ada model-model ancaman baru di era reformasi yang berbeda dengan Orde Baru. Saat Orde Baru misalnya, ketika rakyat berbeda pendapat atau melawan negara ancamannya penjara. Tapi kata Ganjar, yang terjadi saat ini berbeda dengan ketika masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Justru ketika berbeda pendapat negara atau mendukung calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres), yang berbeda dengan penguasa, maka ancamannya diseret ke ranah hukum dengan dicari-cari kesalahannya.  BACA JUGA: Alam Ganjar Berharap Ayahnya Selalu Menjaga Amanah dan Tak Berubah Sikap "Dulu era Orde Baru itu kalau mengancam subversi, kamu melawan negara, kamu melawan Pemerintah dipenjara, telepon melarang, mengancam, kalau sekarang ancamannya korupsi, dicari persoalannya, ada enggak ada," kata Ganjar Pranowo, saat wawancara ekslusif di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (3/2/2024). Ganjar mengaku, ia mendapatkan informasi dan keluh kesah beberapa pejabat di daerah mulai tingkat kepala daerah, hingga kepala desa yang mengaku diintervensi dengan gaya-gaya baru era demokrasi. Maka mereka kemudian melaporkan ke dirinya, sehingga ia pun meminta para aparat penegak hukum semuanya di Indonesia, untuk bersikap netral. BACA JUGA: Miliki Integritas dan Pengalaman Mumpuni Jadi Alasan Alumni UI Dukung Ganjar-Mahfud  "Teman-teman saya pada ketakutan lapor ke saya, kades sudah ada, Bupati wali kota sudah ada (melapor), hentikanlah, saya sampai saat ini meyakini, TNI Polri sanggup, karena mereka orang-orang merah putih, ASN (Aparatur Sipil Negara) sanggup (netral)," ujar dia kembali. Menurutnya, kasus-kasus seperti itu kian masif ketika Presiden memberikan statemen presiden boleh memihak dan berkampanye ke salah satu pasangan calon, sesuai hak politik perorangan. Tapi sayangnya pada perjalanannya kata Ganjar, hal itu justru membuat jalannya pemerintahan dan roda demokrasi kian amburadul. "Makanya dulu diperintahkan ASN, TNI, Polri harus netral, gubernur bupati harus netral itu perintah bapak presiden, bahwa hari ini berubah maka kekacauan mulai terjadi. Kembalikan pada prinsip awal cabut statemen itu!," tegas Ganjar kembali.