Saat Orde Baru misalnya, ketika rakyat berbeda pendapat atau melawan negara ancamannya penjara.    https://news.okezone.com/read/2024/02/04/337/2965286/wawancara-ekslusif-ganjar-pranowo-blak-blakkan-sebut-ada-ancaman-baru-era-demokrasiidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/04/337/2965286/wawancara-ekslusif-ganjar-pranowo-blak-blakkan-sebut-ada-ancaman-baru-era-demokrasihttps://news.okezone.com/read/2024/02/04/337/2965286/wawancara-ekslusif-ganjar-pranowo-blak-blakkan-sebut-ada-ancaman-baru-era-demokrasiMinggu 04 Februari 2024 13:52 WIBAvirista MidaadaGanjar Pranowo (Foto: Dok/Avirista Midaada)https://img.okezone.com/content/2024/02/04/337/2965286/wawancara-ekslusif-ganjar-pranowo-blak-blakkan-sebut-ada-ancaman-baru-era-demokrasi-LmZnmFSAs8.jpg  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wMy8xLzE3Njg1My81L3g4czNldzI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> PONTIANAK - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyebut, ada model-model ancaman baru di era reformasi yang berbeda dengan orde baru. Saat Orde Baru misalnya, ketika rakyat berbeda pendapat atau melawan negara ancamannya penjara. Tapi kata Ganjar, yang terjadi saat ini berbeda dengan ketika masa orde baru di bawah Presiden Soeharto. Justru ketika berbeda pendapat negara, atau mendukung Calon Presiden (Capres) - Calon Wakil Presiden (Cawapres), yang berbeda dengan penguasa, maka ancamannya diseret ke ranah hukum dengan dicari-cari kesalahannya. "Dulu era Orde Baru itu kalau mengancam subversi, kamu melawan negara, kamu melawan pemerintah dipenjara, telepon melarang, mengancam, kalau sekarang ancamannya korupsi, dicari persoalannya, ada nggak ada," kata Ganjar Pranowo, saat wawancara ekslusif di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (3/2/2024). BACA JUGA: Pedagang Mi Ayam Ini Deg-degan Didatangi Ganjar: Sosoknya Murah Senyum Ganjar mengaku, ia mendapatkan informasi dan keluh kesah beberapa pejabat di daerah mulai tingkat kepala daerah, hingga kepala desa, diintervensi dengan gaya-gaya baru era demokrasi. Maka, mereka kemudian melaporkan ke dirinya, sehingga ia pun meminta para aparat penegak hukum semuanya di Indonesia, untuk bersikap netral. "Teman-teman saya pada ketakutan lapor ke saya, kades sudah ada, Bupati wali kota sudah ada hentikanlah, saya sampai saat ini meyakini, TNI Polri sanggup, karena mereka orang-orang merah putih, ASN (Aparatur Sipil Negara) sanggup (netral)," ujar dia. BACA JUGA: Wawancara Eksklusif: Ganjar Pranowo Paparkan Kiat Naikkan Kelas Pelaku UMKM Menurutnya, kasus-kasus seperti itu kian masif ketika Presiden Joko Widodo memberikan statemen presiden boleh memihak dan berkampanye ke salah satu pasangan calon, sesuai hak politik perorangan. Tapi sayangnya pada perjalanannya kata Ganjar, hal itu justru membuat jalannya pemerintahan dan roda demokrasi kian amburadul. "Makanya, dulu diperintahkan ASN, TNI. Polri, harus netral, gubernur bupati harus netral itu perintah bapak presiden, bahwa hari ini berubah maka kekacauan mulai terjadi. Kembalikan pada prinsip awal cabut statemen itu!," tegas Ganjar.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wMy8xLzE3Njg1My81L3g4czNldzI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> PONTIANAK - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyebut, ada model-model ancaman baru di era reformasi yang berbeda dengan orde baru. Saat Orde Baru misalnya, ketika rakyat berbeda pendapat atau melawan negara ancamannya penjara. Tapi kata Ganjar, yang terjadi saat ini berbeda dengan ketika masa orde baru di bawah Presiden Soeharto. Justru ketika berbeda pendapat negara, atau mendukung Calon Presiden (Capres) - Calon Wakil Presiden (Cawapres), yang berbeda dengan penguasa, maka ancamannya diseret ke ranah hukum dengan dicari-cari kesalahannya. "Dulu era Orde Baru itu kalau mengancam subversi, kamu melawan negara, kamu melawan pemerintah dipenjara, telepon melarang, mengancam, kalau sekarang ancamannya korupsi, dicari persoalannya, ada nggak ada," kata Ganjar Pranowo, saat wawancara ekslusif di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (3/2/2024). BACA JUGA: Pedagang Mi Ayam Ini Deg-degan Didatangi Ganjar: Sosoknya Murah Senyum Ganjar mengaku, ia mendapatkan informasi dan keluh kesah beberapa pejabat di daerah mulai tingkat kepala daerah, hingga kepala desa, diintervensi dengan gaya-gaya baru era demokrasi. Maka, mereka kemudian melaporkan ke dirinya, sehingga ia pun meminta para aparat penegak hukum semuanya di Indonesia, untuk bersikap netral. "Teman-teman saya pada ketakutan lapor ke saya, kades sudah ada, Bupati wali kota sudah ada hentikanlah, saya sampai saat ini meyakini, TNI Polri sanggup, karena mereka orang-orang merah putih, ASN (Aparatur Sipil Negara) sanggup (netral)," ujar dia. BACA JUGA: Wawancara Eksklusif: Ganjar Pranowo Paparkan Kiat Naikkan Kelas Pelaku UMKM Menurutnya, kasus-kasus seperti itu kian masif ketika Presiden Joko Widodo memberikan statemen presiden boleh memihak dan berkampanye ke salah satu pasangan calon, sesuai hak politik perorangan. Tapi sayangnya pada perjalanannya kata Ganjar, hal itu justru membuat jalannya pemerintahan dan roda demokrasi kian amburadul. "Makanya, dulu diperintahkan ASN, TNI. Polri, harus netral, gubernur bupati harus netral itu perintah bapak presiden, bahwa hari ini berubah maka kekacauan mulai terjadi. Kembalikan pada prinsip awal cabut statemen itu!," tegas Ganjar.