Harusnya dipecat jadi anggota KPU atau setidaknya dipecat jadi Ketua KPUhttps://news.okezone.com/read/2024/02/05/337/2965836/pakar-hukum-sebut-ketua-kpu-harusnya-dipecatidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/05/337/2965836/pakar-hukum-sebut-ketua-kpu-harusnya-dipecathttps://news.okezone.com/read/2024/02/05/337/2965836/pakar-hukum-sebut-ketua-kpu-harusnya-dipecatSenin 05 Februari 2024 14:53 WIBRiana RizkiaKetua KPU Hasyi Asyari (Foto : MPI)https://img.okezone.com/content/2024/02/05/337/2965836/pakar-hukum-sebut-ketua-kpu-harusnya-dipecat-PjaJbEZhSy.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wNS8xLzE3NjkzMC81L3g4czZjZGE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari menilai bahwa Hasyim Asy’ari seharusnya dipecat dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena terbukti melanggar kode etik pedoman penyelenggara Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Feri untuk merespons putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua KPU melanggar kode etik pedoman penyelenggara Pemilu. BACA JUGA: Ketua KPU Langgar Etik, Ganjar: Tak Boleh Ada yang Mengangkangi Demokrasi "Harusnya dipecat jadi anggota KPU atau setidaknya dipecat jadi Ketua KPU," kata Feri kepada MNC Portal, Senin (5/2/2024). Menurutnya, sanksi pemecatan tersebut dapat diberikan karena Ketua KPU telah berkali-kali diberikan sanksi keras dengan peringatan terakhir. Di sisi lain, Feri menjelaskan bahwa putusan DKPP tersebut tidak berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2. BACA JUGA: Divonis Langgar Kode Etik karena Loloskan Gibran, Ini Reaksi Ketua KPU Namun Feri menegaskan bahwa putusan DKPP bisa juga berdampak pada pencalonan Gibran, jika ada pengajuan gugatan atau pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Putusan DKPP tentu tuk penyelenggara pemilu. Kalau memang hendak membuat berdampak pada pencalonan maka harus diajukan gugatan kepada bawaslu dan PTUN," katanya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wNS8xLzE3NjkzMC81L3g4czZjZGE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari menilai bahwa Hasyim Asy’ari seharusnya dipecat dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena terbukti melanggar kode etik pedoman penyelenggara Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Feri untuk merespons putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua KPU melanggar kode etik pedoman penyelenggara Pemilu. BACA JUGA: Ketua KPU Langgar Etik, Ganjar: Tak Boleh Ada yang Mengangkangi Demokrasi "Harusnya dipecat jadi anggota KPU atau setidaknya dipecat jadi Ketua KPU," kata Feri kepada MNC Portal, Senin (5/2/2024). Menurutnya, sanksi pemecatan tersebut dapat diberikan karena Ketua KPU telah berkali-kali diberikan sanksi keras dengan peringatan terakhir. Di sisi lain, Feri menjelaskan bahwa putusan DKPP tersebut tidak berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2. BACA JUGA: Divonis Langgar Kode Etik karena Loloskan Gibran, Ini Reaksi Ketua KPU Namun Feri menegaskan bahwa putusan DKPP bisa juga berdampak pada pencalonan Gibran, jika ada pengajuan gugatan atau pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Putusan DKPP tentu tuk penyelenggara pemilu. Kalau memang hendak membuat berdampak pada pencalonan maka harus diajukan gugatan kepada bawaslu dan PTUN," katanya.