“Jokowi seharusnya mengevaluasi dengan melarang secara tegas anggota kabinet untuk turun berkampanye, termasuk dirinya,” katanyahttps://news.okezone.com/read/2024/02/05/337/2966020/pernyataan-sikap-sejumlah-perguruan-tinggi-bisa-kikis-kepercayaan-publikidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/05/337/2966020/pernyataan-sikap-sejumlah-perguruan-tinggi-bisa-kikis-kepercayaan-publikhttps://news.okezone.com/read/2024/02/05/337/2966020/pernyataan-sikap-sejumlah-perguruan-tinggi-bisa-kikis-kepercayaan-publikSenin 05 Februari 2024 20:00 WIBJonathan SimanjuntakPernyataan sikap UPI (Foto: istimewa/Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/02/05/337/2966020/pernyataan-sikap-sejumlah-perguruan-tinggi-bisa-kikis-kepercayaan-publik-BTj3rIgyEI.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wNC8xLzE3NjkxMi81L3g4czVncm8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia menyebut kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa terkikis belakangan ini. Hal itu berkaitan dengan munculnya penyataan sikap dari sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Pernyataan sikap dimulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Melalui sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan petisi Bulaksumur yaitu menyayangkan penyimpangan demokrasi yang dilakukan presiden. Sedangkan yang terbaru, protes datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) yang berisi para rektor dari beberapa kampus. Mereka membuat pernyatan sikap yakni turut prihatin karena munculnya sikap tidak demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan saat ini. BACA JUGA: Civitas Akademika UPI Kritik Jokowi, Keluarkan Petisi Bumi Siliwangi Kampus Pejuang Pendidikan    “Suara akademisi, utamanya dari perguruan tinggi negeri, jelas punya imbas kepercayaan publik. Jokowi bisa saja akan kehilangan kepercayaan publik itu jika gerakan deklarasi perguruan tinggi ini terus bergulir, bukan tidak mungkin akan lahirkan gerakan mahasiswa,” kata Dedi kepada wartawan, Senin (5/2/2024). Dedi meyakini pernyataan sikap itu bermunculan atas respon sikap Jokowi beberapa waktu silam. Hal itu berkaitan dengan pernyataan kepala negara atau penjabat negara boleh memihak di Pemilu 2024 asal mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. BACA JUGA: Hormati Kampus Bersuara, Ganjar: Intelektual Sedang Mengingatkan Kita    Namun kenyataannya terdapat pembantu presiden tanpa cuti secara terang-terangan memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye ini. “Jokowi seharusnya mengevaluasi dengan melarang secara tegas anggota kabinet untuk turun berkampanye, termasuk dirinya,” kata Dedi.“Jokowi tidak bisa berdalih bahwa hak politiknya sama dengan publik, Presiden adalah pengecualian, karena memiliki pengaruh pada penyelenggara, ia seharusnya mundur dari jabatan Presiden jika ingin Kampanyekan Gibran,” sambung Dedi. Bukan hanya tingkat kepercayaan publik yang berimbas, Dedi juga meyakini sikap ini bisa mempengaruhi elektoral dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Pasalnya pasangan ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi. "Dari sisi politis, secara tidak langsung ini bisa pengaruhi kekuatan Prabowo," tuturnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wNC8xLzE3NjkxMi81L3g4czVncm8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia menyebut kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa terkikis belakangan ini. Hal itu berkaitan dengan munculnya penyataan sikap dari sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Pernyataan sikap dimulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Melalui sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan petisi Bulaksumur yaitu menyayangkan penyimpangan demokrasi yang dilakukan presiden. Sedangkan yang terbaru, protes datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) yang berisi para rektor dari beberapa kampus. Mereka membuat pernyatan sikap yakni turut prihatin karena munculnya sikap tidak demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan saat ini. BACA JUGA: Civitas Akademika UPI Kritik Jokowi, Keluarkan Petisi Bumi Siliwangi Kampus Pejuang Pendidikan    “Suara akademisi, utamanya dari perguruan tinggi negeri, jelas punya imbas kepercayaan publik. Jokowi bisa saja akan kehilangan kepercayaan publik itu jika gerakan deklarasi perguruan tinggi ini terus bergulir, bukan tidak mungkin akan lahirkan gerakan mahasiswa,” kata Dedi kepada wartawan, Senin (5/2/2024). Dedi meyakini pernyataan sikap itu bermunculan atas respon sikap Jokowi beberapa waktu silam. Hal itu berkaitan dengan pernyataan kepala negara atau penjabat negara boleh memihak di Pemilu 2024 asal mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. BACA JUGA: Hormati Kampus Bersuara, Ganjar: Intelektual Sedang Mengingatkan Kita    Namun kenyataannya terdapat pembantu presiden tanpa cuti secara terang-terangan memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye ini. “Jokowi seharusnya mengevaluasi dengan melarang secara tegas anggota kabinet untuk turun berkampanye, termasuk dirinya,” kata Dedi.“Jokowi tidak bisa berdalih bahwa hak politiknya sama dengan publik, Presiden adalah pengecualian, karena memiliki pengaruh pada penyelenggara, ia seharusnya mundur dari jabatan Presiden jika ingin Kampanyekan Gibran,” sambung Dedi. Bukan hanya tingkat kepercayaan publik yang berimbas, Dedi juga meyakini sikap ini bisa mempengaruhi elektoral dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Pasalnya pasangan ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi. "Dari sisi politis, secara tidak langsung ini bisa pengaruhi kekuatan Prabowo," tuturnya.