Presiden perlu memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran oleh aparat penyelenggara negara.https://news.okezone.com/read/2024/02/06/337/2966551/komnas-ham-presiden-perlu-pastikan-tak-ada-penyalahgunaan-wewenangidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/06/337/2966551/komnas-ham-presiden-perlu-pastikan-tak-ada-penyalahgunaan-wewenanghttps://news.okezone.com/read/2024/02/06/337/2966551/komnas-ham-presiden-perlu-pastikan-tak-ada-penyalahgunaan-wewenangSelasa 06 Februari 2024 18:47 WIBNur KhabibiKomnas HAM ingin presiden tak salah gunakan wewenang (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/02/06/337/2966551/komnas-ham-presiden-perlu-pastikan-tak-ada-penyalahgunaan-wewenang-TwOFaoqfdx.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wNi8xLzE3Njk2MC81L3g4czgxZnM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta komitmen Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur, adil, demokratis, dan ramah HAM. Karena itu, Komnas HAM meminta presiden untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara yang menguntungkan pihak tertentu. BACA JUGA: Mahfud MD Ungkap Ada Operasi Bungkam Guru Besar Kritik Jokowi, Diminta Nyatakan Pemilu Berjalan Baik "Presiden perlu memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran oleh aparat penyelenggara negara, termasuk Bantuan Sosial untuk pemenangan salah satu peserta Pemilu," kata Wakil Ketua Tim Pemilu Komnas HAM, Saurlin P. Siagian saat konferensi pers di kantornya, Selasa (6/2/2024). Pernyataan tersebut disampaikan saat beberapa Lembaga Nasional HAM (LNHAM) yang terdiri dari Komnas HAM RI, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Disabilitas (KND). BACA JUGA: Cerita Rektor Unika Soegijapranata Semarang: Diminta Buat Testimoni Kinerja Positif Presiden Jokowi  Selain itu juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kesempatan menyampaikan catatan dan tanggapan atas kegiatan kampanye dan 5 kali debat Capres/Cawapres pemilu 2024. Komnas HAM juga mendorong pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dalam menjalankan pembangunan.Salah satunya terkait kebijakan tentang proyek strategis nasional (PSN) yang perlu di-review kembali agar tidak menimbulkan dampak pelanggaran HAM, baik dalam hal lingkungan hidup, masyarakat adat, maupun kelompok rentan lainnya. "Termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak-hak pekerja, utamanya pekerja di industri pertambangan, perkebunan, dan lain sebagainya," ujarnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wNi8xLzE3Njk2MC81L3g4czgxZnM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta komitmen Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur, adil, demokratis, dan ramah HAM. Karena itu, Komnas HAM meminta presiden untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara yang menguntungkan pihak tertentu. BACA JUGA: Mahfud MD Ungkap Ada Operasi Bungkam Guru Besar Kritik Jokowi, Diminta Nyatakan Pemilu Berjalan Baik "Presiden perlu memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran oleh aparat penyelenggara negara, termasuk Bantuan Sosial untuk pemenangan salah satu peserta Pemilu," kata Wakil Ketua Tim Pemilu Komnas HAM, Saurlin P. Siagian saat konferensi pers di kantornya, Selasa (6/2/2024). Pernyataan tersebut disampaikan saat beberapa Lembaga Nasional HAM (LNHAM) yang terdiri dari Komnas HAM RI, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Disabilitas (KND). BACA JUGA: Cerita Rektor Unika Soegijapranata Semarang: Diminta Buat Testimoni Kinerja Positif Presiden Jokowi  Selain itu juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kesempatan menyampaikan catatan dan tanggapan atas kegiatan kampanye dan 5 kali debat Capres/Cawapres pemilu 2024. Komnas HAM juga mendorong pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dalam menjalankan pembangunan.Salah satunya terkait kebijakan tentang proyek strategis nasional (PSN) yang perlu di-review kembali agar tidak menimbulkan dampak pelanggaran HAM, baik dalam hal lingkungan hidup, masyarakat adat, maupun kelompok rentan lainnya. "Termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak-hak pekerja, utamanya pekerja di industri pertambangan, perkebunan, dan lain sebagainya," ujarnya.