Yenny Wahid menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) seolah-seolah digunakan sebagai alat politik https://news.okezone.com/read/2024/02/07/519/2966791/temui-pemuda-di-malang-yenny-wahid-bansos-adalah-hak-rakyat-jangan-jadikan-alat-politikidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/07/519/2966791/temui-pemuda-di-malang-yenny-wahid-bansos-adalah-hak-rakyat-jangan-jadikan-alat-politikhttps://news.okezone.com/read/2024/02/07/519/2966791/temui-pemuda-di-malang-yenny-wahid-bansos-adalah-hak-rakyat-jangan-jadikan-alat-politikRabu 07 Februari 2024 10:09 WIBAwaludinDewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid (foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/02/07/519/2966791/temui-pemuda-di-malang-yenny-wahid-bansos-adalah-hak-rakyat-jangan-jadikan-alat-politik-ZSJcF42dOC.jpg MALANG - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) seolah-seolah digunakan sebagai alat politik bagi pihak-pihak tertentu untuk kepentingan Pemilu 2024. Untuk itu, dia menegaskan bahwa Bansos adalah milik dan hak rakyat Indonesia. "Kita melihat bahwa pada saat ini bansos dan BLT seolah-olah menjadi alat politik. Bukan lagi menjadi alat untuk kesejahteraan rakyat yang memang dibutuhkan oleh mereka yang berada di garis kemiskinan," kata Yenny Wahid dalam acara Nyanyi dan Dialog bersama Mahasiswa dan Pemuda di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa 6 Februari 2024. BACA JUGA: Para Guru Besar Minta Jokowi Netral, Yenny Wahid: Mereka Alat Ukur Baik Buruknya Demokrasi di RI Menurutnya, bansos saat ini cenderung dijadikan alat politik bagi pasangan capres-cawapres tertentu. Hal ini bahkan sudah menjadi sorotan banyak pihak termasuk diantaranya menjadi kekhawatiran dari banyak lapisan masyarakat termasuk para guru besar dan akademisi. "Mereka mencermati bahwa ada keberpihakan dari penyelenggara negara dan ada pemanfaatan dari aset-aset negara untuk kepentingan paslon tertentu," ujarnya. Menurut puteri Gus Dur ini, situasi tersebut tidak bisa dibiarkan terus terjadi dan harus ada koreksi. Karena tidak boleh ada manipulasi yang dibiarkan terjadi untuk kepentingan politik pribadi atau politik satu golongan tertentu. BACA JUGA: Momen Anak Prabowo Selfie Bareng Puan dan Yenny saat Jeda Debat Kelima Pilpres    "Rakyat berhak mendapatkan Bansos dan BLT. Tapi jangan kemudian diharuskan memilih paslon tertentu," tegasnya. Dia pun mengingatkan bahwa bansos merupakan hak rakyat dan mereka yang dalam membutuhkan harus dibantu tanpa harus ada pemaksaan untuk memilih paslon tertentu. "Pesan saya kepada relawan semuanya kita bersama-sama membangun kesadaran di tengah masyarakat, bansos itu haknya rakyat, bansos itu adalah bantuan dari negara bukan pejabat tertentu," pungkasnya. MALANG - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) seolah-seolah digunakan sebagai alat politik bagi pihak-pihak tertentu untuk kepentingan Pemilu 2024. Untuk itu, dia menegaskan bahwa Bansos adalah milik dan hak rakyat Indonesia. "Kita melihat bahwa pada saat ini bansos dan BLT seolah-olah menjadi alat politik. Bukan lagi menjadi alat untuk kesejahteraan rakyat yang memang dibutuhkan oleh mereka yang berada di garis kemiskinan," kata Yenny Wahid dalam acara Nyanyi dan Dialog bersama Mahasiswa dan Pemuda di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa 6 Februari 2024. BACA JUGA: Para Guru Besar Minta Jokowi Netral, Yenny Wahid: Mereka Alat Ukur Baik Buruknya Demokrasi di RI Menurutnya, bansos saat ini cenderung dijadikan alat politik bagi pasangan capres-cawapres tertentu. Hal ini bahkan sudah menjadi sorotan banyak pihak termasuk diantaranya menjadi kekhawatiran dari banyak lapisan masyarakat termasuk para guru besar dan akademisi. "Mereka mencermati bahwa ada keberpihakan dari penyelenggara negara dan ada pemanfaatan dari aset-aset negara untuk kepentingan paslon tertentu," ujarnya. Menurut puteri Gus Dur ini, situasi tersebut tidak bisa dibiarkan terus terjadi dan harus ada koreksi. Karena tidak boleh ada manipulasi yang dibiarkan terjadi untuk kepentingan politik pribadi atau politik satu golongan tertentu. BACA JUGA: Momen Anak Prabowo Selfie Bareng Puan dan Yenny saat Jeda Debat Kelima Pilpres    "Rakyat berhak mendapatkan Bansos dan BLT. Tapi jangan kemudian diharuskan memilih paslon tertentu," tegasnya. Dia pun mengingatkan bahwa bansos merupakan hak rakyat dan mereka yang dalam membutuhkan harus dibantu tanpa harus ada pemaksaan untuk memilih paslon tertentu. "Pesan saya kepada relawan semuanya kita bersama-sama membangun kesadaran di tengah masyarakat, bansos itu haknya rakyat, bansos itu adalah bantuan dari negara bukan pejabat tertentu," pungkasnya.