Para hakim akan mempertimbangkan apakah Colorado dapat membatalkan pemungutan suara Trump.https://news.okezone.com/read/2024/02/08/18/2967416/mahkamah-agung-as-pertimbangkan-larang-donald-trump-calonkan-diri-di-pilpresidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/08/18/2967416/mahkamah-agung-as-pertimbangkan-larang-donald-trump-calonkan-diri-di-pilpreshttps://news.okezone.com/read/2024/02/08/18/2967416/mahkamah-agung-as-pertimbangkan-larang-donald-trump-calonkan-diri-di-pilpresKamis 08 Februari 2024 13:53 WIBSusi SusantiMahkamah Agung AS akan pertimbangkan larang Donald Trump calonkan diri dalam pilpres (Foto: EPA)https://img.okezone.com/content/2024/02/08/18/2967416/mahkamah-agung-as-pertimbangkan-larang-donald-trump-calonkan-diri-di-pilpres-SfeLRjMOfC.jpgNEW YORK – Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) akan membahas masalah hukum yang belum diketahui pada Kamis (8/2/2024) ketika mereka mempertimbangkan apakah Donald Trump harus dilarang mencalonkan diri sebagai presiden. Para hakim akan mempertimbangkan apakah Colorado dapat membatalkan pemungutan suara Trump setelah mengetahui Trump terlibat dalam pemberontakan terkait kerusuhan di Capitol AS. Keputusan mereka juga akan menentukan apakah upaya serupa untuk mengecualikan Trump dari pemilu di negara bagian lain adalah sah. BACA JUGA: Kenapa Donald Trump Dibenci Banyak Politisi Amerika? Dia adalah kandidat terdepan yang pasti untuk menjadi kandidat dari Partai Republik. Trump kemungkinan akan menantang Presiden Demokrat Joe Biden pada November mendatang. BACA JUGA: Pengadilan AS: Donald Trump Tidak Punya Kekebalan Hukum dan Bisa Dituntut Ini adalah kasus paling penting yang harus dibawa ke pengadilan sejak pengadilan menghentikan penghitungan ulang suara di Florida pada 2000, yang menyerahkan Gedung Putih kepada George W Bush dari Partai Republik dan Al Gore dari Partai Demokrat. Tantangan tersebut telah dipercepat oleh Mahkamah Agung AS, dan ada tekanan untuk mengambil keputusan sebelum tanggal 5 Maret, ketika para pemilih di 15 negara bagian termasuk Colorado untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik. Nama Trump sejauh ini masih tercantum dalam surat suara di Colorado, sambil menunggu keputusan pengadilan. Maine juga telah mengecualikan Trump dari pemungutan suara, dan keputusan tersebut juga ditangguhkan, sementara hakim agung mempertimbangkan masalah tersebut. Tantangan hukum ini bergantung pada amandemen konstitusi era Perang Saudara yang melarang siapa pun yang terlibat dalam pemberontakan untuk memegang jabatan federal. Larangan ini tidak pernah digunakan untuk mendiskualifikasi calon presiden. Dalam keputusan pada Desember tahun lalu, Mahkamah Agung Colorado menulis bahwa mereka menyadari besarnya keputusan tersebut. “Kami juga menyadari tugas serius kami untuk menerapkan hukum, tanpa rasa takut atau dukungan, dan tanpa terpengaruh oleh reaksi publik terhadap keputusan yang diamanatkan oleh undang-undang,” tulis para hakim. Sebaliknya, pengacara Trump berpendapat bahwa keputusan di Colorado telah secara inkonstitusional mencabut hak jutaan pemilih di Colorado dan dapat digunakan untuk semakin mencabut hak pilih jutaan pemilih lainnya di seluruh negeri. Argumennya didukung oleh kepala pejabat hukum di 27 negara bagian, yang mengajukan laporan singkat yang mengatakan keputusan Colorado akan menimbulkan "kekacauan yang meluas". “Yang paling jelas, hal ini menimbulkan kebingungan dalam siklus pemilu yang tinggal beberapa minggu lagi,” tulis Jaksa Agung. “Selain itu, hal ini juga mengganggu peran Kongres, Amerika Serikat, dan pengadilan,” lanjutnya. Pengadilan di Minnesota dan Michigan telah menolak upaya serupa untuk mencopot Trump dari pemilu mereka. Sedangkan kasus lain, termasuk di Oregon, masih tertunda. Putusan Mahkamah Agung AS dalam kasus ini diperkirakan akan mengubah cara mayoritas hakim menafsirkan ketentuan Amandemen ke-14 yang memuat klausul pemberontakan. Pengacara mantan presiden tersebut telah memberikan beberapa alasan kepada pengadilan mengapa dia tidak boleh dicopot dari pemilu. Salah satunya, mereka berpendapat bahwa Amandemen ke-14 tidak berlaku bagi calon presiden. Di sisi lain, mereka berpendapat bahwa tindakan Trump pada saat terjadi kerusuhan di Capitol AS pada 6 Januari 2021 tidak berarti pemberontakan. Kasus ini mendapat perhatian besar di hadapan Mahkamah Agung yang sudah menghadapi titik terendah sepanjang masa dalam hal persetujuan publik. Trump, yang sedang menjalani kampanye presiden ketiganya, diperkirakan tidak akan menghadiri sidang pada Kamis (8/2/2024). NEW YORK – Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) akan membahas masalah hukum yang belum diketahui pada Kamis (8/2/2024) ketika mereka mempertimbangkan apakah Donald Trump harus dilarang mencalonkan diri sebagai presiden. Para hakim akan mempertimbangkan apakah Colorado dapat membatalkan pemungutan suara Trump setelah mengetahui Trump terlibat dalam pemberontakan terkait kerusuhan di Capitol AS. Keputusan mereka juga akan menentukan apakah upaya serupa untuk mengecualikan Trump dari pemilu di negara bagian lain adalah sah. BACA JUGA: Kenapa Donald Trump Dibenci Banyak Politisi Amerika? Dia adalah kandidat terdepan yang pasti untuk menjadi kandidat dari Partai Republik. Trump kemungkinan akan menantang Presiden Demokrat Joe Biden pada November mendatang. BACA JUGA: Pengadilan AS: Donald Trump Tidak Punya Kekebalan Hukum dan Bisa Dituntut Ini adalah kasus paling penting yang harus dibawa ke pengadilan sejak pengadilan menghentikan penghitungan ulang suara di Florida pada 2000, yang menyerahkan Gedung Putih kepada George W Bush dari Partai Republik dan Al Gore dari Partai Demokrat. Tantangan tersebut telah dipercepat oleh Mahkamah Agung AS, dan ada tekanan untuk mengambil keputusan sebelum tanggal 5 Maret, ketika para pemilih di 15 negara bagian termasuk Colorado untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik. Nama Trump sejauh ini masih tercantum dalam surat suara di Colorado, sambil menunggu keputusan pengadilan. Maine juga telah mengecualikan Trump dari pemungutan suara, dan keputusan tersebut juga ditangguhkan, sementara hakim agung mempertimbangkan masalah tersebut. Tantangan hukum ini bergantung pada amandemen konstitusi era Perang Saudara yang melarang siapa pun yang terlibat dalam pemberontakan untuk memegang jabatan federal. Larangan ini tidak pernah digunakan untuk mendiskualifikasi calon presiden. Dalam keputusan pada Desember tahun lalu, Mahkamah Agung Colorado menulis bahwa mereka menyadari besarnya keputusan tersebut. “Kami juga menyadari tugas serius kami untuk menerapkan hukum, tanpa rasa takut atau dukungan, dan tanpa terpengaruh oleh reaksi publik terhadap keputusan yang diamanatkan oleh undang-undang,” tulis para hakim. Sebaliknya, pengacara Trump berpendapat bahwa keputusan di Colorado telah secara inkonstitusional mencabut hak jutaan pemilih di Colorado dan dapat digunakan untuk semakin mencabut hak pilih jutaan pemilih lainnya di seluruh negeri. Argumennya didukung oleh kepala pejabat hukum di 27 negara bagian, yang mengajukan laporan singkat yang mengatakan keputusan Colorado akan menimbulkan "kekacauan yang meluas". “Yang paling jelas, hal ini menimbulkan kebingungan dalam siklus pemilu yang tinggal beberapa minggu lagi,” tulis Jaksa Agung. “Selain itu, hal ini juga mengganggu peran Kongres, Amerika Serikat, dan pengadilan,” lanjutnya. Pengadilan di Minnesota dan Michigan telah menolak upaya serupa untuk mencopot Trump dari pemilu mereka. Sedangkan kasus lain, termasuk di Oregon, masih tertunda. Putusan Mahkamah Agung AS dalam kasus ini diperkirakan akan mengubah cara mayoritas hakim menafsirkan ketentuan Amandemen ke-14 yang memuat klausul pemberontakan. Pengacara mantan presiden tersebut telah memberikan beberapa alasan kepada pengadilan mengapa dia tidak boleh dicopot dari pemilu. Salah satunya, mereka berpendapat bahwa Amandemen ke-14 tidak berlaku bagi calon presiden. Di sisi lain, mereka berpendapat bahwa tindakan Trump pada saat terjadi kerusuhan di Capitol AS pada 6 Januari 2021 tidak berarti pemberontakan. Kasus ini mendapat perhatian besar di hadapan Mahkamah Agung yang sudah menghadapi titik terendah sepanjang masa dalam hal persetujuan publik. Trump, yang sedang menjalani kampanye presiden ketiganya, diperkirakan tidak akan menghadiri sidang pada Kamis (8/2/2024).