Jadi jadwal bansos sesuai dengan kebutuhan rakyat bukan bansos sesuai jadwal politik.https://news.okezone.com/read/2024/02/08/337/2967232/cak-imin-pembagian-bansos-harus-sesuai-kebutuhan-rakyat-bukan-jadwal-politikidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/08/337/2967232/cak-imin-pembagian-bansos-harus-sesuai-kebutuhan-rakyat-bukan-jadwal-politikhttps://news.okezone.com/read/2024/02/08/337/2967232/cak-imin-pembagian-bansos-harus-sesuai-kebutuhan-rakyat-bukan-jadwal-politikKamis 08 Februari 2024 02:19 WIBAgi IlmanCak Imin (Foto : MPI)https://img.okezone.com/content/2024/02/08/337/2967232/cak-imin-pembagian-bansos-harus-sesuai-kebutuhan-rakyat-bukan-jadwal-politik-KprvE8NqVw.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wNC8xLzE3NjkxNS81L3g4czVodTA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  BANDUNG - Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, calon Wakil Presiden nomor urut 1, menyoroti keputusan pemerintah untuk menyetop penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) mulai besok. Menurutnya, jadwal penyaluran bansos seharusnya berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan ditentukan oleh pertimbangan politik. “Jadi jadwal bansos sesuai dengan kebutuhan rakyat bukan bansos sesuai jadwal politik, nah itu saya sangat berharap sesuai dengan nafsu politik itu memang harus hati-hati,” ujarnya di Hotel Sutan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (7/2/2024), usai menghadiri Istighosah Kubro bersama 1.111 Kiai se-Jawa Barat. BACA JUGA: Cak Imin Komitmen Majukan Pendidikan Pesantren Jadi Prioritas Cak Imin mengatakan bansos yang dihentikan oleh pemerintah kemungkinan hanya yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, karena jadwal penyaluran bansos sudah ditetapkan oleh pemerintah. “Bansos kan sudah ditentukan sesuai jadwal, mungkin yang di-stop tidak sesuai jadwal,” ungkapnya. Sebelumnya, pemerintah Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) berencana menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kebijakan ini dikonfirmasi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). BACA JUGA: Mahfud MD: Bansos Itu Kebijakan Negara, Bukan Hadiah dari Presiden! Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan ulang pelaksanaan bantuan pangan tersebut. Sehingga, otoritas akan menyetop sementara waktu distribusi bansos beras 10 kilogram pada 11-14 Februari 2024. Adapun pertimbangan utamanya adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang mulai digelar pada 14 Februari. "Sedang dipertimbangkan untuk dihentikan sementara di hari tenang tanggal 11 Februari sampai dengan pencoblosan 14 Februari 2024,” ujar Arief saat dihubungi.Arief juga belum dapat memastikan kapan bansos beras untuk masyarakat kelompok menengah bawah ini kembali digulirkan pemerintah, pasca pemilu. Kendati begitu, Perum Bulog dipastikan tetap menjaga pasokan beras agar tetap terpenuhi. "Kami akan informasikan kembali secepatnya karena Bulog juga sudah membuat perencanaan distribusi se-Indonesia," papar dia.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wNC8xLzE3NjkxNS81L3g4czVodTA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  BANDUNG - Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, calon Wakil Presiden nomor urut 1, menyoroti keputusan pemerintah untuk menyetop penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) mulai besok. Menurutnya, jadwal penyaluran bansos seharusnya berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan ditentukan oleh pertimbangan politik. “Jadi jadwal bansos sesuai dengan kebutuhan rakyat bukan bansos sesuai jadwal politik, nah itu saya sangat berharap sesuai dengan nafsu politik itu memang harus hati-hati,” ujarnya di Hotel Sutan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (7/2/2024), usai menghadiri Istighosah Kubro bersama 1.111 Kiai se-Jawa Barat. BACA JUGA: Cak Imin Komitmen Majukan Pendidikan Pesantren Jadi Prioritas Cak Imin mengatakan bansos yang dihentikan oleh pemerintah kemungkinan hanya yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, karena jadwal penyaluran bansos sudah ditetapkan oleh pemerintah. “Bansos kan sudah ditentukan sesuai jadwal, mungkin yang di-stop tidak sesuai jadwal,” ungkapnya. Sebelumnya, pemerintah Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) berencana menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kebijakan ini dikonfirmasi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). BACA JUGA: Mahfud MD: Bansos Itu Kebijakan Negara, Bukan Hadiah dari Presiden! Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan ulang pelaksanaan bantuan pangan tersebut. Sehingga, otoritas akan menyetop sementara waktu distribusi bansos beras 10 kilogram pada 11-14 Februari 2024. Adapun pertimbangan utamanya adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang mulai digelar pada 14 Februari. "Sedang dipertimbangkan untuk dihentikan sementara di hari tenang tanggal 11 Februari sampai dengan pencoblosan 14 Februari 2024,” ujar Arief saat dihubungi.Arief juga belum dapat memastikan kapan bansos beras untuk masyarakat kelompok menengah bawah ini kembali digulirkan pemerintah, pasca pemilu. Kendati begitu, Perum Bulog dipastikan tetap menjaga pasokan beras agar tetap terpenuhi. "Kami akan informasikan kembali secepatnya karena Bulog juga sudah membuat perencanaan distribusi se-Indonesia," papar dia.