Penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) menjelang pemilu rawan mengalami politisasi.https://news.okezone.com/read/2024/02/08/337/2967526/jelang-pencoblosan-pemilu-2024-setop-politisasi-bansosidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/08/337/2967526/jelang-pencoblosan-pemilu-2024-setop-politisasi-bansoshttps://news.okezone.com/read/2024/02/08/337/2967526/jelang-pencoblosan-pemilu-2024-setop-politisasi-bansosKamis 08 Februari 2024 17:41 WIBArief Setyadi Ilustrasi bansos tunai (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/02/08/337/2967526/jelang-pencoblosan-pemilu-2024-setop-politisasi-bansos-89MFiYUQ5E.jpgJAKARTA - Penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) menjelang pemilu rawan mengalami politisasi. Untuk itu, sebaiknya berbagai skema bansos yang disiapkan pemerintah tidak dicairkan menjelang pencoblosan Pemilu 14 Februari 2024. Demikian dikatakan seorang pakar kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis, dalam keterangannya, dikutip Kamis (8/2/2024). "Kalaupun bansos mau tetap disalurkan, penyalurannya tidak boleh dilakukan oleh pejabat negara atau politisi yang mempunyai akses sebagai pejabat negara," katanya. BACA JUGA: Heboh! Ganjar Traktir Makan Siang Warga Banyuwangi yang Berebut Salaman di Warung Sego Tempong  Pemerintah diketahui telah mengeluarkan bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram kepada puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM) sejak Januari. Bahkan, baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar penyaluran bantuan tersebut diperpanjang hingga Juni 2024. Selain itu, bantuan langsung tunai (BLT) Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024 kepada 18 juta KPM. Bantuan ini, yang menghabiskan anggaran hingga Rp11,2 triliun. Bantuan tersebut rencananya akan dirapel pada Februari 2024 atau menjelang pencoblosan pemilu. Politisi bansos ini mencuat, bahkan sejumlah analis berpendapat skema bansos itu didesain untuk meningkatkan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). BACA JUGA: Jawab Prabu Revolusi, Guru Besar UPI: Kami Tidak Berpolitik Praktis Prabowo-Gibran merupakan pasangan yang cenderung mendapat dukungan dari Jokowi. Mengingat, Gibran merupakan putra sulungnya. Ditambah Jokowi juga secara langsung turun tangan dalam pendistribusian bansos tersebut. Rissalwan pun tak memungkiri serangkaian penyaluran bansos oleh pemerintah memiliki nuansa kepentingan politik. Bansos kerap kali dijadikan alat untuk memperoleh dukungan suara saat pemilu oleh politisi yang menjabat sebagai pejabat negara. "Memanfaatkan bansos sebagai wahana atau cara politik, saya kira itu adalah cara-cara yang kurang patut, kurang elok, dan kurang layak untuk dilakukan oleh pejabat negara," ujarnya. Rissalwan menyarankan agar penyaluran bansos tidak terpolitisasi sebaiknya dikelola oleh otoritas di tingkat akar rumput, seperti ketua rukun tetangga (RT) atau ketua rukun warga (RW). Namun, perlu memastikan bahwa otoritas pemerintahan terendah tersebut bebas dari afiliasi politik. "Di RT-RW, etika dalam berpolitik itu lebih terjaga karena ada perasaan sungkan atau tidak enak. Begitu, ya. Dan, itu terpelihara karena antara interaksi di kalangan masyarakat di tingkat bawah," ujarnya. BACA JUGA: Sentil Prabu Revolusi, YLBHI: Sesat Berpikir, Dia Pikir Semua Orang Bisa Dibayar Di sisi lain, Rissalwan berharap Jokowi memperlihatkan sikap kenegarawanan dan menghentikan politisasi bansos. Selain itu, media juga harus aktif dalam membangun kesadaran publik akan bahaya politisasi bansos. "Presiden harus punya political will untuk menghentikan politisasi dari bansos. Saya kira sulit untuk membuat masyarakat otomatis sadar bahwa mereka sedang dipolitisasi. Tapi, saya kira pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan secara intensif juga bisa membantu," pungkasnya. JAKARTA - Penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) menjelang pemilu rawan mengalami politisasi. Untuk itu, sebaiknya berbagai skema bansos yang disiapkan pemerintah tidak dicairkan menjelang pencoblosan Pemilu 14 Februari 2024. Demikian dikatakan seorang pakar kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis, dalam keterangannya, dikutip Kamis (8/2/2024). "Kalaupun bansos mau tetap disalurkan, penyalurannya tidak boleh dilakukan oleh pejabat negara atau politisi yang mempunyai akses sebagai pejabat negara," katanya. BACA JUGA: Heboh! Ganjar Traktir Makan Siang Warga Banyuwangi yang Berebut Salaman di Warung Sego Tempong  Pemerintah diketahui telah mengeluarkan bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram kepada puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM) sejak Januari. Bahkan, baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar penyaluran bantuan tersebut diperpanjang hingga Juni 2024. Selain itu, bantuan langsung tunai (BLT) Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024 kepada 18 juta KPM. Bantuan ini, yang menghabiskan anggaran hingga Rp11,2 triliun. Bantuan tersebut rencananya akan dirapel pada Februari 2024 atau menjelang pencoblosan pemilu. Politisi bansos ini mencuat, bahkan sejumlah analis berpendapat skema bansos itu didesain untuk meningkatkan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). BACA JUGA: Jawab Prabu Revolusi, Guru Besar UPI: Kami Tidak Berpolitik Praktis Prabowo-Gibran merupakan pasangan yang cenderung mendapat dukungan dari Jokowi. Mengingat, Gibran merupakan putra sulungnya. Ditambah Jokowi juga secara langsung turun tangan dalam pendistribusian bansos tersebut. Rissalwan pun tak memungkiri serangkaian penyaluran bansos oleh pemerintah memiliki nuansa kepentingan politik. Bansos kerap kali dijadikan alat untuk memperoleh dukungan suara saat pemilu oleh politisi yang menjabat sebagai pejabat negara. "Memanfaatkan bansos sebagai wahana atau cara politik, saya kira itu adalah cara-cara yang kurang patut, kurang elok, dan kurang layak untuk dilakukan oleh pejabat negara," ujarnya. Rissalwan menyarankan agar penyaluran bansos tidak terpolitisasi sebaiknya dikelola oleh otoritas di tingkat akar rumput, seperti ketua rukun tetangga (RT) atau ketua rukun warga (RW). Namun, perlu memastikan bahwa otoritas pemerintahan terendah tersebut bebas dari afiliasi politik. "Di RT-RW, etika dalam berpolitik itu lebih terjaga karena ada perasaan sungkan atau tidak enak. Begitu, ya. Dan, itu terpelihara karena antara interaksi di kalangan masyarakat di tingkat bawah," ujarnya. BACA JUGA: Sentil Prabu Revolusi, YLBHI: Sesat Berpikir, Dia Pikir Semua Orang Bisa Dibayar Di sisi lain, Rissalwan berharap Jokowi memperlihatkan sikap kenegarawanan dan menghentikan politisasi bansos. Selain itu, media juga harus aktif dalam membangun kesadaran publik akan bahaya politisasi bansos. "Presiden harus punya political will untuk menghentikan politisasi dari bansos. Saya kira sulit untuk membuat masyarakat otomatis sadar bahwa mereka sedang dipolitisasi. Tapi, saya kira pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan secara intensif juga bisa membantu," pungkasnya.