Demokrasi tidak hanya soal pemilihan umum (pemilu) yang diadakan lima tahun sekali, tidak hanya mengenai pergantian kekuasaan https://news.okezone.com/read/2024/02/09/337/2967957/pakar-hukum-sebut-indonesia-cacat-demokrasi-jika-ruang-demokrasi-terkunciidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/09/337/2967957/pakar-hukum-sebut-indonesia-cacat-demokrasi-jika-ruang-demokrasi-terkuncihttps://news.okezone.com/read/2024/02/09/337/2967957/pakar-hukum-sebut-indonesia-cacat-demokrasi-jika-ruang-demokrasi-terkunciJum'at 09 Februari 2024 17:40 WIBRiana Rizkiafoto: dok MPIhttps://img.okezone.com/content/2024/02/09/337/2967957/pakar-hukum-sebut-indonesia-cacat-demokrasi-jika-ruang-demokrasi-terkunci-L9bkzYjVJm.jpg JAKARTA - Demokrasi tidak hanya soal pemilihan umum (pemilu) yang diadakan lima tahun sekali, tidak hanya mengenai pergantian kekuasaan, tapi bagaimana rakyat ditempatkan pada posisi tertinggi. Awalnya, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, berdasarkan Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi dapat dilihat dari kebebasan berpendapat warga negaranya. "Kita akan bisa melihat, pemilu yang rutin itu hanya satu kategori, tapi di bawahnya yang bikin Indonesia jeblok jadi flawed democracy atau demokrasi yang cacat, adalah ketika tidak ada civil liberty," kata Bivitri dalam acara deklarasi manifesto kebangsaan bertajuk 'Menjaga Api Demokrasi Tetap Menyala' di iNews tower, Jakarta Pusat. BACA JUGA: Frans Magnis Ungkap Dukungan Presiden ke Salah Satu Paslon Jadi Masalah Serius untuk Demokrasi    Kebebasan sipil itu, kata Bivitri, dapat dilihat dari terbuka luasnya ruang partisipasi secara formal dalam pembentukan undang-undang. Jika ruang tersebut tertutup, maka demontrasi merupakan jalan menyampaikan aspirasi. "Apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil? Karena kita masyarakat sipil, tangan kita adalah para wakil kita (DPR). Kalau ruangnya tertutup, apa yang akan dilakukan? Bersuara di luar, bisa demontrasi, bisa di medsos, melalui tulisan-tulisan," ucapnya. Namun Bivitri melihat bahwa, demontrasi dan aksi unjuk rasa pun tidak lagi bisa dilakukan sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Pasalnya, tidak sedikit dari massa aksi yang merenggut nyawa, dan menjadi korban penggeroyokan aparat. BACA JUGA: Jaga Persatuan dan Kerukunan Jelang Pemilu, DEMA UIN Surakarta Deklarasi Politik Damai Hal tersebut, kata Bivitri, menjadi bukti bahwa sulitnya ruang demokrasi di Indonesia beberapa tahun ke belakang. "Waktu revisi Undang-undang KPK, demontrasi 'Reformasi Dikorupsi' maupun demontrasi 'Cipta Kerja', itu ribuan mahasiswa yang ditangkap, dan diperlakukan semena-mena dalam penangkapan itu," katanya. "Dan jangan lupa, 'Reformasi Dikorupsi' ada 5 orang meninggal dunia, mahasiswa dan pelajar. Jadi saya ingin bilang bahwa, seakan-akan ruang demokrasi itu sendiri sekarang lagi dikunci," sambungnya. JAKARTA - Demokrasi tidak hanya soal pemilihan umum (pemilu) yang diadakan lima tahun sekali, tidak hanya mengenai pergantian kekuasaan, tapi bagaimana rakyat ditempatkan pada posisi tertinggi. Awalnya, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, berdasarkan Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi dapat dilihat dari kebebasan berpendapat warga negaranya. "Kita akan bisa melihat, pemilu yang rutin itu hanya satu kategori, tapi di bawahnya yang bikin Indonesia jeblok jadi flawed democracy atau demokrasi yang cacat, adalah ketika tidak ada civil liberty," kata Bivitri dalam acara deklarasi manifesto kebangsaan bertajuk 'Menjaga Api Demokrasi Tetap Menyala' di iNews tower, Jakarta Pusat. BACA JUGA: Frans Magnis Ungkap Dukungan Presiden ke Salah Satu Paslon Jadi Masalah Serius untuk Demokrasi    Kebebasan sipil itu, kata Bivitri, dapat dilihat dari terbuka luasnya ruang partisipasi secara formal dalam pembentukan undang-undang. Jika ruang tersebut tertutup, maka demontrasi merupakan jalan menyampaikan aspirasi. "Apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil? Karena kita masyarakat sipil, tangan kita adalah para wakil kita (DPR). Kalau ruangnya tertutup, apa yang akan dilakukan? Bersuara di luar, bisa demontrasi, bisa di medsos, melalui tulisan-tulisan," ucapnya. Namun Bivitri melihat bahwa, demontrasi dan aksi unjuk rasa pun tidak lagi bisa dilakukan sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Pasalnya, tidak sedikit dari massa aksi yang merenggut nyawa, dan menjadi korban penggeroyokan aparat. BACA JUGA: Jaga Persatuan dan Kerukunan Jelang Pemilu, DEMA UIN Surakarta Deklarasi Politik Damai Hal tersebut, kata Bivitri, menjadi bukti bahwa sulitnya ruang demokrasi di Indonesia beberapa tahun ke belakang. "Waktu revisi Undang-undang KPK, demontrasi 'Reformasi Dikorupsi' maupun demontrasi 'Cipta Kerja', itu ribuan mahasiswa yang ditangkap, dan diperlakukan semena-mena dalam penangkapan itu," katanya. "Dan jangan lupa, 'Reformasi Dikorupsi' ada 5 orang meninggal dunia, mahasiswa dan pelajar. Jadi saya ingin bilang bahwa, seakan-akan ruang demokrasi itu sendiri sekarang lagi dikunci," sambungnya.