<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Puan soal Ahok Jadi Menkeu atau Jaksa Agung: Itu Hak Prerogatif   </title><description>Puan menyerahkan semua keputusan karena hak prerogatif.</description><link>https://news.okezone.com/read/2024/02/10/512/2968469/puan-soal-ahok-jadi-menkeu-atau-jaksa-agung-itu-hak-prerogatif</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2024/02/10/512/2968469/puan-soal-ahok-jadi-menkeu-atau-jaksa-agung-itu-hak-prerogatif"/><item><title>Puan soal Ahok Jadi Menkeu atau Jaksa Agung: Itu Hak Prerogatif   </title><link>https://news.okezone.com/read/2024/02/10/512/2968469/puan-soal-ahok-jadi-menkeu-atau-jaksa-agung-itu-hak-prerogatif</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2024/02/10/512/2968469/puan-soal-ahok-jadi-menkeu-atau-jaksa-agung-itu-hak-prerogatif</guid><pubDate>Sabtu 10 Februari 2024 23:06 WIB</pubDate><dc:creator>Anggie Ariesta</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2024/02/10/512/2968469/puan-soal-ahok-jadi-menkeu-atau-jaksa-agung-itu-hak-prerogatif-CNGwOh7nMt.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ahok (Foto:MPI)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2024/02/10/512/2968469/puan-soal-ahok-jadi-menkeu-atau-jaksa-agung-itu-hak-prerogatif-CNGwOh7nMt.jpg</image><title>Ahok (Foto:MPI)</title></images><description>
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wOC8xLzE3NzA2Ny81L3g4c2Q0MG0=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
SEMARANG - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani enggan bicara banyak soal peluang Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menjadi menteri jika Ganjar Pranowo-Mahfud MD terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Jabatan menteri yang dimaksud adalah Menteri Keuangan atau Jaksa Agung, Puan menyerahkan semua keputusan karena hak prerogatif.

&amp;ldquo;Itu hak prerogratif presiden yang Insya Allah kalau Pak Ganjar terpilih, saya rasa Pak Ganjar tahu apa yang harus dilakukan,&amp;rdquo; kata Puan usai Hajatan Rakyat di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

BACA JUGA:
Tandatangani Deklarasi Kemerdekaan Pers, Ketua TPN Tegaskan Ganjar Tak Anti Kritik

Meski begitu, Puan menilai bukan itu yang dimaksud Ahok. Lagipula, pihaknya belum mau bicara soal jabatan.

&amp;ldquo;Kita belum bicara posisi, kita sukseskan pemilu tanggal 14 Februari yang akan datang, biarkan rakyat memilih, menangkan rakyat dan rakyat yang jadi juara,&amp;rdquo; tegasnya.

Sebelumnya, politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku lebih tertarik menjadi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan (Menkeu) jika mendapatkan tawaran untuk menjadi pejabat.

BACA JUGA:
 Ahok Ingin Jadi Menkeu Atau Jaksa Agung Jika Ditawari Ganjar Jabatan

Hal ini disampaikan Ahok saat mendapat pertanyaan dari rapper Young Lex dalam acara bertajuk Ahok is Back, di Jakarta, Kamis 8 Februari 2024.



Young Lex bertanya jika Ahok ditunjuk menjadi jadi Ketua KPK, apa yang pertama kali bakal dilakukan. &amp;ldquo;Jadi kalau lu tanya gue mau apa? Jadi cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah,&amp;rdquo; ujar Ahok.



Ahok mengaku enggan menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran kewenangannya terbatas. Karena itu, dia memilih menjadi Jaksa Agung.



&amp;ldquo;Kalau gua Jaksa Agung, gue bisa ngelakuin apa coba? Gua bikin list. Jadi ada pembuktian illicit enrichment, toh. Jadi kalau mau jadi pejabat, harta lu berapa, pajak lu bayar berapa, itu sesuai atau enggak,&amp;rdquo; ungkap Ahok.</description><content:encoded>
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wOC8xLzE3NzA2Ny81L3g4c2Q0MG0=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
SEMARANG - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani enggan bicara banyak soal peluang Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menjadi menteri jika Ganjar Pranowo-Mahfud MD terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Jabatan menteri yang dimaksud adalah Menteri Keuangan atau Jaksa Agung, Puan menyerahkan semua keputusan karena hak prerogatif.

&amp;ldquo;Itu hak prerogratif presiden yang Insya Allah kalau Pak Ganjar terpilih, saya rasa Pak Ganjar tahu apa yang harus dilakukan,&amp;rdquo; kata Puan usai Hajatan Rakyat di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

BACA JUGA:
Tandatangani Deklarasi Kemerdekaan Pers, Ketua TPN Tegaskan Ganjar Tak Anti Kritik

Meski begitu, Puan menilai bukan itu yang dimaksud Ahok. Lagipula, pihaknya belum mau bicara soal jabatan.

&amp;ldquo;Kita belum bicara posisi, kita sukseskan pemilu tanggal 14 Februari yang akan datang, biarkan rakyat memilih, menangkan rakyat dan rakyat yang jadi juara,&amp;rdquo; tegasnya.

Sebelumnya, politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku lebih tertarik menjadi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan (Menkeu) jika mendapatkan tawaran untuk menjadi pejabat.

BACA JUGA:
 Ahok Ingin Jadi Menkeu Atau Jaksa Agung Jika Ditawari Ganjar Jabatan

Hal ini disampaikan Ahok saat mendapat pertanyaan dari rapper Young Lex dalam acara bertajuk Ahok is Back, di Jakarta, Kamis 8 Februari 2024.



Young Lex bertanya jika Ahok ditunjuk menjadi jadi Ketua KPK, apa yang pertama kali bakal dilakukan. &amp;ldquo;Jadi kalau lu tanya gue mau apa? Jadi cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah,&amp;rdquo; ujar Ahok.



Ahok mengaku enggan menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran kewenangannya terbatas. Karena itu, dia memilih menjadi Jaksa Agung.



&amp;ldquo;Kalau gua Jaksa Agung, gue bisa ngelakuin apa coba? Gua bikin list. Jadi ada pembuktian illicit enrichment, toh. Jadi kalau mau jadi pejabat, harta lu berapa, pajak lu bayar berapa, itu sesuai atau enggak,&amp;rdquo; ungkap Ahok.</content:encoded></item></channel></rss>
