Protes dan kritikan dari sejumlah akademisi kampus di Tanah Air terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi terus terjadi. https://news.okezone.com/read/2024/02/13/337/2969766/diprotes-banyak-akademisi-sistem-demokrasi-indonesia-saat-ini-di-persimpangan-jalanidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/13/337/2969766/diprotes-banyak-akademisi-sistem-demokrasi-indonesia-saat-ini-di-persimpangan-jalanhttps://news.okezone.com/read/2024/02/13/337/2969766/diprotes-banyak-akademisi-sistem-demokrasi-indonesia-saat-ini-di-persimpangan-jalanSelasa 13 Februari 2024 20:52 WIBIsmet HumaediIllustrasi (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/02/13/337/2969766/diprotes-banyak-akademisi-sistem-demokrasi-indonesia-saat-ini-di-persimpangan-jalan-wBYk9vtMTM.jpg JAKARTA - Protes dan kritikan dari sejumlah akademisi kampus di Tanah Air terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi terus terjadi. Ini cukup membuat prihatin berbagai kalangan karena momen tersebut terjadi jelang Pilpres 2024. Aksi demo mahasiswa, aktivis dan sejumlah organisasi juga terus terjadi di beberapa daerah yang menuntut Presiden Jokowi harus bisa netral. Masyarakat menilai Jokowi mencederai sistem demokrasi di Indonesia Indonesia dengan melakukan tindakan-tindakan yang kontroversi dalam sistem kepemimpianannya. BACA JUGA: Kontroversi Presiden RI, Pengamat: Jokowi Mau Membunuh Demokrasi Indonesia!    Menanggapi hal tersebut, Akademisi Prof Muradi mengatakan, bahwa hal tersebut bukan gerakan sembarangan dan pemerintah seharusnya berhenti melakukan tindakan merusak demokrasi. “Buat saya sih sesimpel ini bukan gerakan main-main. Mereka ingin presiden itu berhenti melakukan tindakan yang sifatnya mengintervensi demokrasi. Demokrasi itu saya perlu garis bawahi posisi presiden itu kan aktif dalam konteks dia melakukan pembenahan. Kalau dia normalnya itu cawe-cawe harusnya itu ya separtai dan itu kan tidak separtai,” kata Muradi dalam 33 jam Live Podcast Gerakan Aktivis Menjaga Demokrasi, Selasa (13/2/2023). BACA JUGA: Ganjar Pranowo : Jokowi dan Megawati Bisa Komunikasi Langsung Tak Perlu Perantara Dia juga menyebut sistem demokrasi Indonesia saat ini sedang di persimpangan jalan. “Kita dalam dua posisi dilema, kita mau ke depan demokrasi atau berbelok kembali ke belakang. Demokrasi itu sekarang ada di simpang jalan. Saran saya pastinya lurus ke depan karena untuk mencapai sistem demokrasi seperti ini sangat panjang setelah 32 tahun mencapai reformasi,” pungkasnya. JAKARTA - Protes dan kritikan dari sejumlah akademisi kampus di Tanah Air terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi terus terjadi. Ini cukup membuat prihatin berbagai kalangan karena momen tersebut terjadi jelang Pilpres 2024. Aksi demo mahasiswa, aktivis dan sejumlah organisasi juga terus terjadi di beberapa daerah yang menuntut Presiden Jokowi harus bisa netral. Masyarakat menilai Jokowi mencederai sistem demokrasi di Indonesia Indonesia dengan melakukan tindakan-tindakan yang kontroversi dalam sistem kepemimpianannya. BACA JUGA: Kontroversi Presiden RI, Pengamat: Jokowi Mau Membunuh Demokrasi Indonesia!    Menanggapi hal tersebut, Akademisi Prof Muradi mengatakan, bahwa hal tersebut bukan gerakan sembarangan dan pemerintah seharusnya berhenti melakukan tindakan merusak demokrasi. “Buat saya sih sesimpel ini bukan gerakan main-main. Mereka ingin presiden itu berhenti melakukan tindakan yang sifatnya mengintervensi demokrasi. Demokrasi itu saya perlu garis bawahi posisi presiden itu kan aktif dalam konteks dia melakukan pembenahan. Kalau dia normalnya itu cawe-cawe harusnya itu ya separtai dan itu kan tidak separtai,” kata Muradi dalam 33 jam Live Podcast Gerakan Aktivis Menjaga Demokrasi, Selasa (13/2/2023). BACA JUGA: Ganjar Pranowo : Jokowi dan Megawati Bisa Komunikasi Langsung Tak Perlu Perantara Dia juga menyebut sistem demokrasi Indonesia saat ini sedang di persimpangan jalan. “Kita dalam dua posisi dilema, kita mau ke depan demokrasi atau berbelok kembali ke belakang. Demokrasi itu sekarang ada di simpang jalan. Saran saya pastinya lurus ke depan karena untuk mencapai sistem demokrasi seperti ini sangat panjang setelah 32 tahun mencapai reformasi,” pungkasnya.