Nantinya, kecurangan tersebut kata Jokowi bisa segera disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).https://news.okezone.com/read/2024/02/15/337/2970772/jokowi-minta-laporkan-kecurangan-pemilu-pdip-sikap-normatifidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/15/337/2970772/jokowi-minta-laporkan-kecurangan-pemilu-pdip-sikap-normatifhttps://news.okezone.com/read/2024/02/15/337/2970772/jokowi-minta-laporkan-kecurangan-pemilu-pdip-sikap-normatifKamis 15 Februari 2024 16:46 WIBRiana RizkiaPresiden Jokowi dan Prabowo/ Okezonehttps://img.okezone.com/content/2024/02/15/337/2970772/jokowi-minta-laporkan-kecurangan-pemilu-pdip-sikap-normatif-8N71S4QntG.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8xNS8xLzE3NzMwMC81L3g4c3E1bW8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat agar segera melaporkan ke Bawaslu jika menemukan kecurangan saat penghitungan suara di TPS ataupun dalam memasukkan data hasil suara. Nantinya, kecurangan tersebut kata Jokowi bisa  segera disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). BACA JUGA: Kacau! Data C1 Suara Prabowo-Gibran Hanya 117, Real Count KPU Menggelembung Jadi 617 Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menilai bahwa pernyataan tersebut hanyalah sikap normatif yang dilakukan kepala negara. Karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa memang ada kecurangan. "Ya itu suatu sikap normatif. Kan di dalam praktek kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024). BACA JUGA: Demo Gejayan Memanggil, Massa Sindir Jokowi Berkampanye untuk PSI Menurutnya, intimidasi yang dilakukan sebelum pemungutan suara, sudah menjadi bukti bahwa pemilu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga, muncul ketidakpercayaan terhadap proses pemungutan suara. "Itu kan sudah ada suatu proses di mana pada akhirnya banyak pihak yang menilai meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu," ucapnya. "Maka sekarang ini rakyat lah yang juga menjadi pengawas, kelompok-kelompokk pro demokrasi menjadi pengawas. Dan di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidak ya suatu politik, itu akan ditentukan waktu kemudian. Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama," pungkasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8xNS8xLzE3NzMwMC81L3g4c3E1bW8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat agar segera melaporkan ke Bawaslu jika menemukan kecurangan saat penghitungan suara di TPS ataupun dalam memasukkan data hasil suara. Nantinya, kecurangan tersebut kata Jokowi bisa  segera disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). BACA JUGA: Kacau! Data C1 Suara Prabowo-Gibran Hanya 117, Real Count KPU Menggelembung Jadi 617 Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menilai bahwa pernyataan tersebut hanyalah sikap normatif yang dilakukan kepala negara. Karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa memang ada kecurangan. "Ya itu suatu sikap normatif. Kan di dalam praktek kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024). BACA JUGA: Demo Gejayan Memanggil, Massa Sindir Jokowi Berkampanye untuk PSI Menurutnya, intimidasi yang dilakukan sebelum pemungutan suara, sudah menjadi bukti bahwa pemilu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga, muncul ketidakpercayaan terhadap proses pemungutan suara. "Itu kan sudah ada suatu proses di mana pada akhirnya banyak pihak yang menilai meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu," ucapnya. "Maka sekarang ini rakyat lah yang juga menjadi pengawas, kelompok-kelompokk pro demokrasi menjadi pengawas. Dan di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidak ya suatu politik, itu akan ditentukan waktu kemudian. Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama," pungkasnya.