Rezim ini menggunakan cara-cara yang intimidatif dan memanfaatkan bantuan sosial untuk membeli suara rakyat.https://news.okezone.com/read/2024/02/15/510/2970681/demo-gejayan-memanggil-massa-sindir-jokowi-berkampanye-untuk-psiidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/15/510/2970681/demo-gejayan-memanggil-massa-sindir-jokowi-berkampanye-untuk-psihttps://news.okezone.com/read/2024/02/15/510/2970681/demo-gejayan-memanggil-massa-sindir-jokowi-berkampanye-untuk-psiKamis 15 Februari 2024 14:13 WIBYohanes DemoPresiden Jokowi dan Kaesang/ Biro Pers Setpreshttps://img.okezone.com/content/2024/02/15/510/2970681/demo-gejayan-memanggil-massa-sindir-jokowi-berkampanye-untuk-psi-YIwG7rDH8d.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8xMi8xLzE3NzE5Ni81L3g4c2xkMGM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> YOGYAKARTA – Massa Jaringan Gugat Demokrasi menyuarakan keprihatinan soal kemunduran demokrasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka menyerukan agar politik dinasti Jokowi dihentikan. Aksi ini dilakukan pertigaan Gejayan, Jalan Colombo, Caturtunggal, Depok, Sleman pada Senin (12/2/2024).  BACA JUGA: Gejayan Memanggil, Massa Minta Politik Dinasti Jokowi Dihentikan! "Rezim ini menggunakan cara-cara yang intimidatif dan memanfaatkan bantuan sosial untuk membeli suara rakyat. Jokowi bahkan secara terang benderang telah berkampanye untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga diketuai anak kandungnya, Kaesang Pangarep," kata dia. BACA JUGA: Reaksi Jokowi soal Pilpres 2024 Diduga Banyak Kecurangan Sebagaimana diketahui, lanjutnya, Gibran bisa menjadi Cawapres setelah mendapat bantuan dari Ketua MK Anwar Usman, yang juga adik ipar Jokowi. Anwar Usman sendiri telah divonis melanggar etik oleh Mahkamah Kehormatan MK. Begitu pula dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, telah divonis melanggar etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena menerima pencalonan Gibran sebagai Cawapres."Kami menduga Presiden Joko Widodo selama berkuasa dari tahun 2014 sampai 2024 telah melakukan pembangunanisme seperti Orde Baru yang hanya menguntungkan para oligarki. Pembangunan,"ujarnya. "Terutama implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dijalankan dengan cara menggerus demokrasi (regresi demokrasi), melumpuhkan pemberantasan korupsi, dan menyiapkan berbagai aturan undang-undang yang memberi “karpet merah” kepada pemodal," pungkasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8xMi8xLzE3NzE5Ni81L3g4c2xkMGM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> YOGYAKARTA – Massa Jaringan Gugat Demokrasi menyuarakan keprihatinan soal kemunduran demokrasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka menyerukan agar politik dinasti Jokowi dihentikan. Aksi ini dilakukan pertigaan Gejayan, Jalan Colombo, Caturtunggal, Depok, Sleman pada Senin (12/2/2024).  BACA JUGA: Gejayan Memanggil, Massa Minta Politik Dinasti Jokowi Dihentikan! "Rezim ini menggunakan cara-cara yang intimidatif dan memanfaatkan bantuan sosial untuk membeli suara rakyat. Jokowi bahkan secara terang benderang telah berkampanye untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga diketuai anak kandungnya, Kaesang Pangarep," kata dia. BACA JUGA: Reaksi Jokowi soal Pilpres 2024 Diduga Banyak Kecurangan Sebagaimana diketahui, lanjutnya, Gibran bisa menjadi Cawapres setelah mendapat bantuan dari Ketua MK Anwar Usman, yang juga adik ipar Jokowi. Anwar Usman sendiri telah divonis melanggar etik oleh Mahkamah Kehormatan MK. Begitu pula dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, telah divonis melanggar etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena menerima pencalonan Gibran sebagai Cawapres."Kami menduga Presiden Joko Widodo selama berkuasa dari tahun 2014 sampai 2024 telah melakukan pembangunanisme seperti Orde Baru yang hanya menguntungkan para oligarki. Pembangunan,"ujarnya. "Terutama implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dijalankan dengan cara menggerus demokrasi (regresi demokrasi), melumpuhkan pemberantasan korupsi, dan menyiapkan berbagai aturan undang-undang yang memberi “karpet merah” kepada pemodal," pungkasnya.