Warga Jaga Suara mendapat laporan terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU RI.  https://news.okezone.com/read/2024/02/16/337/2971081/aduan-masuk-ke-warga-jaga-suara-sirekap-kpu-sulit-diakses-hingga-kesalahan-membaca-dataidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/16/337/2971081/aduan-masuk-ke-warga-jaga-suara-sirekap-kpu-sulit-diakses-hingga-kesalahan-membaca-datahttps://news.okezone.com/read/2024/02/16/337/2971081/aduan-masuk-ke-warga-jaga-suara-sirekap-kpu-sulit-diakses-hingga-kesalahan-membaca-dataJum'at 16 Februari 2024 11:02 WIBAchmad Al Fiqrihttps://img.okezone.com/content/2024/02/16/337/2971081/aduan-masuk-ke-warga-jaga-suara-sirekap-kpu-sulit-diakses-hingga-kesalahan-membaca-data-6fjptZBMwp.jpegJAKARTA - Platform masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kegiatan pemilihan umum (pemilu), Warga Jaga Suara mendapat laporan terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU RI. Koordinator Nasional Warga Jaga Suara, Hendra Wijaya menjelaskan, aduan yang masuk ke pihaknya berupa sulitnya petugas KPPS mengakses Sirekap KPU. Padahal, mata Hendra, aplikasi Sirekap yang biaya develop tak murah dan memiliki server canggih seharusnya mampu menyelesaikan hal teknis mulai dari login. "Akibat dari KPPS tidak bisa akses, sehingga data foto Form C hasil itu tidak bisa di upload di aplikasi, yang akhirnya foto atau dokumen tersebut dititipkan ke PPS Kelurahan/Desa, yang nantinya akan di upload dari akun PPS," terang Hendra saat dihubungi Jumat (16/2/2024). BACA JUGA: Pertama Kali dalam Sejarah, 144 ODGJ di Palembang Nyoblos dalam Pemilu 2024 Kendati demikian, Hendra merasa perlu ada pengawasan dari warga. "Agar apa yang di upload oleh PPS tersebut tetap seusai dengan hasil yang terjadi di lapangan," terang Hendra. Tak hanya sulitnya akses Sirekap KPU, kata Hendra. Warga Jaga Suara juga menerima aduan terkait ketidaksinkronan data antara hasil suara di Form C1 dengan yang ditampilkan di sistem Sirekap. Alhasil, ia berkata, telah terjadi dugaan penggelembungan suara di data yang ditampilkan dalam Sirekap. "Bagi KPPS yang bisa akses untuk menggunakan aplikasi, mereka mengirimkan foto hasil C Plano, dan konon katanya aplikasi Sirekap ini sudah menggunkan teknologi AI (artificial intelligence), membaca dokumen OCR/OMR, tetapi yang terjadi di lapangan, ketika memfoto justru hasilnya tidak sesuai dengan apa yang tertulis," tutur Hendra. "Seperti suara dari hasil C plano kemudian di upload ke website angkanya berubah. Data suara yang didapat, terjadi penggelembungan angka-angka di semua paslon, tentu ini menjadi maslah serius," imbuhnya. Hendra berkata, dashboard total suara menampilkan jumlah dari penghitungan yang salab sejak awal. Atas dasar itu, ia merasa, hasil hitung itu akan memberi tafsir yang menyesatkan. "Perihal fitur progress yang ditampilkan di dashboard menimbulkan misinterpretasi, misalnya progress data jawabarat 40%, jika dilihat penduduk Jabar itu ada 35 juta lebih, 40% dari 35 juta itu adalah 14 Juta Penduduk, tapi jika dihitung manual disana 5 juta pun belum sampai," terang Hendra. Kendati demikian, Hendra menyarankan KPU RI untuk segera memperbaiki Sirekap. "Perbaiki sistem yang terjadi saat ini dengan segera dan penuh perhatian yang sungguh-sungguh," tandasnya. JAKARTA - Platform masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kegiatan pemilihan umum (pemilu), Warga Jaga Suara mendapat laporan terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU RI. Koordinator Nasional Warga Jaga Suara, Hendra Wijaya menjelaskan, aduan yang masuk ke pihaknya berupa sulitnya petugas KPPS mengakses Sirekap KPU. Padahal, mata Hendra, aplikasi Sirekap yang biaya develop tak murah dan memiliki server canggih seharusnya mampu menyelesaikan hal teknis mulai dari login. "Akibat dari KPPS tidak bisa akses, sehingga data foto Form C hasil itu tidak bisa di upload di aplikasi, yang akhirnya foto atau dokumen tersebut dititipkan ke PPS Kelurahan/Desa, yang nantinya akan di upload dari akun PPS," terang Hendra saat dihubungi Jumat (16/2/2024). BACA JUGA: Pertama Kali dalam Sejarah, 144 ODGJ di Palembang Nyoblos dalam Pemilu 2024 Kendati demikian, Hendra merasa perlu ada pengawasan dari warga. "Agar apa yang di upload oleh PPS tersebut tetap seusai dengan hasil yang terjadi di lapangan," terang Hendra. Tak hanya sulitnya akses Sirekap KPU, kata Hendra. Warga Jaga Suara juga menerima aduan terkait ketidaksinkronan data antara hasil suara di Form C1 dengan yang ditampilkan di sistem Sirekap. Alhasil, ia berkata, telah terjadi dugaan penggelembungan suara di data yang ditampilkan dalam Sirekap. "Bagi KPPS yang bisa akses untuk menggunakan aplikasi, mereka mengirimkan foto hasil C Plano, dan konon katanya aplikasi Sirekap ini sudah menggunkan teknologi AI (artificial intelligence), membaca dokumen OCR/OMR, tetapi yang terjadi di lapangan, ketika memfoto justru hasilnya tidak sesuai dengan apa yang tertulis," tutur Hendra. "Seperti suara dari hasil C plano kemudian di upload ke website angkanya berubah. Data suara yang didapat, terjadi penggelembungan angka-angka di semua paslon, tentu ini menjadi maslah serius," imbuhnya. Hendra berkata, dashboard total suara menampilkan jumlah dari penghitungan yang salab sejak awal. Atas dasar itu, ia merasa, hasil hitung itu akan memberi tafsir yang menyesatkan. "Perihal fitur progress yang ditampilkan di dashboard menimbulkan misinterpretasi, misalnya progress data jawabarat 40%, jika dilihat penduduk Jabar itu ada 35 juta lebih, 40% dari 35 juta itu adalah 14 Juta Penduduk, tapi jika dihitung manual disana 5 juta pun belum sampai," terang Hendra. Kendati demikian, Hendra menyarankan KPU RI untuk segera memperbaiki Sirekap. "Perbaiki sistem yang terjadi saat ini dengan segera dan penuh perhatian yang sungguh-sungguh," tandasnya.