Timnas AMIN juga menyurati Bawaslu terkait permintaan audit forensik IT KPU.https://news.okezone.com/read/2024/02/16/337/2971386/kpu-tak-gubris-2-surat-permintaan-audit-forensik-sistem-it-dikirim-timnas-aminidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/16/337/2971386/kpu-tak-gubris-2-surat-permintaan-audit-forensik-sistem-it-dikirim-timnas-aminhttps://news.okezone.com/read/2024/02/16/337/2971386/kpu-tak-gubris-2-surat-permintaan-audit-forensik-sistem-it-dikirim-timnas-aminJum'at 16 Februari 2024 20:41 WIBIrfan Ma'rufKonferensi pers Timnas AMIN (Foto: MPI/Irfan)https://img.okezone.com/content/2024/02/16/337/2971386/kpu-tak-gubris-2-surat-permintaan-audit-forensik-sistem-it-dikirim-timnas-amin-RF6HtvBeBf.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8xNi8xLzE3NzM0MC81L3g4c3N5b3E=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Tim Nasional Anies-Muhaimin atau Timnas AMIN telah mengajukan dua surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk meminta agar dilakukan audit forensik pada sistem IT KPU. Jika memang tidak ada niat kecurangan, seharusnya KPU dapat membuka diri untuk dilakukannya audit. Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa surat permintaan audit forensik sistem IT KPU yang dikirim pihaknya sama sekali tidak digubris oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. "Kami mengajukan dua surat (permintaan) audit ke KPU. Kemudian 1 surat ke Bawaslu dan Bawaslu mendorong untuk dilakukan mengaudit," kata Bambang Widjojanto dalam konferensi pers di Markas Timnas AMIN di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2014).  BACA JUGA: Timnas AMIN Duga KPU Gelembungkan Suara Paslon Tertentu Lebih 50 Persen Bambang Widjojanto menilai, jika KPU tidak ada upaya melakukan kecurangan, seharusnya secara terbuka dapat menerima bahkan senang jika dilakukan audit oleh tim pasanga calon presiden maupun partai sebagai peserta pemiku. "Kalau diibaratkan hajatan, pasangan calon presiden dan partai ini kan pengantin. KPU cuma sebagai EO," ujar mantan pimpinan KPK itu. Bambang Widjojanto menjelaskan upata audit perlu dilakukam karena adanya dugaan settingan terhadap logaritma yang dipasang pada Sirekap untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu. Pada logaritma tersebut, dibuat agar angka pasangan calon tertentu dibuat untuk mencapai target satu putaran.  BACA JUGA: Timnas AMIN Temukan 9 Jenis Kecurangan Pilpres 2024, Mark Up Suara hingga Politik Uang "Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga ada logaritma sistem yang sudah di-setting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi kalau ada revisi di 1 TPS, ini dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya," kata Bambang. "Jika pada alogaritma sistem di-setting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50 persen. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan - kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu yang tadi adit sudah mengemukakan itu," pungkasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8xNi8xLzE3NzM0MC81L3g4c3N5b3E=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Tim Nasional Anies-Muhaimin atau Timnas AMIN telah mengajukan dua surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk meminta agar dilakukan audit forensik pada sistem IT KPU. Jika memang tidak ada niat kecurangan, seharusnya KPU dapat membuka diri untuk dilakukannya audit. Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa surat permintaan audit forensik sistem IT KPU yang dikirim pihaknya sama sekali tidak digubris oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. "Kami mengajukan dua surat (permintaan) audit ke KPU. Kemudian 1 surat ke Bawaslu dan Bawaslu mendorong untuk dilakukan mengaudit," kata Bambang Widjojanto dalam konferensi pers di Markas Timnas AMIN di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2014).  BACA JUGA: Timnas AMIN Duga KPU Gelembungkan Suara Paslon Tertentu Lebih 50 Persen Bambang Widjojanto menilai, jika KPU tidak ada upaya melakukan kecurangan, seharusnya secara terbuka dapat menerima bahkan senang jika dilakukan audit oleh tim pasanga calon presiden maupun partai sebagai peserta pemiku. "Kalau diibaratkan hajatan, pasangan calon presiden dan partai ini kan pengantin. KPU cuma sebagai EO," ujar mantan pimpinan KPK itu. Bambang Widjojanto menjelaskan upata audit perlu dilakukam karena adanya dugaan settingan terhadap logaritma yang dipasang pada Sirekap untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu. Pada logaritma tersebut, dibuat agar angka pasangan calon tertentu dibuat untuk mencapai target satu putaran.  BACA JUGA: Timnas AMIN Temukan 9 Jenis Kecurangan Pilpres 2024, Mark Up Suara hingga Politik Uang "Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga ada logaritma sistem yang sudah di-setting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi kalau ada revisi di 1 TPS, ini dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya," kata Bambang. "Jika pada alogaritma sistem di-setting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50 persen. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan - kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu yang tadi adit sudah mengemukakan itu," pungkasnya.