Sebanyak 70 ribu warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong gagal menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024.    https://news.okezone.com/read/2024/02/17/337/2971544/migrant-care-ungkap-70-ribu-wni-di-hong-kong-gagal-nyoblos-di-tpsidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/17/337/2971544/migrant-care-ungkap-70-ribu-wni-di-hong-kong-gagal-nyoblos-di-tpshttps://news.okezone.com/read/2024/02/17/337/2971544/migrant-care-ungkap-70-ribu-wni-di-hong-kong-gagal-nyoblos-di-tpsSabtu 17 Februari 2024 12:51 WIBRiyan Rizki RoshaliMigrant Care (Foto: Riyan Rizki Roshali)https://img.okezone.com/content/2024/02/17/337/2971544/migrant-care-ungkap-70-ribu-wni-di-hong-kong-gagal-nyoblos-di-tps-JN1FtV8yuf.jpgJAKARTA - Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo mengungkap sebanyak 70 ribu warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong gagal menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024.  “Di Hong Kong pada awalnya itu 72 ribu pemilih seharusnya memilih melalui TPS, tapi kemudian dialihkan ke semua ke pos dan semua yang mendapatkan jatah untuk memilih di TPS hanya 2,390 orang,” kata Wahyu dalam diskusi ‘Jaga Pemilu’ yang disiarkan melalui Zoom, Sabtu (17/2/2024). BACA JUGA: Ketua KPPS 18 Pasirwangi Meninggal, Keluarga: Tugasnya Berat dan Diforsir    Wahyu mengatakan, adanya perubahan metode dari yang semula pemilihan di TPS menjadi pemungutan suara lewat pos tidak ada pemberitahuan yang masif. “Sehingga mereka (pemilih) tetap datang ke KJRI Hong Kong dan akibatnya mereka tidak mendapatkan hak pilihnya,” ujarnya. Dari 2.390 pemilih di Hong Kong, kata Wahyu, hanya 753 atau sekitar 25% pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), sementara ribuan lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama. “Sedangkan logistik masih sangat tersedia. Jadi kami melihat ini adalah upaya menghalang-halangi pekerja migran untuk mendapatkan hak pilihnya,” ungkapnya. BACA JUGA: Mahfud MD: Jika Terbukti Ada Kecurangan Pemilu, Tergugat di MK Dapat Didiskualifikasi Lebih jauh, ia pun menyoroti metode pemungutan suara melalui pos. Sebab, hal itu beresiko terjadinya penggelembungan suara hingga perdagangan surat suara. “Ini kasus yang kami lihat di Malaysia. Banyak pedagang suara itu nongkrong di apartemen, mereka ambil surat itu yang nggak kepakai, ada ribuan surat dan itu diperdagangkan. Dan kasus yang viral itu dicoblosin itu salah satunya dari mafia surat suara tersebut. sehingga kami merekomendasikan metode pos itu harus dihapus,” pungkasnya.JAKARTA - Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo mengungkap sebanyak 70 ribu warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong gagal menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024.  “Di Hong Kong pada awalnya itu 72 ribu pemilih seharusnya memilih melalui TPS, tapi kemudian dialihkan ke semua ke pos dan semua yang mendapatkan jatah untuk memilih di TPS hanya 2,390 orang,” kata Wahyu dalam diskusi ‘Jaga Pemilu’ yang disiarkan melalui Zoom, Sabtu (17/2/2024). BACA JUGA: Ketua KPPS 18 Pasirwangi Meninggal, Keluarga: Tugasnya Berat dan Diforsir    Wahyu mengatakan, adanya perubahan metode dari yang semula pemilihan di TPS menjadi pemungutan suara lewat pos tidak ada pemberitahuan yang masif. “Sehingga mereka (pemilih) tetap datang ke KJRI Hong Kong dan akibatnya mereka tidak mendapatkan hak pilihnya,” ujarnya. Dari 2.390 pemilih di Hong Kong, kata Wahyu, hanya 753 atau sekitar 25% pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), sementara ribuan lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama. “Sedangkan logistik masih sangat tersedia. Jadi kami melihat ini adalah upaya menghalang-halangi pekerja migran untuk mendapatkan hak pilihnya,” ungkapnya. BACA JUGA: Mahfud MD: Jika Terbukti Ada Kecurangan Pemilu, Tergugat di MK Dapat Didiskualifikasi Lebih jauh, ia pun menyoroti metode pemungutan suara melalui pos. Sebab, hal itu beresiko terjadinya penggelembungan suara hingga perdagangan surat suara. “Ini kasus yang kami lihat di Malaysia. Banyak pedagang suara itu nongkrong di apartemen, mereka ambil surat itu yang nggak kepakai, ada ribuan surat dan itu diperdagangkan. Dan kasus yang viral itu dicoblosin itu salah satunya dari mafia surat suara tersebut. sehingga kami merekomendasikan metode pos itu harus dihapus,” pungkasnya.